alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Monday, 23 May 2022

Berbuntut, Anggota DPRD Polisikan Pengurus DPC PKB Kab Prob

PAJARAKAN, Radar Bromo – Perseteruan Anggota DRPD Kabupaten Probolinggo Erny Kusrini dengan Pengurus DPC PKB Kabupaten Probolinggo, berbuntut panjang. Melalui penasihat hukumnya, Eny melaporkan pengurus DPC PKB Kabupaten Probolinggo, atas dugaan penggelapan dana iuran anggota Fraksi PKB.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Eny Kusrini, Hasmoko. Ia mengatakan, selain ditunjuk sebagai penasihat hukum Eny untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, juga diberi kuasa untuk membuat laporan ke Polres Probolinggo. Yakni, laporan mengenai dugaan penggelapan dana iuran anggota Fraksi PKB.

Dengan disertai bukti-bukti, Hasmoko mengaku, telah mengadukan dugaan itu ke Polres Probolinggo. “Kami sudah adukan ke Polres, terkait dugaan penggelapan iuran anggota Fraksi PKB. Tanggal 25 Januari, itu kami laporkan pengurus DPC PKB. Mulai ketua, sekretaris, dan bendahara,” jelasnya, kemarin.

Hasmoko menjelaskan, iuran anggota Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Probolinggo, langsung terpotong dari rekening gaji setiap anggotanya. Dalam laporan itu, pihaknya melengkapi bukti-bukti berupa print out pemotongan iuran anggota fraksi.

Mengingat, dalam surat pemecatan oleh DPP PKB, kliennya dianggap telah telat membayar iuran anggota Fraksi PKB. “Bukti-bukti pemotongan iuran anggota fraksi, baik dari bank dan sekwan (sekretaris dewan) sudah kami lengkapi dalam laporan ke Polres,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Malik Haramain belum dapat dikonfirmasi. Ketika dihubungi melaluia telepon tidak ada direspons. Begitu juga dengan Sekretaris DPC PKB Hanafi. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Rizki Santoso mengaku, masih akan mengecek terkait aduan dari anggota dewan itu.

Diketahui, Eny Kusrini dipecat dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan surat keputusan DPP PKB. Namun, untuk surat pergantian antar waktu sebagai anggota dewan belum diajukan.

Dalam surat bernomor 4924/DPP/01/XII/2020 tentang penetapan pemberhentian Eny Kusrini dari Keanggotaan PKB, itu disebutkan Eny telah melanggar disiplin partai dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota partai. Serta, melakukan kegiatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik partai. Juga tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat pada partai. (mas/rud)

PAJARAKAN, Radar Bromo – Perseteruan Anggota DRPD Kabupaten Probolinggo Erny Kusrini dengan Pengurus DPC PKB Kabupaten Probolinggo, berbuntut panjang. Melalui penasihat hukumnya, Eny melaporkan pengurus DPC PKB Kabupaten Probolinggo, atas dugaan penggelapan dana iuran anggota Fraksi PKB.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Eny Kusrini, Hasmoko. Ia mengatakan, selain ditunjuk sebagai penasihat hukum Eny untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, juga diberi kuasa untuk membuat laporan ke Polres Probolinggo. Yakni, laporan mengenai dugaan penggelapan dana iuran anggota Fraksi PKB.

Dengan disertai bukti-bukti, Hasmoko mengaku, telah mengadukan dugaan itu ke Polres Probolinggo. “Kami sudah adukan ke Polres, terkait dugaan penggelapan iuran anggota Fraksi PKB. Tanggal 25 Januari, itu kami laporkan pengurus DPC PKB. Mulai ketua, sekretaris, dan bendahara,” jelasnya, kemarin.

Hasmoko menjelaskan, iuran anggota Fraksi PKB di DPRD Kabupaten Probolinggo, langsung terpotong dari rekening gaji setiap anggotanya. Dalam laporan itu, pihaknya melengkapi bukti-bukti berupa print out pemotongan iuran anggota fraksi.

Mengingat, dalam surat pemecatan oleh DPP PKB, kliennya dianggap telah telat membayar iuran anggota Fraksi PKB. “Bukti-bukti pemotongan iuran anggota fraksi, baik dari bank dan sekwan (sekretaris dewan) sudah kami lengkapi dalam laporan ke Polres,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Malik Haramain belum dapat dikonfirmasi. Ketika dihubungi melaluia telepon tidak ada direspons. Begitu juga dengan Sekretaris DPC PKB Hanafi. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Rizki Santoso mengaku, masih akan mengecek terkait aduan dari anggota dewan itu.

Diketahui, Eny Kusrini dipecat dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan surat keputusan DPP PKB. Namun, untuk surat pergantian antar waktu sebagai anggota dewan belum diajukan.

Dalam surat bernomor 4924/DPP/01/XII/2020 tentang penetapan pemberhentian Eny Kusrini dari Keanggotaan PKB, itu disebutkan Eny telah melanggar disiplin partai dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota partai. Serta, melakukan kegiatan yang merugikan dan atau mencemarkan nama baik partai. Juga tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat pada partai. (mas/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/