alexametrics
26.4 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Gugatan Pemecatan Eny Ditolak Hakim

KRAKSAAN, Radar Bromo – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan akhirnya menolak gugatan Eny Kusrini terhadap DPC PKB Kabupaten Probolinggo yang memecatnya sebagai kader. DPC PKB pun menilai putusan itu sudah adil.

Humas PN Kraksaan Yudistira Alfian menjelaskan, gugatan itu sudah diputus pada Senin (14/6) melalui sidang e-court. “Benar sudah diputus. Sidangnya melalui e-court,” ujarnya.

Sementara itu, Hasmoko selaku kuasa hukum Eny Kusrini mengatakan, pihaknya masih perlu melihat keseluruhan isi putusan dari majelis hakim. Khususnya apa pertimbangan hukum hakim, baik terhadap bukti surat dan saksi-saksi.

Karena itu, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PN Kraksaan. Guna mempelajari alasan-alasan kenapa gugatan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB tersebut ditolak. Apakah alasannya tersebut sesuai dengan fakta dalam persidangan atau justru tidak.

“Putusannya kan masih berupa amar, tidak ada pertimbangan hukum. Untuk sementara kami dan klien bersepakat akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” lanjutnya.

Juru Bicara DPC PKB Kabupaten Probolinggo Mustofa justru mengaku bersyukur atas keputusan PN Kraksaan tersebut. Ia menilai, putusan tersebut sudah bersifat adil, objektif, dan profesional.

“Keputusan PN Kraksaan bahwa gugatan penggugat ditolak artinya kemenangan ada di pihak kami,” ujarnya.

Pihaknya pun tidak keberatan bila Eny Kusrini mengajukan kasasi. Sebab, pihaknya mempunyai modal menang di setiap putusan. Baik putusan PN Kraksaan untuk gugatan biasa dan gugatan khusus. Serta, putusan dari mahkamah partai, yang semuanya menguntungkan pihaknya.

“Dari awal kami tidak pernah pesimis. Apa yang kami sajikan di peradilan adalah fakta-fakta kebenaran dan saksi yang benar-benar mengetahui dan memberikan keterangan yang sebenarnya,” ujarnya.

Pihaknya, menurut Mustofa, juga siap menunggu hingga kasus hukum ini bersifat inkracht. “Andaikan pihak Bu Eny mangajukan kasasi, itu adalah hak. Kami menghormati. Tapi yakinlah bahwa itu hanya buang-buang waktu. Kalau sudah inkracht baru kami akan menyurati DPRD terkait proses pergantian antarwaktu (PAW),” ujarnya.

 

DPRD Tunggu Langkah Eny

DPRD Kabupaten Probolinggo sendiri belum bersikap atas keputusan PN Kraksaan yang menolak gugatan Eny Kusrini. Sebab, belum ada informasi dari pihak PN Kraksaan pada DPRD.

“Belum ada informasi yang masuk ke kami. Kalau memang ditolak, kami menunggu apa (langkah, Red) dari pihak Bu Eny. Mau lanjut ke atas apa tidak (kasasi ke Mahkamah Agung, Red),” terang Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo.

DPRD, menurut Andi, juga belum bisa melakukan proses PAW pada Eny. Sebab, sesuai dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, proses PAW menunggu masalah yang terjadi sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Kalau memang pihak Bu Eny tidak melakukan banding, berarti sudah inkracht. Maka, proses PAW bisa dinaikkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa mekanisme dalam PAW sudah jelas. Bahkan, pihak DPRD hanya memfasilitasi.

Kan sudah jelas mekanismenya, DPRD hanya memfasilitasi. Kami tunggu perkaranya clear sampai akhir, sehingga di kemudian hari tidak timbul masalah,” ujarnya. (mu/hn)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan akhirnya menolak gugatan Eny Kusrini terhadap DPC PKB Kabupaten Probolinggo yang memecatnya sebagai kader. DPC PKB pun menilai putusan itu sudah adil.

Humas PN Kraksaan Yudistira Alfian menjelaskan, gugatan itu sudah diputus pada Senin (14/6) melalui sidang e-court. “Benar sudah diputus. Sidangnya melalui e-court,” ujarnya.

Sementara itu, Hasmoko selaku kuasa hukum Eny Kusrini mengatakan, pihaknya masih perlu melihat keseluruhan isi putusan dari majelis hakim. Khususnya apa pertimbangan hukum hakim, baik terhadap bukti surat dan saksi-saksi.

Karena itu, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PN Kraksaan. Guna mempelajari alasan-alasan kenapa gugatan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PKB tersebut ditolak. Apakah alasannya tersebut sesuai dengan fakta dalam persidangan atau justru tidak.

“Putusannya kan masih berupa amar, tidak ada pertimbangan hukum. Untuk sementara kami dan klien bersepakat akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” lanjutnya.

Juru Bicara DPC PKB Kabupaten Probolinggo Mustofa justru mengaku bersyukur atas keputusan PN Kraksaan tersebut. Ia menilai, putusan tersebut sudah bersifat adil, objektif, dan profesional.

“Keputusan PN Kraksaan bahwa gugatan penggugat ditolak artinya kemenangan ada di pihak kami,” ujarnya.

Pihaknya pun tidak keberatan bila Eny Kusrini mengajukan kasasi. Sebab, pihaknya mempunyai modal menang di setiap putusan. Baik putusan PN Kraksaan untuk gugatan biasa dan gugatan khusus. Serta, putusan dari mahkamah partai, yang semuanya menguntungkan pihaknya.

“Dari awal kami tidak pernah pesimis. Apa yang kami sajikan di peradilan adalah fakta-fakta kebenaran dan saksi yang benar-benar mengetahui dan memberikan keterangan yang sebenarnya,” ujarnya.

Pihaknya, menurut Mustofa, juga siap menunggu hingga kasus hukum ini bersifat inkracht. “Andaikan pihak Bu Eny mangajukan kasasi, itu adalah hak. Kami menghormati. Tapi yakinlah bahwa itu hanya buang-buang waktu. Kalau sudah inkracht baru kami akan menyurati DPRD terkait proses pergantian antarwaktu (PAW),” ujarnya.

 

DPRD Tunggu Langkah Eny

DPRD Kabupaten Probolinggo sendiri belum bersikap atas keputusan PN Kraksaan yang menolak gugatan Eny Kusrini. Sebab, belum ada informasi dari pihak PN Kraksaan pada DPRD.

“Belum ada informasi yang masuk ke kami. Kalau memang ditolak, kami menunggu apa (langkah, Red) dari pihak Bu Eny. Mau lanjut ke atas apa tidak (kasasi ke Mahkamah Agung, Red),” terang Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo.

DPRD, menurut Andi, juga belum bisa melakukan proses PAW pada Eny. Sebab, sesuai dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, proses PAW menunggu masalah yang terjadi sampai memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Kalau memang pihak Bu Eny tidak melakukan banding, berarti sudah inkracht. Maka, proses PAW bisa dinaikkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa mekanisme dalam PAW sudah jelas. Bahkan, pihak DPRD hanya memfasilitasi.

Kan sudah jelas mekanismenya, DPRD hanya memfasilitasi. Kami tunggu perkaranya clear sampai akhir, sehingga di kemudian hari tidak timbul masalah,” ujarnya. (mu/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/