alexametrics
24.4 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Anggaran Pilwali Pasuruan Melesat, Bawaslu Ajukan Rp 9,7 M, KPU Rp 23,9 M

PASURUAN, Radar Bromo -KPU dan Bawaslu Kota Pasuruan mengajukan anggaran jumbo untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan (Pilwali) 2024. Masing-masing KPU minta Rp 23,9 miliar dari Rp 23 miliar pada 2020. Sedangkan, Bawaslu minta Rp  9,7 miliar dari Rp 7,2 miliar pada 2020.

Ketua Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan Moh. Anas mengatakan, lembaganya telah mengajukan anggaran untuk kebutuhan pengawasan pemilu ke Pemerintah Kota Pasuruan. Diharapkan, Bawaslu dikucuri dana APBD.

”Pengajuan sudah kami sampaikan, sekitar Rp 9,7 miliar,” katanya.

Menurut rencana, lanjut Anas, anggaran tersebut dipakai untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama pilwali berlangsung. Terutama, menunjang agenda-agenda pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Baik kebutuhan operasional maupun administratif.

”Belum lagi untuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Biasanya sasaran kami ada beberapa segmen kelompok masyarakat,” terang Anas.

Yang paling banyak menyedot anggaran, tambah dia, adalah pembiayaan honor badan ad hoc. Misalnya, panitia pengawas tingkat kecamatan. Masing-masing memerlukan tiga pengawas. Kemudian, masing-masing pengawas yang bertugas di setiap kelurahan. Juga, pengawas TPS saat pemilihan berlangsung.

”Sebagian di antara badan ad hoc tersebut setidaknya sudah terbentuk akhir 2023 mendatang,” kata Anas.

PASURUAN, Radar Bromo -KPU dan Bawaslu Kota Pasuruan mengajukan anggaran jumbo untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan (Pilwali) 2024. Masing-masing KPU minta Rp 23,9 miliar dari Rp 23 miliar pada 2020. Sedangkan, Bawaslu minta Rp  9,7 miliar dari Rp 7,2 miliar pada 2020.

Ketua Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan Moh. Anas mengatakan, lembaganya telah mengajukan anggaran untuk kebutuhan pengawasan pemilu ke Pemerintah Kota Pasuruan. Diharapkan, Bawaslu dikucuri dana APBD.

”Pengajuan sudah kami sampaikan, sekitar Rp 9,7 miliar,” katanya.

Menurut rencana, lanjut Anas, anggaran tersebut dipakai untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama pilwali berlangsung. Terutama, menunjang agenda-agenda pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Baik kebutuhan operasional maupun administratif.

”Belum lagi untuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Biasanya sasaran kami ada beberapa segmen kelompok masyarakat,” terang Anas.

Yang paling banyak menyedot anggaran, tambah dia, adalah pembiayaan honor badan ad hoc. Misalnya, panitia pengawas tingkat kecamatan. Masing-masing memerlukan tiga pengawas. Kemudian, masing-masing pengawas yang bertugas di setiap kelurahan. Juga, pengawas TPS saat pemilihan berlangsung.

”Sebagian di antara badan ad hoc tersebut setidaknya sudah terbentuk akhir 2023 mendatang,” kata Anas.

MOST READ

BERITA TERBARU

/