alexametrics
24.6 C
Probolinggo
Monday, 4 July 2022

Rekom Pansus DPRD soal Pemberhentian 128 Karyawan RSUD dr Saleh Disorot

Mujib juga menegaskan, tidak benar bahwa pansus memihak wali kota dan hanya membuang anggaran APBD. Sebab, koridor Pansus DPRD jelas. Yaitu, berpihak pada regulasi yang benar.

“Kami tidak bisa diintervensi siapapun secara kelembagaan. Kami DPRD harus mengkaji dari segi regulasi. Baik dari segi RSUD, maupun karyawan,” tandas Mujib. (rpd/hn)

REKOMENDASI PANSUS DPRD Kota Probolinggo

  1. Kekosongan jabatan Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo agar segera dipenuhi melalui asesmen.
  2. Dalam hal tidak memperpanjang kontrak PTT di lingkungan RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo, Plt Direktur RSUD seharusnya terlebih dahulu melaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan dan atas persetujuan Wali Kota.
  3. Perwali Nomor 10/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non-PNS dan Dokter Tamu pada BLUD RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo, perlu mengatur lebih lanjut untuk disempurnakan terkait tata cara atau mekanisme pemberhentian tenaga kontrak sebelum berakhirnya masa kontrak.
  4. DPRD Kota Probolinggo mendukung sepenuhnya atas upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan Polres Probolinggo Kota dan Kejaksanaan Negeri Kota Probolinggo dengan memperhatikan restorative justice.
  5. Plt Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh dalam memilih rekanan untuk melaksanakan uji kompetensi karyawan non-ASN sebaiknya memilih rekanan yang sudah memiliki sertifikasi dari Badan Akreditasi dan Standarisasi Nasional.

Mujib juga menegaskan, tidak benar bahwa pansus memihak wali kota dan hanya membuang anggaran APBD. Sebab, koridor Pansus DPRD jelas. Yaitu, berpihak pada regulasi yang benar.

“Kami tidak bisa diintervensi siapapun secara kelembagaan. Kami DPRD harus mengkaji dari segi regulasi. Baik dari segi RSUD, maupun karyawan,” tandas Mujib. (rpd/hn)

REKOMENDASI PANSUS DPRD Kota Probolinggo

  1. Kekosongan jabatan Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo agar segera dipenuhi melalui asesmen.
  2. Dalam hal tidak memperpanjang kontrak PTT di lingkungan RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo, Plt Direktur RSUD seharusnya terlebih dahulu melaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan dan atas persetujuan Wali Kota.
  3. Perwali Nomor 10/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kepegawaian Pegawai Non-PNS dan Dokter Tamu pada BLUD RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo, perlu mengatur lebih lanjut untuk disempurnakan terkait tata cara atau mekanisme pemberhentian tenaga kontrak sebelum berakhirnya masa kontrak.
  4. DPRD Kota Probolinggo mendukung sepenuhnya atas upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan Polres Probolinggo Kota dan Kejaksanaan Negeri Kota Probolinggo dengan memperhatikan restorative justice.
  5. Plt Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh dalam memilih rekanan untuk melaksanakan uji kompetensi karyawan non-ASN sebaiknya memilih rekanan yang sudah memiliki sertifikasi dari Badan Akreditasi dan Standarisasi Nasional.

MOST READ

BERITA TERBARU

/