Radar Bromo

HMI Pertanyakan Kinerja Setahun Handal Brilian, Ini Penjelasan Wawali

MAYANGAN, Radar Bromo – Sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo melurug Pemkot Probolinggo. Senin (3/2) mereka datang mempertanyakan hasil kinerja 20 persen masa jabatan Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan Wakilnya, Mochammad Soufis Subri (Handal Brilian).

Sejumlah aktivis itu ditemui Wakil Wali Kota Mochammad Soufis Subri. Ia mengatakan, sejatinya Wali Kota ingin menemui mereka secara langsung. Namun, karena sampai pukul 09.00 tidak datang, Wali Kota memilih menghadiri kegiatan lain. “Sehingga, saya diminta menemui mereka. Ya, bagi-bagi tugas lah,” ujarnya.

Meski hujan, sejumlah aktivis itu tetap bertahan di depan kantor wali kota menyuarakan aspirasinya. Selain bendera, mereka juga membawa sejumlah poster. Aksi mereka juga mendapat kawalan ketat dari kepolisian. Bahkan, mereka sampai menurunan Unit K9.

Setidaknya, ada tujuh poin yang dipertanyakan para mahasiswa. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, sampai lingkungan. Ketua Umum HMI Cabang Probolinggo Abu Hanifa mengatakan, di bidang pendidikan, pihaknya meminta kejelasan mengenai pemberian bantuan seragam gratis untuk negeri yang tidak diperoleh pelajar sekolah swasta. Termasuk pemberian bantuan komputer dan laptop.

Dalam hal lingkungan, ia meminta wali kota dan wakilnya menijau limbah yang dihasilkan sebuah pabrik di Jalan Brantas. Menurutnya, limbah industri masih dibuang ke sungai atau sawah. Ada juga pencemaran udara.

Sebelum menyikapinya, Subri meminta lima perwakilan mahasiswa masuk ke kantor Pemkot. Di sana, Subri menjelaskan terkait seragam yang menurutnya ada mekanisme yang harus dilalui. Sehingga, meski anggaranya sudah ada, namun perlu penyesuaian mekanismenya. “Mudah-mudahan tahun ini seragam sekolah swasta bisa terwujud,” ujarnya.

Berkaitan dengan limbah pabrik dan kebersihan sampah, pihaknya mengaku terus berupaya memaksimalkannya. Mulai dari penambahan tempat pembuangan sampah, pengerukan atau normalisasi sungai dan irigasi untuk mengantisipasi banjir, termasuk pemantauan limbah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Jika memang ada bukti dan datanya terkait dengan pabrik atau industri yang membuang limbah sembarangan, kasih kepada kami, akan kami tindak. Namun, yang jelas sebelumnya juga pernah dilakukan uji emisi dan amdal. Jadi, ada batas bawah dan atas. Lebih lagi, jika memang sampai ada pencemaran seperti yang diungkapkan (berbahaya), maka dari provinsi juga akan turun langsung,” ujarnya. (rpd/rud)