alexametrics
26 C
Probolinggo
Friday, 20 May 2022

Maju Cabup Probolinggo Butuh 10 Kursi Parlemen

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemilu sudah ditetapkan pemerintah akan digelar pada 2024. Sementara itu, partai yang hendak mengusung pasangan calon (paslon) di Pilkada Kabupaten Probolinggo, hanya disyaratkan harus memiliki 10 kursi di DPRD setempat.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Parmas KPU Kabupaten Probolinggo Aliwafa mengatakan, hal itu diatur dalam Pasal 40, ayat 1-3 pada UU Nomor 1/2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ayat pertama menyebut, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika memenuhi persyaratan yaitu memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD di daerah yang bersangkutan.

“Untuk Kabupaten Probolinggo, kursi DPRD kan 50. Jadi, setidaknya harus memiliki 10 kursi di DPRD. Baru bisa mengusung calon bupati secara mandiri, sesuai dengan undang-undang tersebut,” tuturnya.

Sementara bila melihat perolehan kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo, menurutnya, hanya Partai Nasdem yang sesuai dengan persyaratan dalam undang-undang tersebut. Yakni, 16 kursi.

“Tapi jumlah kursi saat ini bukan acuan dalam mengusung paslon di pilkada mendatang. Yang dihitung adalah hasil mendatang pada Februari 2024,” tuturnya.

Sedangkan partai lain di DPRD Kabupaten Probolinggo saat ini, tidak ada yang sesuai syarat dalam undang-undang. Rata-rata partai yang ada mendapat 5-7 kursi. PKB, Golkar, PPP, Gerindra, dan Hanura masing-masing mendapat tujuh kursi. Sementara PDI-P memperoleh lima kursi.

“Jadi kalau jumlah kursinya kurang, maka sesuai dengan undang-undang partai yang ada harus melakukan koalisi agar bisa mengusung paslon,” terangnya.

KRAKSAAN, Radar Bromo – Pemilu sudah ditetapkan pemerintah akan digelar pada 2024. Sementara itu, partai yang hendak mengusung pasangan calon (paslon) di Pilkada Kabupaten Probolinggo, hanya disyaratkan harus memiliki 10 kursi di DPRD setempat.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Parmas KPU Kabupaten Probolinggo Aliwafa mengatakan, hal itu diatur dalam Pasal 40, ayat 1-3 pada UU Nomor 1/2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ayat pertama menyebut, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika memenuhi persyaratan yaitu memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum DPRD di daerah yang bersangkutan.

“Untuk Kabupaten Probolinggo, kursi DPRD kan 50. Jadi, setidaknya harus memiliki 10 kursi di DPRD. Baru bisa mengusung calon bupati secara mandiri, sesuai dengan undang-undang tersebut,” tuturnya.

Sementara bila melihat perolehan kursi di DPRD Kabupaten Probolinggo, menurutnya, hanya Partai Nasdem yang sesuai dengan persyaratan dalam undang-undang tersebut. Yakni, 16 kursi.

“Tapi jumlah kursi saat ini bukan acuan dalam mengusung paslon di pilkada mendatang. Yang dihitung adalah hasil mendatang pada Februari 2024,” tuturnya.

Sedangkan partai lain di DPRD Kabupaten Probolinggo saat ini, tidak ada yang sesuai syarat dalam undang-undang. Rata-rata partai yang ada mendapat 5-7 kursi. PKB, Golkar, PPP, Gerindra, dan Hanura masing-masing mendapat tujuh kursi. Sementara PDI-P memperoleh lima kursi.

“Jadi kalau jumlah kursinya kurang, maka sesuai dengan undang-undang partai yang ada harus melakukan koalisi agar bisa mengusung paslon,” terangnya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/