alexametrics
25.9 C
Probolinggo
Friday, 27 May 2022

Rekom Pansus DPRD soal Pemberhentian 128 Karyawan RSUD dr Saleh Disorot

MAYANGAN, Radar Bromo –  Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo sudah memberikan lima rekomendasi tentang pemberhentian 128 karyawan kontrak RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo.  Namun, rekomenasi itu dinilai tak menguntungkan mantan karyawan sama sekali.

Tudingan itu disampaikan Aliansi LSM yang mengacu kecewa dengan hasil rekomendasi pansus. Bahkan Aliansi LSM menuding, DPRD hanya menghamburkan uang APBD dengan membentuk pansus.

Bagian Hukum Aliansi LSM Fariji mengatakan, pihaknya sebelumnya sudah memprediksi rekomendasi pansus DPRD. Bahwa pansus tidak akan membela 128 karyawan kontrak RSUD dr Mohamad Saleh yang diberhentikan. Melainkan, membela wali kota.

“Ini yang harus diluruskan. Agar tidak terbentuk opini seolah-olah keputusan Plt Direktur RSUD dr Mohamad Saleh memberhentikan 128 karyawan kontrak itu benar,” bebernya.

Mantan anggota pansus DPRD Sibro Malisi pun menegaskan, anggapan bahwa hasil rekomendasi pansus tidak menguntungkan karyawan adalah salah. Sebab, salah satu hasil rekomendasi yaitu harus segera mengisi jabatan direktur definitif RSUD, bukan Plt. Rekomendasi itu menurutnya, jelas menguntungkan karyawan.

“Kalau dianggap tidak menguntungkan karyawan, maka yang menganggap itu harus belajar lagi. Justru itu sangat menguntungkan. Karena jabatan direktur saat ini tidak sesuai (masih Plt). Maka logikanya produk hukum yang dihasilkan juga tidak sesuai,” terangnya.

Pansus juga mendapat penegasan dari Kemendagri tentang aturan pemberhentian karyawan kontrak. Bahwa, ada enam poin atau syarat untuk memberhentikan karyawan kontrak. Di antaranya meninggal dunia, mencapai usia 56 tahun, melanggar disiplin, mengundurkan diri, serta masa kontraknya habis.

MAYANGAN, Radar Bromo –  Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo sudah memberikan lima rekomendasi tentang pemberhentian 128 karyawan kontrak RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo.  Namun, rekomenasi itu dinilai tak menguntungkan mantan karyawan sama sekali.

Tudingan itu disampaikan Aliansi LSM yang mengacu kecewa dengan hasil rekomendasi pansus. Bahkan Aliansi LSM menuding, DPRD hanya menghamburkan uang APBD dengan membentuk pansus.

Bagian Hukum Aliansi LSM Fariji mengatakan, pihaknya sebelumnya sudah memprediksi rekomendasi pansus DPRD. Bahwa pansus tidak akan membela 128 karyawan kontrak RSUD dr Mohamad Saleh yang diberhentikan. Melainkan, membela wali kota.

“Ini yang harus diluruskan. Agar tidak terbentuk opini seolah-olah keputusan Plt Direktur RSUD dr Mohamad Saleh memberhentikan 128 karyawan kontrak itu benar,” bebernya.

Mantan anggota pansus DPRD Sibro Malisi pun menegaskan, anggapan bahwa hasil rekomendasi pansus tidak menguntungkan karyawan adalah salah. Sebab, salah satu hasil rekomendasi yaitu harus segera mengisi jabatan direktur definitif RSUD, bukan Plt. Rekomendasi itu menurutnya, jelas menguntungkan karyawan.

“Kalau dianggap tidak menguntungkan karyawan, maka yang menganggap itu harus belajar lagi. Justru itu sangat menguntungkan. Karena jabatan direktur saat ini tidak sesuai (masih Plt). Maka logikanya produk hukum yang dihasilkan juga tidak sesuai,” terangnya.

Pansus juga mendapat penegasan dari Kemendagri tentang aturan pemberhentian karyawan kontrak. Bahwa, ada enam poin atau syarat untuk memberhentikan karyawan kontrak. Di antaranya meninggal dunia, mencapai usia 56 tahun, melanggar disiplin, mengundurkan diri, serta masa kontraknya habis.

MOST READ

BERITA TERBARU

/