alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Monday, 23 May 2022

Buntut Pemutusan Tenaga Kontrak RSUD dr Saleh, Massa Geruduk Kantor DPRD

PROBOLINGGO, Radar Bromo­-Polemik pemutusan 128 tenaga kontrak RSUD dr Moh Saleh terus menggelinding. Rabu (2/3) sejumlah aktivis Lembaga Swadaya (LSM) menggeruduk kantor DPRD Kota Probolinggo. Mereka menagih janji untuk penyelesaian polemik itu.

Aksi itu dilakukan sekitar pukul 09.30. Aksi itu diikuti Aliansi LSM dan 128 karyawan kontrak RSUD yang diberhentikan. Mereka long march dari Jalan dr Soetomo ke kantor DPRD di Jalan Suroyo.

Ada tiga tuntutan yang isinya hampir sama dengan rekomendasi komisi III, yang mereka sampaikan selama unjuk rasa. Antara lain, Ketua DPRD Kota Probolinggo menandatangani rekomendasi komisi III setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), beberapa waktu lalu.

Lalu, meminta 128 karyawan kontrak RSUD yang diberhentikan bisa kembali bekerja. Baik bekerja di RSUD atau di tempat lain di lingkungan Pemkot Probolinggo. Selanjutnya, pihak RSUD tidak boleh menerima karyawan baru setelah pemberhentikan 128 karyawan kontrak tersebut.

Bahkan, massa aksi unjuk rasa juga minta agar Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengundurkan diri sebagai wakil rakyat. Juga minta Plt Direktur RSUD dr Mohamad Saleh dr. Abraar HS Kuddah diberhentikan.

Ratusan Tenaga Kontrak RSUD dr Moh Saleh Diberhentikan

“Jika permintaan ini tidak direalisasikan, kami Aliansi LSM siap mengawal. Bahkan, jika perlu setiap hari menggelar aksi turun ke jalan,” terang Eko Prasetyo, koordinator aksi.

Selama unjuk rasa, massa terus mendesak agar ketua dan anggota DPRD keluar dan menemui masa. Jika tidak, masa tidak akan bubar atau tidak akan meninggalkan lokasi.

Peserta aksi sempat membuat kuburan, lengkap dengan batu nisan tepat di depan kantor wakil rakyat itu. Batu nisan itu bertuliskan RIP (rest in peace) DPRD.

Koordinator aksi Eko Prasetyo menegaskan, kuburan itu dibuat sebagai simbol bahwa gedung dewan tak lagi merakyat. Gedung beserta anggota dewan dinilainya sudah mati, lantaran tak menyuarakan dan memperjuangkan nasib rakyat. Khususnya nasib 128 karyawan kontrak RSUD.

Pemberhentian Ratusan Tenaga Kontrak, Ini Kata Plt Direktur RSUD dr Saleh

“Dewan merupakan kepanjangan tangan dari rakyat. Jika dewan tak lagi bisa menyuarakan rakyat, maka sama halnya dewan sudah mati. Oleh karenanya, masa membawa keranda, kuburan, beserta patoknya sebagai simbol,” tuturnya.

PROBOLINGGO, Radar Bromo­-Polemik pemutusan 128 tenaga kontrak RSUD dr Moh Saleh terus menggelinding. Rabu (2/3) sejumlah aktivis Lembaga Swadaya (LSM) menggeruduk kantor DPRD Kota Probolinggo. Mereka menagih janji untuk penyelesaian polemik itu.

Aksi itu dilakukan sekitar pukul 09.30. Aksi itu diikuti Aliansi LSM dan 128 karyawan kontrak RSUD yang diberhentikan. Mereka long march dari Jalan dr Soetomo ke kantor DPRD di Jalan Suroyo.

Ada tiga tuntutan yang isinya hampir sama dengan rekomendasi komisi III, yang mereka sampaikan selama unjuk rasa. Antara lain, Ketua DPRD Kota Probolinggo menandatangani rekomendasi komisi III setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), beberapa waktu lalu.

Lalu, meminta 128 karyawan kontrak RSUD yang diberhentikan bisa kembali bekerja. Baik bekerja di RSUD atau di tempat lain di lingkungan Pemkot Probolinggo. Selanjutnya, pihak RSUD tidak boleh menerima karyawan baru setelah pemberhentikan 128 karyawan kontrak tersebut.

Bahkan, massa aksi unjuk rasa juga minta agar Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengundurkan diri sebagai wakil rakyat. Juga minta Plt Direktur RSUD dr Mohamad Saleh dr. Abraar HS Kuddah diberhentikan.

Ratusan Tenaga Kontrak RSUD dr Moh Saleh Diberhentikan

“Jika permintaan ini tidak direalisasikan, kami Aliansi LSM siap mengawal. Bahkan, jika perlu setiap hari menggelar aksi turun ke jalan,” terang Eko Prasetyo, koordinator aksi.

Selama unjuk rasa, massa terus mendesak agar ketua dan anggota DPRD keluar dan menemui masa. Jika tidak, masa tidak akan bubar atau tidak akan meninggalkan lokasi.

Peserta aksi sempat membuat kuburan, lengkap dengan batu nisan tepat di depan kantor wakil rakyat itu. Batu nisan itu bertuliskan RIP (rest in peace) DPRD.

Koordinator aksi Eko Prasetyo menegaskan, kuburan itu dibuat sebagai simbol bahwa gedung dewan tak lagi merakyat. Gedung beserta anggota dewan dinilainya sudah mati, lantaran tak menyuarakan dan memperjuangkan nasib rakyat. Khususnya nasib 128 karyawan kontrak RSUD.

Pemberhentian Ratusan Tenaga Kontrak, Ini Kata Plt Direktur RSUD dr Saleh

“Dewan merupakan kepanjangan tangan dari rakyat. Jika dewan tak lagi bisa menyuarakan rakyat, maka sama halnya dewan sudah mati. Oleh karenanya, masa membawa keranda, kuburan, beserta patoknya sebagai simbol,” tuturnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/