Bantah Bansos Bernuansa Politis, Teno: Itu Bersumber dari Kemensos

PASURUAN, Radar Bromo – Usai dilantik menjadi Wali Kota, Raharto Teno Prasetyo langsung “tune in” di eksekutif. Siang kemarin dia mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Pasuruan. Dalam kesempatan itu, dia menepis isu tak sedap soal adanya bantuan sosial tunai (BST) bagi warga yang terdampak Covid-19 di Kota Pasuruan.

Sebelumnya, DPRD Kota Pasuruan setempat menilai bantuan itu bernuansa politis menjelang Pilwali Pasuruan 2020. Wali Kota Pasuruan lekas-lekas membantah adanya isu tersebut.

Anggota DPRD Kota Pasuruan Abdullah Junaedi mempertanyakan validitas data penerima bantuan itu. Pasalnya, pemkot tidak pernah memberitahukan adanya bantuan senilai Rp 300 ribu per bulan itu ke DPRD. Penyaluran bantuan itu sendiri dilakukan selama September hingga Desember.

“Beredar informasi bahwa data penerima bantuan tersebut tidak melalui Basis Data Kemiskinan Terpadu (BDT). Dan Pemkot tidak menginformasikan ke DPRD,” ungkap Junaedi.

Dalam momentum menjelang Pilwali, lanjut Junaedi, pihaknya khawatir penyaluran bantuan semacam itu akan disalahgunakan. Bukan tidak mungkin, bantuan tersebut ditunggangi dengan kepentingan politis. Menurut dia, masyarakat perlu memahami bahwa bantuan dampak Covid-19 merupakan kewenangan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.

“Kami mempertanyakan isu-isu yang berkembang bahwa yang akan mendapat bantuan tersebut hanya pendukung salah satu pasangan calon pada Pilwali yaitu calon petahana,” kata Junaedi.

Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo menerangkan bahwa bantuan sosial tunai itu bersumber dari Kementerian Sosial RI. Pemkot mengajukan bantuan itu pada 1 September 2020. Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang diusulkan sebanyak 16.462.

“Sedangkan yang disetujui oleh Kemensos sebanyak 12.148 KPM,” kata Teno dalam sidang paripurna ketiga dengan agenda penyampaian jawaban atas pandangan umun fraksi kemarin.

Lebih lanjut, Teno memastikan bahwa belasan ribu penerima bantuan itu merupakan warga Kota Pasuruan yang memang memenuhi kriteria. Dia juga menyebut, seluruh penerima bantuan itu sebelumnya sudah menerima bantuan dampak Covid-19. Baik yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Pasuruan maupun dari Pemprov Jawa Timur.

“Dapat dipastikan bahwa isu yang beredar di masyarakat tidak benar,” tegasnya. (tom/fun)