alexametrics
29C
Probolinggo
Tuesday, 26 January 2021

Klarifikasi Tutang, KASN Tanya Soal BAP-SK Pencopotan

KANIGARAN,Radar Bromo-Tim Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), akhirnya turun ke Kota Probolinggo. Mereka menindaklanjuti aduan dua pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Probolinggo. Yakni, Tutang Heru Aribowo dan Dwi Hermanto. Hari ini, tim KASN akan mengklarifikasi Pemkot.

Sumardi, asisten KASN yang ikut datang ke Kota Probolinggo, mengaku kemarin sore sudah mengklarifikasi Tutang. Yakni, terkait pencopotannya sebagai Staf Ahli Wali Kota dan dipindahtugaskan sebagai staf di Kecamatan Kedupok.

Selain Tutang, KASN juga akan mengklarifikasi Dwi. Nasibnya sama. Pejabat eselon II yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, itu dipindah menjadi staf di Kecamatan Kademangan.

“Kami rencanakan klarifikasi mulai hari ini (kemarin) sampai besok (hari ini). Hari ini yang diklarifikasi Tutang dan lanjut ke Dwi. Karena, memang yang melaporkan ke KASN dua orang itu. Klarifikasi dari KASN berdasarkan laporan,” ujarnya, kemarin.

Sumardi mengaku belum dapat menyimpulkan hasil klarifikasinya. Selain karena masih satu pihak, juga masih membutuhkan klarifikasi dan bahan keterangan lainnya. Termasuk dari Pemkot. “Sesuai prosedur belum bisa simpulkan. Karena, baru satu pihak. Kami kumpulkan keterangan, data-data, dan masih tahap itu. Selain itu, butuh analisis data lain dan klarifikasi pada Pemkot,” jelasnya.

Hasil klarifikasi terkait aduan dua pejabat eselon II itu, kata Sumardi akan disampaikan kepada pimpinan KASN. Sebelum keluar rekomendasi, akan dialkukan gelar perkara di Jakarta. “Hasil klarifikasi dan pengumpulkan data perlu dilakukan gelar perkara dulu. Baru bisa diputuskan rekomendasi dari KASN,” terangnya.

Terpisah, salah satu anggota tim kuasa hukum Tutang Heru Aribowo, Muhammad Hasyim mengatakan, ada tiga orang dari KASN yang turun ke Kota Probolinggo. Dalam klarifikasinya, Tutang ditanya soal kronologi pencopotannya. Mulai dari diperiksa di Inspektorat sampai munculnya surat keputusan (SK) pencopotannya.

“Yang dijelaskan Pak Tutang, terkait kronologis, inspektorat yang ditanyakan soal foto dan loyalitas pada wali kota sekarang. Terkait BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak sinkron dengan SK Wali Kota,” ujarnya.

Diketahui, Tutang dicopot dari jabatannya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidan Pemerintahan, Hukum, dan Politik, pada 24 Agustus 2020. Ia dinilai melanggar PP Nomor 53/2020 tentang Disiplin PNS. Kemudian, dia dipindahtugaskan sebagai Staf Analis Kemasyarakatan, Seksi Trantib di Kecamatan Kedopok.

Tutang melawan. Dia menggugat dua SK Wali Kota ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yaitu, SK tentang pembebastugasan atau pencopotan dirinya sebagai staf ahli. Serta, SK tentang penempatan dirinya sebagai staf di Kecamatan Kedopok. Serta, melaporkan kasusnya ke KASN.

Dwi Hermanto dibebastugaskan sebagai Kepala DPMPTSPTK Kota Probolinggo, pada 25 Agustus 2020. Senin (28/9) siang, turun SK penempatan Dwi sebagai staf di Kecamatan Kademangan. Namun, sejauh ini Dwi belum menggugat ke PTUN. (mas/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU