28.7 C
Probolinggo
Monday, February 6, 2023

Laporkan Indikasi Kecurangan Rekrutmen PPS Kab Probolinggo ke Bawaslu

KRAKSAAN, Radar Bromo– Tiga mantan calon panitia pemungutan suara (PPS) di Kabupaten Probolinggo melurug Bawaslu. Selasa (24/1) siang, mereka melaporkan dugaan kecurangan dalam rekrutmen PPS yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka adalah Rahmat Yunus, warga Kecamatan Besuk; Dedi Junaidi, warga Kecamatan Kraksaan; dan Rofi Ikhsan, warga Kecamatan Gading. Kepada staf Bawaslu, Rahmat mengatakan, ada sejumlah kejanggalan dalam rekrutmen PPS.

Salah satunya, tidak transparannya hasil sejumlah seleksi. Baik hasil nilai tes tulis maupun tes wawancara. “Nilainya tidak dipampang, sehingga kami tidak tahu berapa nilai kami. Ini kan tidak fair. Indikasi kecurangan sudah ada dari sini,” ujarnya.

Karena nilainya tidak dipampang, Yunus merasa dicurangi. Apalagi secara akademis, layak. Namun, bertahan di peringkat enam besar dan tidak lolos dalam tes wawancara. “Yang daftar atau lolos itu tidak sarjana. Jadi, saya minta keadilan tentang rekrutmen PPS ini,” katanya.

Baca Juga:  DKPP Putuskan Bawaslu Kab Probolinggo Tak Bersalah

Ia mengaku, usai melakukan tes wawancara, ada salah satu peserta yang mengatakan soal wawancaranya sulit, sehingga tidak bisa menjawab. Namun, ia lolos. Yunus yang mengaku bisa menjawab dengan baik, tidak lolos.

“Bahkan, saya mendengar yang lolos ini merupakan orang-orang titipan atau orang-orang pesanan. Banyak yang bilang kamu bukan orangnya (yang menitipi), makanya gak lolos,” katanya.

Proses rekrutmen badan ad hoc PPK tidak sama dengan PPS. Jika tes wawancara PPK dilakukan KPU langsung, PPS diserahkan kepada PPK. “Dasar KPU melakukan tes wawancara PPS melalui PPK apa? Aneh kan, toh meski PPK yang melakukan tes, keputusannya masih apa kata KPU,” terangnya.

KRAKSAAN, Radar Bromo– Tiga mantan calon panitia pemungutan suara (PPS) di Kabupaten Probolinggo melurug Bawaslu. Selasa (24/1) siang, mereka melaporkan dugaan kecurangan dalam rekrutmen PPS yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka adalah Rahmat Yunus, warga Kecamatan Besuk; Dedi Junaidi, warga Kecamatan Kraksaan; dan Rofi Ikhsan, warga Kecamatan Gading. Kepada staf Bawaslu, Rahmat mengatakan, ada sejumlah kejanggalan dalam rekrutmen PPS.

Salah satunya, tidak transparannya hasil sejumlah seleksi. Baik hasil nilai tes tulis maupun tes wawancara. “Nilainya tidak dipampang, sehingga kami tidak tahu berapa nilai kami. Ini kan tidak fair. Indikasi kecurangan sudah ada dari sini,” ujarnya.

Karena nilainya tidak dipampang, Yunus merasa dicurangi. Apalagi secara akademis, layak. Namun, bertahan di peringkat enam besar dan tidak lolos dalam tes wawancara. “Yang daftar atau lolos itu tidak sarjana. Jadi, saya minta keadilan tentang rekrutmen PPS ini,” katanya.

Baca Juga:  DPRD Kab Probolinggo Memanas; Nasdem Tolak Reses, Golkar Setuju

Ia mengaku, usai melakukan tes wawancara, ada salah satu peserta yang mengatakan soal wawancaranya sulit, sehingga tidak bisa menjawab. Namun, ia lolos. Yunus yang mengaku bisa menjawab dengan baik, tidak lolos.

“Bahkan, saya mendengar yang lolos ini merupakan orang-orang titipan atau orang-orang pesanan. Banyak yang bilang kamu bukan orangnya (yang menitipi), makanya gak lolos,” katanya.

Proses rekrutmen badan ad hoc PPK tidak sama dengan PPS. Jika tes wawancara PPK dilakukan KPU langsung, PPS diserahkan kepada PPK. “Dasar KPU melakukan tes wawancara PPS melalui PPK apa? Aneh kan, toh meski PPK yang melakukan tes, keputusannya masih apa kata KPU,” terangnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru