24.9 C
Probolinggo
Monday, June 5, 2023

Bawaslu Kota Pasuruan Temukan Joki Pantarlih

PASURUAN, Radar Bromo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam proses tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayahnya. Dugaan pelanggaran itu ditemukan saat proses tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Moh. Anas mengungkapkan, proses coklit yang berlangsung selama 12 Februari hingga 14 Maret sempat ditemukan beberapa dugaan pelanggaran. Baik berupa kesalahan prosedur maupun pelaksanaan coklit. 

Anas menjelaskan, kesalahan prosedur coklit meliputi kesalahan penempelan stiker, penulisan yang tidak lengkap, hingga Pantarlih tidak menyandingkan identitas diri dalam KTP maupun KK pemilih.

“Bahkan, ada yang tidak ditempel, tapi hanya diberikan kepada pemilih,” kata Anas.

Baca Juga:  Fraksi Golkar Soroti Pemanfaatan Stadion Bayuangga

Sedangkan dugaan pelanggaran lain yakni kesalahan dalam pelaksanaan coklit. Bawaslu mendapati adanya Pantarlih yang bekerja di atas meja. Mereka tidak melakukan coklit secara door to door. Kemudian saling bertukar tempat coklit dengan Pantarlih di TPS lain.

“Kami juga temukan joki atau Pantarlih yang mewakilkan tugasnya melakukan coklit ke orang lain,” ujarnya.

Anas menyebut, dugaan pelanggaran ditemukan selama Bawaslu melakukan pengawasan melekat. Di samping itu, Bawaslu juga menurunkan tim untuk melakukan pengawasan uji fakta. Yakni, dengan menyampling 10 KK setiap harinya selama tahapan coklit berjalan.

PASURUAN, Radar Bromo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam proses tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayahnya. Dugaan pelanggaran itu ditemukan saat proses tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Moh. Anas mengungkapkan, proses coklit yang berlangsung selama 12 Februari hingga 14 Maret sempat ditemukan beberapa dugaan pelanggaran. Baik berupa kesalahan prosedur maupun pelaksanaan coklit. 

Anas menjelaskan, kesalahan prosedur coklit meliputi kesalahan penempelan stiker, penulisan yang tidak lengkap, hingga Pantarlih tidak menyandingkan identitas diri dalam KTP maupun KK pemilih.

“Bahkan, ada yang tidak ditempel, tapi hanya diberikan kepada pemilih,” kata Anas.

Baca Juga:  Kontrakan Kantor Habis, Bawaslu Kota Probolinggo Bingung

Sedangkan dugaan pelanggaran lain yakni kesalahan dalam pelaksanaan coklit. Bawaslu mendapati adanya Pantarlih yang bekerja di atas meja. Mereka tidak melakukan coklit secara door to door. Kemudian saling bertukar tempat coklit dengan Pantarlih di TPS lain.

“Kami juga temukan joki atau Pantarlih yang mewakilkan tugasnya melakukan coklit ke orang lain,” ujarnya.

Anas menyebut, dugaan pelanggaran ditemukan selama Bawaslu melakukan pengawasan melekat. Di samping itu, Bawaslu juga menurunkan tim untuk melakukan pengawasan uji fakta. Yakni, dengan menyampling 10 KK setiap harinya selama tahapan coklit berjalan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru