
Oleh: M. Busthomi, wartawan Jawa Pos Radar Bromo
QUIS custodiet ipsos custodes. Juvenal menulisnya sebagai satir tentang perkawinan. Tapi pertanyaan itu telah lama meninggalkan konteks aslinya dan bermigrasi ke jantung semua teori negara. Setiap kali seseorang diberi kewenangan untuk melindungi, mengawasi, menghukum, pertanyaan itu muncul kembali. Siapa yang mengawasi para pengawas?
Thomas Hobbes, dalam keputusasaannya melihat perang saudara di Inggris, justru mencoba membubarkan pertanyaan itu. Ia menawarkan Leviathan sebagai jawaban atas kengerian alamiah manusia.
Raksasa tua itu hadir agar manusia tak menjadi makhluk yang saling memangsa. Polisi, dalam arsitektur negara modern, ibarat pedang di tangan kanan Leviathan. Pemegang monopoli kekerasan yang sah, termasuk kewenangan menyadap, demi menjaga ketertiban yang tidak tumbuh dari belas kasihan.
Tapi apa jadinya ketika pedang yang seharusnya menebas ancaman justru berbalik ke arah tangan yang menggenggamnya?
Riwayat penyadapan gelap sebenarnya bukan preseden baru. J. Edgar Hoover hampir lima dekade memimpin FBI sambil mengumpulkan berkas rahasia para presiden, senator, dan aktivis. Nixon memasang alat sadap di Gedung Putih sendiri, lalu terjungkal karena Watergate. Marcos memiliki aparat yang menyadap lawan-lawan politiknya di Filipina, sampai akhirnya lawan-lawan itu menghancurkannya di EDSA.
Akhir dari penyadapan gelap hampir selalu menggambarkan keangkuhan yang tergulung oleh bayangannya sendiri.
Penyadapan bekerja di atas asimetri yang sempurna. Yang mengintai tahu segalanya, yang diintai tak tahu. Dalam asimetri itu tersimpan kekuatan untuk menggenggam rahasia yang tak pernah dimaksudkan untuk disampaikan kepada siapa pun. Setiap informasi yang tertangkap sistem punya makna berlipat. Ada nilai dari isinya, dan ada nilai dari ketidaktahuan si pemilik informasi itu sendiri.
Instrumen penyadap itu bernama LIMS, kependekan dari Lawful Interception Management System. LIMS dirancang untuk menyadap secara sah, mengikuti prosedur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010, melalui surat perintah, pengawasan berjenjang, dan penuh pertanggungjawaban. Tanpa semua itu, kata ”lawful” menjadi jenaka, sekali pun terlalu pahit untuk ditertawakan.



