alexametrics
25C
Probolinggo
Tuesday, 20 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Pemkot Diminta Beri Klarifikasi soal Pembebastugasan 3 Pejabat

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

KANIGARAN, Radar Bromo – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya merespons surat DPC Partai Nasdem Kota Probolinggo tentang permintaan penjelasan pembebastugasan 3 pejabat eselon menjadi staf di lingkungan Pemkot Probolinggo. Salah satu isinya, BKN meminta Pemkot Probolinggo memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang kondisi itu.

Ketua DPC Nasdem Kota Probolinggo Zulfikar Imawan menerangkan, surat dari BKN bernomor FII 26-3/V57-2/51 itu tertanggal 4 Februari 2020. Namun baru diterima Senin (8/2) melalui pos.

Inti suratnya, menurut Iwan –panggilannya-, meminta agar Pemkot Probolinggo memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang pembebastugasan itu dalam waktu tidak terlalu lama. Sesuai isi surat, klarifikasi diminta untuk diberikan pada BKN.

Alhamdulillah akhirnya surat yang dilayangkan Partai Nasdem dibalas. Dan saya mengapresiasi BKN. Dengan balasan surat ini, paling tidak kami ingin solusi terbaik,” katanya.

Selain itu, hasil dari BKN nantinya juga bisa dijadikan bahan untuk proses hukum yang sedang dilakukan oleh salah satu pejabat eselon yang dibebastugaskan. Yaitu, Tutang Heru Aribowo. Saat ini, menurut Iwan, proses hukum Tutang di PTUN sedang berjalan.

“Yang jelas, klarifikasi dari BKN ini tentunya juga bisa memberikan pengaruh atau masukkan kepada jalur hukum yang sedang ditempuh oleh ASN Pak Tutang. Harapannya dapat solusi terbaik,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ellyas Aditiawan, anggota Nasdem yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo. Dia pun berharap Pemkot Probolinggo segera mengirimkan klarifikasi pada BKN. “Pemerintah harusnya kooperatif dengan surat tersebut,” singkatnya.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Probolinggo Titik Widayawati menegaskan, surat itu tidak masuk ke bagian hukum. Karenanya, pihaknya tidak mengetahui isi dari surat BKN tersebut.

“Kami tidak tahu suratnya. Karena tidak masuk ke kami. Mungkin lebih tepatnya bisa ditanya ke BKPSDM,” katanya.

Sementara, Kepala BKPSDM Pemkot Probolinggo Gogol Sudjarwo memberikan jawaban serupa. Menurutnya, hingga Selasa (9/2) siang pihaknya belum menerima surat tersebut.

“Suratnya saya belum lihat. Jadi isinya juga belum tahu. Karena itu, saya belum bisa berkomentar,” singkatnya.

Sebagai informasi, DPC Partai Nasdem Kota Probolinggo merespons pembebastugasan tiga pejabat eselon menjadi staf di lingkungan Pemkot Probolinggo. Pada Oktober 2020 di tanggal yang berbeda, tiga pejabat eselon dicopot dan dijadikan staf. Yaitu, Tutang Heru Ariwibowo (staf ahli pemerintah, hukum, dan politik), Dwi Hermanto (kepala DPM PTSP dan Naker), dan Moh Arif Billah (kepala UPT Pasar).

Partai Nasdem lantas mengirim surat pada BKN tanggal

25 Oktober 2020. Surat dengan nomor 26/F-nasdem/X/2020 itu isinya tentang permintaan penjelasan pembebastugasan 3 pejabat eselon menjadi staf di lingkungan Pemkot Probolinggo. (rpd/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

KANIGARAN, Radar Bromo – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya merespons surat DPC Partai Nasdem Kota Probolinggo tentang permintaan penjelasan pembebastugasan 3 pejabat eselon menjadi staf di lingkungan Pemkot Probolinggo. Salah satu isinya, BKN meminta Pemkot Probolinggo memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang kondisi itu.

Ketua DPC Nasdem Kota Probolinggo Zulfikar Imawan menerangkan, surat dari BKN bernomor FII 26-3/V57-2/51 itu tertanggal 4 Februari 2020. Namun baru diterima Senin (8/2) melalui pos.

Inti suratnya, menurut Iwan –panggilannya-, meminta agar Pemkot Probolinggo memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang pembebastugasan itu dalam waktu tidak terlalu lama. Sesuai isi surat, klarifikasi diminta untuk diberikan pada BKN.

Mobile_AP_Half Page

Alhamdulillah akhirnya surat yang dilayangkan Partai Nasdem dibalas. Dan saya mengapresiasi BKN. Dengan balasan surat ini, paling tidak kami ingin solusi terbaik,” katanya.

Selain itu, hasil dari BKN nantinya juga bisa dijadikan bahan untuk proses hukum yang sedang dilakukan oleh salah satu pejabat eselon yang dibebastugaskan. Yaitu, Tutang Heru Aribowo. Saat ini, menurut Iwan, proses hukum Tutang di PTUN sedang berjalan.

“Yang jelas, klarifikasi dari BKN ini tentunya juga bisa memberikan pengaruh atau masukkan kepada jalur hukum yang sedang ditempuh oleh ASN Pak Tutang. Harapannya dapat solusi terbaik,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ellyas Aditiawan, anggota Nasdem yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo. Dia pun berharap Pemkot Probolinggo segera mengirimkan klarifikasi pada BKN. “Pemerintah harusnya kooperatif dengan surat tersebut,” singkatnya.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Probolinggo Titik Widayawati menegaskan, surat itu tidak masuk ke bagian hukum. Karenanya, pihaknya tidak mengetahui isi dari surat BKN tersebut.

“Kami tidak tahu suratnya. Karena tidak masuk ke kami. Mungkin lebih tepatnya bisa ditanya ke BKPSDM,” katanya.

Sementara, Kepala BKPSDM Pemkot Probolinggo Gogol Sudjarwo memberikan jawaban serupa. Menurutnya, hingga Selasa (9/2) siang pihaknya belum menerima surat tersebut.

“Suratnya saya belum lihat. Jadi isinya juga belum tahu. Karena itu, saya belum bisa berkomentar,” singkatnya.

Sebagai informasi, DPC Partai Nasdem Kota Probolinggo merespons pembebastugasan tiga pejabat eselon menjadi staf di lingkungan Pemkot Probolinggo. Pada Oktober 2020 di tanggal yang berbeda, tiga pejabat eselon dicopot dan dijadikan staf. Yaitu, Tutang Heru Ariwibowo (staf ahli pemerintah, hukum, dan politik), Dwi Hermanto (kepala DPM PTSP dan Naker), dan Moh Arif Billah (kepala UPT Pasar).

Partai Nasdem lantas mengirim surat pada BKN tanggal

25 Oktober 2020. Surat dengan nomor 26/F-nasdem/X/2020 itu isinya tentang permintaan penjelasan pembebastugasan 3 pejabat eselon menjadi staf di lingkungan Pemkot Probolinggo. (rpd/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2