Disdikbud Kota Probolinggo Utang Rp 30 Juta untuk Web PPDB

MAYANGAN, Radar Bromo – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020/2021 Kota Probolinggo berlangsung dalam kondisi prihatin. Bagaimana tidak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat tidak punya anggaran untuk menggelar PPDB.

Anggaran PPDB yang dialokasikan melalui APBD 2020, saat ini digeser untuk percepatan penanganan Covid-19. Dana sebesar Rp 175 juta itu digeser karena bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID).

Meski demikian, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo Moch Maskur menegaskan, PPDB tetap digelar. Sebab, PPDB merupakan kegiatan rutin tahunan dan tidak mungkin ditunda. Maskur menegaskan, PPDB harus tetap digelar, meskipun dananya belum ada.

“Bahkan, guyonan temen-temen, kalau nanti ada rapat koordinasi PPDB, diminta untuk tetap pakai masker dari awal hingga rapat selesai. Dengan alasan agar terhindar dari Covid-19. Padahal, kenyataannya tidak ada konsumsi karena dananya sama sekali tidak ada,” kata Maskur.

Tidak hanya itu, imbas tidak adanya anggaran itu, Disdikbud saat ini memiliki utang Rp 30 juta pada pihak ketiga. Maskur menjelaskan, dibutuhkan web khusus untuk menggelar PPDB tahun ini.

Karena itu, pihaknya menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat web tersebut. Namun, saat ini pihaknya tidak bisa membayar jasa tersebut.

Penyebabnya, tidak lain karena tidak ada anggaran untuk PPDB tahun ini. Karena itu, jasa pembuatan web sebesar Rp 30 juta itu diutang.

“Karena refocusing anggaran, kami tidak memiliki dana sama sekali. Bahkan, kami utang atau belum membayar kepada pembuat website PPDB yang merupakan pihak ketiga. Besarnya Rp 30 juta,” kata Maskur.

Beruntung, menurutnya, rekanan atau pihak ketiga itu mau memaklumi. Rencananya, utang Rp 30 juta itu akan dibayarkan saat DID cair.

“Kabarnya tanggal 5 Juli sudah cair. Semoga ada jalan terbaik,” katanya. (rpd/hn)