28.7 C
Probolinggo
Monday, February 6, 2023

Rekrutmen PPS Dilaporkan ke Bawaslu, KPU Probolinggo Pastikan Sesuai Aturan

KRAKSAAN, Radar Bromo KPU Kabupaten Probolinggo memastikan rekrutmen PPS sudah sesuai aturan. Termasuk dalam menugaskan PPK untuk melakukan tes wawancara.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 534/2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476/2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Komisioner KPU Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Ali Wafa mengatakan, dalam regulasi itu diatur soal rekrutmen dimulai dengan pendaftaran melalui SIAKBA. Tujuannya, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan wawancara. Terakhir dilakukan pelantikan.

Baca Juga:  KIB Siap Daftar ke KPU Bersama, Airlangga: Bukti Tetap Solid dan Bersatu

“Kami sudah melakukannya sesuai prosedur. Tahapan demi tahapan juga sesuai prosedur. Dengan harapan, orang-orang terpilih adalah orang-orang yang terbaik,” jelasnya.

Soal tes wawancara yang dilakukan PPK, Ali menyadari, pihaknya tidak akan mampu mengakomodasi seluruh pendaftar yang lebih dari 4.000 orang. Sedangkan, kebutuhan PPS hanya 990 orang. Artinya, lebih dari 3.000 orang harus tersingkir.

Ribuan peserta itu diseleksi melalui tes tulis lembar jawaban komputer (LJK) hingga tersisa 2.000 lebih peserta. Selanjutnya, mereka harus menjalani tes wawancara.

“Karena jumlahnya banyak, kami yang hanya ada lima orang komisioner, tentu sesuai aturan KKP Nomor 534, menugaskan PPK untuk membantu proses seleksi wawancara,” ujarnya. (mu/rud)

Baca Juga:  Ijazah Anggota DPRD Kab Probolinggo Ini Diindikasi Kuat Palsu

KRAKSAAN, Radar Bromo KPU Kabupaten Probolinggo memastikan rekrutmen PPS sudah sesuai aturan. Termasuk dalam menugaskan PPK untuk melakukan tes wawancara.

Aturan itu tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 534/2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476/2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Komisioner KPU Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Ali Wafa mengatakan, dalam regulasi itu diatur soal rekrutmen dimulai dengan pendaftaran melalui SIAKBA. Tujuannya, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan wawancara. Terakhir dilakukan pelantikan.

Baca Juga:  Ijazah Anggota DPRD Kab Probolinggo Ini Diindikasi Kuat Palsu

“Kami sudah melakukannya sesuai prosedur. Tahapan demi tahapan juga sesuai prosedur. Dengan harapan, orang-orang terpilih adalah orang-orang yang terbaik,” jelasnya.

Soal tes wawancara yang dilakukan PPK, Ali menyadari, pihaknya tidak akan mampu mengakomodasi seluruh pendaftar yang lebih dari 4.000 orang. Sedangkan, kebutuhan PPS hanya 990 orang. Artinya, lebih dari 3.000 orang harus tersingkir.

Ribuan peserta itu diseleksi melalui tes tulis lembar jawaban komputer (LJK) hingga tersisa 2.000 lebih peserta. Selanjutnya, mereka harus menjalani tes wawancara.

“Karena jumlahnya banyak, kami yang hanya ada lima orang komisioner, tentu sesuai aturan KKP Nomor 534, menugaskan PPK untuk membantu proses seleksi wawancara,” ujarnya. (mu/rud)

Baca Juga:  Giliran Tiga Surat Suara Diterima KPU Kab Probolinggo

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru