alexametrics
27 C
Probolinggo
Sunday, 16 May 2021
Desktop_AP_Top Banner

Organda Surati Disnaker Jatim Minta Bantuan THR Pekerja Otobus

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

KANIGARAN, Radar Bromo – Perusahaan otobus (PO) ikut terimbas dengan adanya larangan mudik. Bahkan sejumlah karyawan PO, terancam tak mendapatkan tunjangan hari raya (THR), karena dipastikan mereka tak bekerja.

Atas kebijakan tersebut, organisasi angkutan darat (Organda) Kota Probolinggo, mencoba mencari solusi. Saat ini Organda, mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur untuk meminta bantuan.

Ketua Organda Probolinggo Tomy Wahyu Prakoso menerangkan, pembatasan transportasi umum serta kondisi Covid-19 yang berlangsung setahun lalu, maka sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Organda Probolinggo, memastikan tak bisa berikan THR bagi pekerjanya. Sehingga sejumlah perusahaan tidak mampu memenuhi surat edaran Menteri Tenaga Kerja No M/6/HK.04/IV/2021 tentang tunjangan hari raya tahun 2021 pada karyawan dan mitra kerja.

Dengan demikian maka DPC Organda Probolinggo berkirim surat ke DPD Organda Provinsi untuk meminta kepada Gubernur Jawa Timur membantu pengusaha yang tergabung dalam Organda tersebut untuk mencukupi pembayaran THR. “Surat dibuat pada tanggal 30 April dan selanjutnya dikirimkan ke ke DPD Organda Jatim, agar bisa ditindaklanjuti ke Gubernur,” kata Tomy.

Hingga Minggu (2/5), surat masih belum ada balasan. Namun Tomy berharap, apa yang menjadi keluhan pengusaha PO, dapat ditindaklanjuti. Sehingga karyawan atau mitra kerja tetap bisa mendapatkan haknya mendapatkan THR 2021. “Semoga ada harapan yang baik,” tambahnya.

Dalam surat tersebut juga ditembuskan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Dan Tenaga Kerja (PMPTSP Naker) Kota Probolinggo. Tembusannya juga ke pengurus pusat Organda.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Kota Probolinggo, Rosi menerangkan, hingga Minggu (2/5), pihaknya belum menerima surat tersebut. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan pembinaan pada sejumlah perusahaan. Termasuk PO di dalamnya.

“Untuk suratnya kami belum terima. Namun kami pada Rabu-Kamis kemarin sudah melakukan pembinaan ke sejumlah perusahaan, termasuk PO,” singkat Rosi. (rpd/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

KANIGARAN, Radar Bromo – Perusahaan otobus (PO) ikut terimbas dengan adanya larangan mudik. Bahkan sejumlah karyawan PO, terancam tak mendapatkan tunjangan hari raya (THR), karena dipastikan mereka tak bekerja.

Atas kebijakan tersebut, organisasi angkutan darat (Organda) Kota Probolinggo, mencoba mencari solusi. Saat ini Organda, mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur untuk meminta bantuan.

Ketua Organda Probolinggo Tomy Wahyu Prakoso menerangkan, pembatasan transportasi umum serta kondisi Covid-19 yang berlangsung setahun lalu, maka sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Organda Probolinggo, memastikan tak bisa berikan THR bagi pekerjanya. Sehingga sejumlah perusahaan tidak mampu memenuhi surat edaran Menteri Tenaga Kerja No M/6/HK.04/IV/2021 tentang tunjangan hari raya tahun 2021 pada karyawan dan mitra kerja.

Mobile_AP_Half Page

Dengan demikian maka DPC Organda Probolinggo berkirim surat ke DPD Organda Provinsi untuk meminta kepada Gubernur Jawa Timur membantu pengusaha yang tergabung dalam Organda tersebut untuk mencukupi pembayaran THR. “Surat dibuat pada tanggal 30 April dan selanjutnya dikirimkan ke ke DPD Organda Jatim, agar bisa ditindaklanjuti ke Gubernur,” kata Tomy.

Hingga Minggu (2/5), surat masih belum ada balasan. Namun Tomy berharap, apa yang menjadi keluhan pengusaha PO, dapat ditindaklanjuti. Sehingga karyawan atau mitra kerja tetap bisa mendapatkan haknya mendapatkan THR 2021. “Semoga ada harapan yang baik,” tambahnya.

Dalam surat tersebut juga ditembuskan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Dan Tenaga Kerja (PMPTSP Naker) Kota Probolinggo. Tembusannya juga ke pengurus pusat Organda.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Kota Probolinggo, Rosi menerangkan, hingga Minggu (2/5), pihaknya belum menerima surat tersebut. Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan pembinaan pada sejumlah perusahaan. Termasuk PO di dalamnya.

“Untuk suratnya kami belum terima. Namun kami pada Rabu-Kamis kemarin sudah melakukan pembinaan ke sejumlah perusahaan, termasuk PO,” singkat Rosi. (rpd/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2