Rp 1,8 Miliar untuk Premi BPJS Kesehatan Kades-Perangkat

DRINGU, Radar Bromo – Para kepala desa (kades) dan perangkat desa se-Kabupaten Probolinggo, selama ini belum ter-cover dalam Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemkab Probolinggo. Karenanya, melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2020, Pemkab mengalokasikan Rp 1,8 miliar untuk BPJS Kesehatan kades-perangkat desa.

Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, anggaran sekitar Rp 1,8 miliar itu diperkirakan cukup untuk kebutuhan premi jaminan kesehatan kades dan perangkat desa se-Kabupaten Probolinggo. Dengan jumlah kades dan perangkat 4.559 orang dikalikan 4 persen kali UMK. Sehingga, diperkirakan kebutuhan biaya iuran BPJS Kesehatan itu mencapai Rp 1,8 miliar.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan, sesuai Permendagri Nomor 119/2019, Februari 2020 lalu, pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kepesertaan perangkat desa. “Sesuai Permendagri 119/2019, Pemerintah Daerah berkewajiban mendaftarkan kepesertaan perangkat desa secara kolektif,” katanya.

Dewi menjelaskan, melalui P-APBD 2020, pihaknya mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan premi jaminan kesehatan kades dan perangkat desa. Pemkab selaku pemberi kerja wajib membayarkan premi 4 persen dari UMK di Kabupaten Probolinggo. “Sedangkan satu persennya dibayar oleh peserta dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa,” ujarnya.

Dewi menjelaskan, sesuai rapat koordinasi dengan pihak BPJS Pasuruan, direncanakan perlindungan kesehatan untuk kades dan perangkat desa itu akan dimulai pada September 2020. Sehingga, anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 1,8 miliar hanya cukup untuk empat bulan. “Rencana mulai diaktifkan kepesertaannya sejak September, setelah pengesahan P-APBD 2020,” ujarnya. (mas/rud)