alexametrics
26C
Probolinggo
Friday, 22 January 2021

Tak Ada Sumbangan Kampanye, Hanya Ada Tambahan Dana dari Paslon

PURWOREJO, Radar Bromo – Dua pasangan calon yang akan bertarung pada Pilwali Pasuruan 2020, sama-sama belum menerima sumbangan dana kampanye. Setidaknya hal itu diketahui berdasarkan laporan terakhir yang disetorkan ke KPU.

Di pertengahan masa kampanye ini, paslon memang wajib menyetorkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). “Semua paslon sudah menyerahkan LPSDK nya,” kata komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Teknis, Helmi.

Dalam LPSDK itulah, diketahui tidak ada sumbangan dana kampanye di rekening khusus dana kampanye kedua paslon. Adapun penambahan nominal dana kampanye yang tercatat, berasal dari paslon sendiri.

“Dari LPSDK yang kami terima kemarin memang tidak ada sumbangan dana kampanye. Jadi penerimaan dana kampanye yang dilaporkan dari masing-masing calon,” jelas Mimi-sapaan Helmi.

Dalam laporan awal dana kampanye (LADK), dana kampanye pasangan calon Gus Ipul-Mas Adi senilai Rp 10 juta, sementara dana kampanye pasangan calon Raharto Teno Prasetyo-Mochammad Hasjim Asjari senilai Rp 1 juta.

Jumlah dana kampanye itu kemudian bertambah. Untuk dana kampanye paslon Gus Ipul-Mas Adi, senilai Rp 1.074.000.000. Sedangkan dana kampanye paslon Raharto Teno Prasetyo-Mochammad Hasjim Asjari senilai Rp 156.400.000.

Batasan dana kampanye yang berasal dari paslon maksimal sekitar Rp 9,5 miliar.

Adapun sumbangan dana kampanye itu tak hanya berupa uang. Melainkan juga barang maupun jasa yang dikonversi menjadi nilai uang. Hingga diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.

Aturan itu tertuang dalam PKPU Nomor 12/2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 5/2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Seluruh pasangan calon wajib mematuhi batasan sumbangan dana kampanye. Baik yang diperoleh dari pihak perseorangan maupun partai politik dan badan hukum swasta.

Sumbangan yang diperoleh pasangan calon harus disetorkan ke dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK) masing-masing. Selain itu, pasangan calon juga wajib mematuhi batasan sumbangan dana kampanye yang diperolehnya.

Dalam aturannya, sumbangan dana kampanye yang diperoleh dari pihak perseorangan tidak boleh melebihi Rp 75 juta. Sedangkan sumbangan dana kampanye dari partai politik, kelompok atau badan hukum swasta maksimal senilai Rp 750 juta.

Apabila sumbangan dana kampanye pasangan calon melebihi ketentuan, maka konsekuensinya tak boleh digunakan. Tak hanya itu, pasangan calon juga akan diminta menyetorkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor ke KPU. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU