alexametrics
26C
Probolinggo
Friday, 23 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Tinjau Tanggul Sungai Jebol di Dringu, Soroti Rumah di Sempadan

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

DRINGU, Radar Bromo – UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (PSDA WS) Welang Pakelan di Pasuruan meninjau lokasi tanggul sungai yang jebol di Kecamatan Dringu, Selasa (2/3) siang. Kepala UPT PSDA WS Welang Pekalen Novita Andrianie pun menyayangkan permukiman di sempadan sungai di tempat itu.

Selasa (2/3), Novita bersama tim mendatangi lokasi tanggul ambrol yang paling parah di sungai Kedunggaleng di Desa Dringu. Yaitu di RT 2/RW 1, Dusun Gandean. Di sini, dia melihat banyaknya rumah warga yang jaraknya terlalu dekat dengan sungai. Bahkan kurang dari 10 meter dari tepi sungai. Novita pun menyayangkan kondisi itu.

Sesuai regulasi menurut Novita, sungai tak bertanggul memiliki sempadan sungai. Seperti sungai Kedunggaleng di Dringu. Ketentuannya untuk daerah perkotaan, jarak antara rumah dengan tepi sungai minimal 10 meter.

Sungai di Dringu menurut Novita, ada di daerah padat penduduk atau masuk dalam kategori perkotaan. Karena itu, sesuai regulasi, seharusnya sempadan sungai 10 meter dari tepi sungai. Daerah ini tidak boleh ditempati rumah.

Sayangnya, kondisi di Dringu tidak seperti itu. Menurutnya, permukiman warga malah dibangun di sekitar sungai atau di sempadan sungai. Padahal, sempadan sungai sangat penting fungsinya.

“Mengapa harus ada sempadan sungai dengan jarak 10 meter? Tujuannya untuk keselamatan warga agar rumahnya tidak tergerus. Nah, di sini banyak warga yang rumahnya di tepi sungai dengan jarak kurang dari 10 meter. Harusnya tidak boleh,” katanya.

Dengan kondisi itu, menurut Novita, pihaknya akan menginventarisasi aset negara (sempadan, Red). Termasuk apakah warga yang tinggal kurang dari 10 meter dari tepi sungai memiliki sertifikat atau tidak.

“Seharusnya mereka tidak memiliki sertifikat,” tandas Novita.

Manfaat sempadan yang lain, menurut Novita, yaitu untuk memudahkan normalisasi sungai. Dengan kondisi sempadan yang padat penduduk seperti sekarang, maka alat berat yang hendak melakukan normalisasi tidak bisa masuk.

Masalah lain yang timbul dengan kondisi sempadan yang padat penduduk yaitu, banyak warga membuang sampah langsung ke sungai. Seperti yang terjadi di Dringu.

“Makanya kami coba koordinasi dengan perangkat desa dan yang lain mengenai rumah yang berada di tepi sungai ini. Sebab, seharusnya tidak ada rumah di sana,” lanjutnya.

Memang, Novita sadar bahwa memindah warga dari sempadan sungai tidak mudah. Dibutuhkan waktu yang lama. Apalagi kalau mereka sudah lama tinggal di sana.

“Sebetulnya kami bisa saja langsung mendatangkan alat berat untuk menggusur mereka. Namun apa yasakklek demikian? Makanya akan kami coba perlahan, meski itu sulit,” tambahnya.

Di sisi lain, Kasi Pengembangan dan Pembangunan di Dinas PUPR Perkim Kabupaten Probolinggo Nurul Hidayat menanggapi banyaknya sampah di sungai. Menurutnya, seharusnya tiap blok disediakan bak sampah.

Dengan demikian, warga tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Termasuk tidak membuang sampah di sempadan sungai.

“Jadi hal yang perlu dibiasakan yakni tidak membuang sampah ke sungai, termasuk ke sempadan sungai,” tuturnya.

Menurutnya, warga tidak tahu apa itu sempadan sungai. Sehingga mereka membuang sampah begitu saja.

“Karena itu, harus ada bak sampah di tiap blok. Harapannya agar warga tidak membuang sampai ke sungai lagi,” tandasnya (rpd/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

DRINGU, Radar Bromo – UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (PSDA WS) Welang Pakelan di Pasuruan meninjau lokasi tanggul sungai yang jebol di Kecamatan Dringu, Selasa (2/3) siang. Kepala UPT PSDA WS Welang Pekalen Novita Andrianie pun menyayangkan permukiman di sempadan sungai di tempat itu.

Selasa (2/3), Novita bersama tim mendatangi lokasi tanggul ambrol yang paling parah di sungai Kedunggaleng di Desa Dringu. Yaitu di RT 2/RW 1, Dusun Gandean. Di sini, dia melihat banyaknya rumah warga yang jaraknya terlalu dekat dengan sungai. Bahkan kurang dari 10 meter dari tepi sungai. Novita pun menyayangkan kondisi itu.

Sesuai regulasi menurut Novita, sungai tak bertanggul memiliki sempadan sungai. Seperti sungai Kedunggaleng di Dringu. Ketentuannya untuk daerah perkotaan, jarak antara rumah dengan tepi sungai minimal 10 meter.

Mobile_AP_Half Page

Sungai di Dringu menurut Novita, ada di daerah padat penduduk atau masuk dalam kategori perkotaan. Karena itu, sesuai regulasi, seharusnya sempadan sungai 10 meter dari tepi sungai. Daerah ini tidak boleh ditempati rumah.

Sayangnya, kondisi di Dringu tidak seperti itu. Menurutnya, permukiman warga malah dibangun di sekitar sungai atau di sempadan sungai. Padahal, sempadan sungai sangat penting fungsinya.

“Mengapa harus ada sempadan sungai dengan jarak 10 meter? Tujuannya untuk keselamatan warga agar rumahnya tidak tergerus. Nah, di sini banyak warga yang rumahnya di tepi sungai dengan jarak kurang dari 10 meter. Harusnya tidak boleh,” katanya.

Dengan kondisi itu, menurut Novita, pihaknya akan menginventarisasi aset negara (sempadan, Red). Termasuk apakah warga yang tinggal kurang dari 10 meter dari tepi sungai memiliki sertifikat atau tidak.

“Seharusnya mereka tidak memiliki sertifikat,” tandas Novita.

Manfaat sempadan yang lain, menurut Novita, yaitu untuk memudahkan normalisasi sungai. Dengan kondisi sempadan yang padat penduduk seperti sekarang, maka alat berat yang hendak melakukan normalisasi tidak bisa masuk.

Masalah lain yang timbul dengan kondisi sempadan yang padat penduduk yaitu, banyak warga membuang sampah langsung ke sungai. Seperti yang terjadi di Dringu.

“Makanya kami coba koordinasi dengan perangkat desa dan yang lain mengenai rumah yang berada di tepi sungai ini. Sebab, seharusnya tidak ada rumah di sana,” lanjutnya.

Memang, Novita sadar bahwa memindah warga dari sempadan sungai tidak mudah. Dibutuhkan waktu yang lama. Apalagi kalau mereka sudah lama tinggal di sana.

“Sebetulnya kami bisa saja langsung mendatangkan alat berat untuk menggusur mereka. Namun apa yasakklek demikian? Makanya akan kami coba perlahan, meski itu sulit,” tambahnya.

Di sisi lain, Kasi Pengembangan dan Pembangunan di Dinas PUPR Perkim Kabupaten Probolinggo Nurul Hidayat menanggapi banyaknya sampah di sungai. Menurutnya, seharusnya tiap blok disediakan bak sampah.

Dengan demikian, warga tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Termasuk tidak membuang sampah di sempadan sungai.

“Jadi hal yang perlu dibiasakan yakni tidak membuang sampah ke sungai, termasuk ke sempadan sungai,” tuturnya.

Menurutnya, warga tidak tahu apa itu sempadan sungai. Sehingga mereka membuang sampah begitu saja.

“Karena itu, harus ada bak sampah di tiap blok. Harapannya agar warga tidak membuang sampai ke sungai lagi,” tandasnya (rpd/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2