alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Monday, 4 July 2022

Rekom Pansus DPRD soal Pemberhentian 128 Karyawan RSUD dr Saleh Disorot

Dalam kasus ini menurut Sibro, masa kontrak 128 karyawan kontrak RSUD belum habis. Mereka dikontrak pada Januari 2022 sampai Desember 2022. Lalu, kemudian mereka diberhentikan sebelum Desember 2022.

“Maka logika hukumnya, pemberhentiaan 128 karyawan kontrak itu tidak sah. Itu rekomendasi  pansus,” beber Sibro.

Hal senada diungkapkan oleh Saifudin yang sebelumnya menjabat Ketua Pansus. Polisti PKB itu menegaskan, pansus tidak berpihak pada siapapun. “Pansus hanya berpijak pada aturan dan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, sampai kemarin rekomendasi pansus itu belum diserahkan pada eksekutif. Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib membenarkan bahwa rekomendasi itu belum diserahkan ke eksekutif. Seharusnya, rekomendasi diserahkan Minggu (3/4) sore. Namun, urung dilakukan.

Sebab, pimpinan DPRD harus lebih dulu mempelajari apakah rekomendasi yang dihasilkan berbenturan dengan aturan atau tidak. Mujib (panggilannya) berjanji, rekomendasi tersebut pekan ini akan diserahkan.

“Masih belum diserahkan. Insyallah minggu ini, karena masih awal menyambut Ramadan,” terangnya.

Politisi PKB itupun menegaskan, DPRD tidak memihak siapapun dalam hal ini. Yang dilakukan DPRD, yaitu mengkaji apakah pemberhentian 128 karyawan kontrak RSUD dr. Mohamad Saleh itu sesuai dengan aturan atau tidak.

Dalam kasus ini menurut Sibro, masa kontrak 128 karyawan kontrak RSUD belum habis. Mereka dikontrak pada Januari 2022 sampai Desember 2022. Lalu, kemudian mereka diberhentikan sebelum Desember 2022.

“Maka logika hukumnya, pemberhentiaan 128 karyawan kontrak itu tidak sah. Itu rekomendasi  pansus,” beber Sibro.

Hal senada diungkapkan oleh Saifudin yang sebelumnya menjabat Ketua Pansus. Polisti PKB itu menegaskan, pansus tidak berpihak pada siapapun. “Pansus hanya berpijak pada aturan dan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, sampai kemarin rekomendasi pansus itu belum diserahkan pada eksekutif. Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib membenarkan bahwa rekomendasi itu belum diserahkan ke eksekutif. Seharusnya, rekomendasi diserahkan Minggu (3/4) sore. Namun, urung dilakukan.

Sebab, pimpinan DPRD harus lebih dulu mempelajari apakah rekomendasi yang dihasilkan berbenturan dengan aturan atau tidak. Mujib (panggilannya) berjanji, rekomendasi tersebut pekan ini akan diserahkan.

“Masih belum diserahkan. Insyallah minggu ini, karena masih awal menyambut Ramadan,” terangnya.

Politisi PKB itupun menegaskan, DPRD tidak memihak siapapun dalam hal ini. Yang dilakukan DPRD, yaitu mengkaji apakah pemberhentian 128 karyawan kontrak RSUD dr. Mohamad Saleh itu sesuai dengan aturan atau tidak.

MOST READ

BERITA TERBARU

/