Terancam Tergusur, Warga Kota Probolinggo Wadul DPR RI

WADUL: Sejumlah warga RT 7/RW 7, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Proboling go wadul tentang rencana perluasan TPA Bestari ke lahan milik Pemkot Probolinggo yang mereka tempati selama ini. (Rizky Putra Dinasti/Radar Bromo)

Related Post

MAYANGAN, Radar Bromo – Gelisah karena tanah yang ditempati akan dijadikan lahan perluasan TPA Bestari Kota Probolinggo, sejumlah warga mengadu pada anggota DPR RI. Mereka berharap mendapat kompensasi kalau harus digusur dari lahan itu.

Jika rencana itu dilakukan, sekitar 95 KK di RT 7/RW 7, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, diperkirakan tergusur dari tempat tinggal mereka saat ini. Mereka harus pindah dari tanah aset Pemkot Probolinggo tersebut.

Kegelisahan itu pun disampaikan sejumlah warga saat reses anggota Komisi II DPR RI, H Aminurokhman, Sabtu (1/8) pagi di masjid lingkungan setempat. Abdul Rohman mewakili warga setempat mengatakan, kebijakan itu harus dipertimbangkan lagi. Sebab, banyak warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana.

Kan harus dipertimbangkan juga manfaatnya. Kalau hanya untuk menampung sampah, saya pikir akan lebih bermanfaat kalau tetap ditinggali warga sekitar,” katanya.

Menurutnya, saban tahun warga waswas akibat rencana relokasi tersebut. “Setiap pergantian wali kota, kami waswas. Pada zaman Wali Kota Buchori, katanya aman. Tapi, setiap wali kota berganti, kami kembali waswas. Termasuk saat ini,” tutur Rohman.

Hal senada diungkapkan Hasan, 52, warga setempat. Ia berharap pemerintah mengkaji ulang lokasi yang akan dijadikan perluasan TPA Bestari. Sebab, tanah itu sudah ditempati warga selama puluhan tahun.

Hasan malah berharap warga yang tinggal di sana mendapat sertifikat kepemilikan tanah. Atau jika digusur, Hasan berharap warga dapat kompensasi. “Harapannya kami bisa mendapatkan sertifikat kepemilikan,” katanya.

Aminurokhman pun berjanji akan memastikan status tanah warga. Kalau memang aset Pemkot Probolinggo, maka anggota DPRD Kota Probolinggo dari Partai Nasdem akan berkomunikasi dengan pemkot.

Menurutnya, solusi yang diambil harus solutif. Mengingat, jauh sebelumnya tanah aset tersebut dihuni puluhan warga.

“Pemda harus membuat terobosan agar solusi yang diberikan tetap berada di tengah. Soalnya warga sudah puluhan tahun tinggal di situ,” tuturnya.

Di sisi lain, masyarakat harus tetap menyadari bahwa ada pemerintah mengambil keputusan berdasarkan aturan. “Pemerintah mengacu pada regulasi, tidak bisa bertindak sendiri,” tutur politisi dari Partai Nasdem itu.

Anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi menambahkan, dari 120 KK yang tinggal di sana, setidaknya ada 95 KK yang tidak memiliki sertifikat. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemda agar ada solusi.

“Saya pastikan, di masa jabatan saya tidak akan terjadi penggusuran. Yang terpenting warga tetap mengakui aturan dan tidak sampai anarkis. Misalnya tanah itu harus dibeli, maka warga menurutnya harus membeli tanah itu,” tegas politisi Partai Nasdem ini.

Kepala Dinas Lingkugan Hidup (DLH) Kota Probolinggo Rachmadeta Antariksa menegaskan, hingga Sabtu (1/8) lahan tersebut masih milik pemkot atau aset pemkot. Menurutnya, tidak ada rencana untuk memperjualbelikan tanah aset itu.

“Sampai saat ini tanah itu masih aset pemkot. Statusnya tidak berubah dan tidak diperjualbelikan. Meskipun kami tidak tahu, jauh sebelumnya kenapa ada yang memperjualbelikan,” terangnya.

Deta –panggilannya- juga memastikan, rencana perluasan TPA Bestari tetap akan dilakukan. “Yang jelas masterplan untuk TPS kami sudah ada sejak tahun 2018,” jelasnya.

Perluasan TPA Bestari sendiri menurutnya, diperuntukan kepentingan warga seluruh kota. Bukan hanya untuk sekelompok orang.

Namun, memang hingga saat ini belum ada pembahasan tentang rencana pembangunan TPA. Lebih lagi dengan adanya refocusing anggaran.

“Untuk pembahasanya masih belum. Belum diketahui kapan rencana pembangunanya. Lebih lagi kan melihat kekuatan anggaran yang ada. Saat ini juga sedang terjadi refocusing anggaran,” tandas Deta. (rpd/hn)