Kota Probolinggo Mulai Susun Perwali New Normal

SEMUA KOMPONEN: Petugas TNI,-Polri dan Dishub berjaga di pos disiplin di Jalan dr Soetomo. Saat ini Kota Probolinggo tengah menyusun Perwali pelaksanaan new normal. (Foto: Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

KANIGARAN, Radar Bromo – Gugus pengamanan Covid-19 yang dipimpin Bakesbangpol Kota Probolinggo saat ini menyusun Perwali terkait pelaksanaan tatanan new normal. Perwali ini akan mengatur semua sektor, mulai sosial, budaya, ekonomi, kesehatan bagi masyarakat.

“Saat ini sedang disusun perwali terkait pelaksanaan tatanan new normal di berbagai sektor masyarakat. Termasuk juga aktivitas kesenian, pertokoan, sosial budaya juga akan mencakup di sana,” ujar Hendra Kusuma, kasie Operasi dan Ketertiban, Satpol PP Kota Probolinggo dalam pertemuan dengan Perwakilan seniman dan wakil Ketua DPRD beberapa waktu lalu.

Pengaturan ini bukan hanya soal penerapan protokol kesehatan yang telah dilakukan selama ini. Seperti kewajiban penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun maupun hand sanitizer. Serta pembatasan pengunjung dalam tempat keramaian seperti cafe, untuk di bawah jumlah kapasitas pengunjung.

“Misalnya kapasitas 50 orang, hanya diisi 25 orang saja. Hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Hendra menyebutkan, penyusunan dalam Perwali dinilai lebih memudahkan penyusunan protap tatanan new normal daripada peraturan daerah (perda). Untuk perda masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam.

Disinggung mengenai pencabutan Maklumat Kapolri soal larangan aktivitas keramaian, Hendra menjelaskan, pihaknya mengikuti ketentuan dari pihak kepolisian terkait aktivitas keramaian. Mengingat izin keramaian merupakan kewenangan polisi. “Namun, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis terkait hal tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Haris Nasution, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, mendukung langkah yang dilakukan Gugus Pengamanan Covid-19 dalam menyusun perwali tatanan new normal. Menurutnya saat ini penting masyarakat untuk digerakkan kembali roda perekonomiannya dengan ketentuan penerapan protokol kesehatan.

“Jika terus dibiarkan berhenti, kasihan warga seperti pekerja seni yang tidak beraktivitas karena tidak ada kegiatan apapun. Bisa dilakukan keramaian atau aktivitas seni, tapi dibatasi jumlah warga yang hadir di sana. Terpenting, ekonomi bergerak dengan masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan,” terangnya. (put/fun)