alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Wednesday, 6 July 2022

Anggaran Pilbup Pasuruan Naik Drastis Jadi Rp 81,7 M

BANGIL, Radar Bromo –Penyelenggaraan kontestasi pemilihan kepala daerah tak murah. Buktinya, KPU Kabupaten Pasuruan saja membutuhkan dana Rp 81,7 miliar.

Dana tersebut difungsikan untuk beberapa kebutuhan. Tidak hanya kebutuhan logistik. Tetapi, juga untuk membayar petugas ad hoc.

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Zainul Faizin menguraikan, pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk penyelenggaran pilkada ke Pemkab Pasuruan. Untuk Pilkada 2024 ini, diajukan anggaran hingga Rp 81,7 miliar.

Angka tersebut membengkak dibandingkan kontestasi pilkada 2018 yang mencapai Rp 58 miliar. Pembengkakan anggaran itu dipengaruhi beberapa faktor.

Salah satunya, prediksi penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19. Dalam suasana pandemi, ada beberapa sarana penunjang tambahan yang harus disiapkan saat pelaksanaan coblosan. Seperti alat kesehatan berupa thermogun dan sarung tangan untuk setiap pemilih.

Belum lagi jumlah TPS yang bertambah banyak dibandingkan kondisi normal. Sebab, dalam suasana pandemi jumlah pemilih di tiap TPS dibatasi. Jika sebelumnya satu TPS bisa sampai 800 orang, nantinya dibatasi sebanyak 500 orang saja.

“Karena jumlah pemilih di tiap TPS dibatasi, dampaknya jumlah TPS pun bertambah. Dari yang semula 2.380 TPS, nantinya diproyeksikan mencapai 3.096 TPS. Ini juga membuat anggaran yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar,” tandasnya.

BANGIL, Radar Bromo –Penyelenggaraan kontestasi pemilihan kepala daerah tak murah. Buktinya, KPU Kabupaten Pasuruan saja membutuhkan dana Rp 81,7 miliar.

Dana tersebut difungsikan untuk beberapa kebutuhan. Tidak hanya kebutuhan logistik. Tetapi, juga untuk membayar petugas ad hoc.

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan Zainul Faizin menguraikan, pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk penyelenggaran pilkada ke Pemkab Pasuruan. Untuk Pilkada 2024 ini, diajukan anggaran hingga Rp 81,7 miliar.

Angka tersebut membengkak dibandingkan kontestasi pilkada 2018 yang mencapai Rp 58 miliar. Pembengkakan anggaran itu dipengaruhi beberapa faktor.

Salah satunya, prediksi penyelenggaraan pilkada di masa pandemi Covid-19. Dalam suasana pandemi, ada beberapa sarana penunjang tambahan yang harus disiapkan saat pelaksanaan coblosan. Seperti alat kesehatan berupa thermogun dan sarung tangan untuk setiap pemilih.

Belum lagi jumlah TPS yang bertambah banyak dibandingkan kondisi normal. Sebab, dalam suasana pandemi jumlah pemilih di tiap TPS dibatasi. Jika sebelumnya satu TPS bisa sampai 800 orang, nantinya dibatasi sebanyak 500 orang saja.

“Karena jumlah pemilih di tiap TPS dibatasi, dampaknya jumlah TPS pun bertambah. Dari yang semula 2.380 TPS, nantinya diproyeksikan mencapai 3.096 TPS. Ini juga membuat anggaran yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar,” tandasnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/