alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Wednesday, 6 July 2022

Persoalan Distribusi Pupuk, Kembalikan ke Mekanisme Pasar

Oleh : Moh. Aris, SP

Program Studi Magister Agribisnis

Direktorat Pasca Sarjana UMM

 

 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim membongkar praktik mafia pupuk subsidi di sembilan kabupaten di Jawa Timur. Sebanyak 21 orang ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti pupuk yang disita mencapai 279 ton (JawaPos.com. 17 Mei 2022).

Kejadian seperti menjadi seperti kaset rusak yang diputar berulang tiap tahun. Disparitas harga yang tinggi dari pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi menjadi pintu masuk alasan utama segala penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi yang bisa melibatkan siapa saja mulai jalur hulu hingga hilir.

Menjadi bahan renungan kita bersama, apakah subsidi sarana produksi pertanian mulai pupuk, benih, dan yang lain selama ini efektif bisa meningkatkan ketahanan pangan dari sisi kuantitas dan meningkatkan kesejahteraan petani dari sisi kualitas hidup petani Indonesia?

Distribusi saprodi bersubsidi baik pupuk maupun benih selama beberapa tahun ini telah banyak memakan korban dengan semakin penuhnya penjara oleh pihak-pihak yang menyelewengkan dan merugikan negara hingga milyaran bahkan trilyunan rupiah.  Modus yang digunakan dari konvensional hingga yang canggih semakin beragam pula.

Awal bencana distribusi pupuk bersubsidi adalah penyusunan RDKK maupun era terbaru e-RDKK yang tidak sesuai dengan kondisi yang nyata dari kelompok tani.  Permasalahan data di Indonesia tidak hanya di sektor pertanian saja. Selama ini masih menjadi momok kendala dalam menentukan sistim kinerja apapun, termasuk penyaluran pupuk.

Kondisi eksternal seperti anomali iklim yang fluktuatif juga memicu kurang tepatnya penyusunan Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (tani) ini dari waktu ke waktu. Apalagi jika pengawalan oleh petugas penyuluh tidak maksimal, maka yang terjadi adalah copi paste data RDKK pada tahun-tahun sebelumnya yang kondisi riilnya belum tentu sesuai dengan yang ada saat ini.

Kekuatan kelompok tani di Indonesia tidak menunjukkan perkembangan kemajuan dunia pertanian yang signifikan meskipun dengan cashing yang berbeda-beda sampai era Gapoktan saat ini.

Justru kekuatan di orde baru dulu jamannya BIMAS-INMAS sepertinya efektif menghasilkan era swasembada pangan (beras) yang bisa dibanggakan. Ketika kelompok tani masih belum kuat, maka bangunan sistim distribusi saprodi apapun akan menjadi kendala tersendiri. Pun dengan sistim yang lebih modern misalnya dengan kartu tani di beberapa wilayah juga menjadi permasalahan tersendiri karena kultur perbankan belum tentu familier di tingkat petani di desa.

Akhirnya jika mau jujur, took-toko atau kios pertanian mungkin dalam hati tidak mau diribetkan dengan sistim pemasaran pupuk ini sehingga beberapa kios penyalur banyak yang mengundurkn diri karena tidak mau rumit dalam pelaporan, pengawasn distribusi dan lain-lain.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah : cukup efektifkah memberikan subsidi saprodi baik pupuk maupun benih ke petani sementara harga jual  produk yang dihasilkan oleh petani terjun bebas mengikuti mekanisme pasar?

Ketika pupuk disubsidi, benih disubsidi sementara  ketika panen, hasilnya tidak “dilindungi” oleh sistim di pemerintah sehingga harga hasil panen lebih sering rendah dan bahkan sangat rendah , maka subsidi seperti ini menjadi sia-sia. Sudah distribusinya rumit, petani juga dipusingkan dengan sistem penenbusan pupuknya, eh… hasil panen tidak dihargai pula.

Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga, kejatuhan ember. Petani dihadapkan pada keuntungan yang minim bahkan cenderung rugi. Sering kita dengar petani membuang hasil panennya karena harga di pasar tidak siginifikan. Bahkan, untuk sekadar mengganti ongkos panen saja tidak mencukupi.

Sudah saatnya kita serius memikirkan tentang subsidi panen.  Artinya pemerintah dengan segala sistim dan sub sistim yang ada baik di lingkungan pemerintah sendiri, BUMN maupun swasta bisa bersinergi untuk menjamin bahwa hasil panen petani dihargai dengan pantas.

Pengaturan panen antar daerah satu dengan yang lain dilakukan dengan cermat untuk menghindari over produk disatu daerah namun minim produk di daerah yang lain. Sudah sepantasnya sinergi antara APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi petani di era otonomi daerah ini sehingga tidak terkesan jalan sendiri-sendiri antara pusat dan  daerah.

Kalau kondisi panen petani untuk produk apapun bisa dikendalikan mungkin bisa melalui mekanisme untuk mendorong ekspor misalnya, maka harga panen akan stabil setidaknya tidak jatuh ataupun terjun bebas.

Ketika hasil panen melimpah mapun dengan membangun sub sistim hilir dari pertanian yang berfungsi menampung dan mengolah hasil primer pertanian kita menjadi produk-produk sekunder yang tentunya memiliki elastisitas harga yang yang lebih menjanjikan karena masuk ke industri produk pertanian olahan, tidak hanya menjadi konsumsi rumah tangga secara langsung saja.

Kita masih lemah pada industrialisasi hilir pertanian. Lihatlah produk-produk olahan pertanian di supermarket banir produk olahan impor hampir merata di produk pertanian. Harga panen yang pantas dan minimal bisa menutup BEP produksi pertanian, maka sistim distribusi pupuk serahkan saja kepada mekanisme pasar.

Petani akan membeli pupuk non subsidi yang mahal seklaipun asalkan hasil panen bernilai lebih. Apa gunanya pupuk disubsidi, tapi ketika panen petani tidak menikmati.

Yang menikmati tetaplah tikus-tikus yang memanfaatkan celah dan lobang mekanisme subsidi untuk menggarong keuangan negara dengan cara bertindak curang dan korup.  Maju terus industry pertanian Indonesia, jadilah tuan rumah di negeri sendiri. (*)

Oleh : Moh. Aris, SP

Program Studi Magister Agribisnis

Direktorat Pasca Sarjana UMM

 

 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim membongkar praktik mafia pupuk subsidi di sembilan kabupaten di Jawa Timur. Sebanyak 21 orang ditetapkan sebagai tersangka. Barang bukti pupuk yang disita mencapai 279 ton (JawaPos.com. 17 Mei 2022).

Kejadian seperti menjadi seperti kaset rusak yang diputar berulang tiap tahun. Disparitas harga yang tinggi dari pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi menjadi pintu masuk alasan utama segala penyalahgunaan distribusi pupuk bersubsidi yang bisa melibatkan siapa saja mulai jalur hulu hingga hilir.

Menjadi bahan renungan kita bersama, apakah subsidi sarana produksi pertanian mulai pupuk, benih, dan yang lain selama ini efektif bisa meningkatkan ketahanan pangan dari sisi kuantitas dan meningkatkan kesejahteraan petani dari sisi kualitas hidup petani Indonesia?

Distribusi saprodi bersubsidi baik pupuk maupun benih selama beberapa tahun ini telah banyak memakan korban dengan semakin penuhnya penjara oleh pihak-pihak yang menyelewengkan dan merugikan negara hingga milyaran bahkan trilyunan rupiah.  Modus yang digunakan dari konvensional hingga yang canggih semakin beragam pula.

Awal bencana distribusi pupuk bersubsidi adalah penyusunan RDKK maupun era terbaru e-RDKK yang tidak sesuai dengan kondisi yang nyata dari kelompok tani.  Permasalahan data di Indonesia tidak hanya di sektor pertanian saja. Selama ini masih menjadi momok kendala dalam menentukan sistim kinerja apapun, termasuk penyaluran pupuk.

Kondisi eksternal seperti anomali iklim yang fluktuatif juga memicu kurang tepatnya penyusunan Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (tani) ini dari waktu ke waktu. Apalagi jika pengawalan oleh petugas penyuluh tidak maksimal, maka yang terjadi adalah copi paste data RDKK pada tahun-tahun sebelumnya yang kondisi riilnya belum tentu sesuai dengan yang ada saat ini.

Kekuatan kelompok tani di Indonesia tidak menunjukkan perkembangan kemajuan dunia pertanian yang signifikan meskipun dengan cashing yang berbeda-beda sampai era Gapoktan saat ini.

Justru kekuatan di orde baru dulu jamannya BIMAS-INMAS sepertinya efektif menghasilkan era swasembada pangan (beras) yang bisa dibanggakan. Ketika kelompok tani masih belum kuat, maka bangunan sistim distribusi saprodi apapun akan menjadi kendala tersendiri. Pun dengan sistim yang lebih modern misalnya dengan kartu tani di beberapa wilayah juga menjadi permasalahan tersendiri karena kultur perbankan belum tentu familier di tingkat petani di desa.

Akhirnya jika mau jujur, took-toko atau kios pertanian mungkin dalam hati tidak mau diribetkan dengan sistim pemasaran pupuk ini sehingga beberapa kios penyalur banyak yang mengundurkn diri karena tidak mau rumit dalam pelaporan, pengawasn distribusi dan lain-lain.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah : cukup efektifkah memberikan subsidi saprodi baik pupuk maupun benih ke petani sementara harga jual  produk yang dihasilkan oleh petani terjun bebas mengikuti mekanisme pasar?

Ketika pupuk disubsidi, benih disubsidi sementara  ketika panen, hasilnya tidak “dilindungi” oleh sistim di pemerintah sehingga harga hasil panen lebih sering rendah dan bahkan sangat rendah , maka subsidi seperti ini menjadi sia-sia. Sudah distribusinya rumit, petani juga dipusingkan dengan sistem penenbusan pupuknya, eh… hasil panen tidak dihargai pula.

Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga, kejatuhan ember. Petani dihadapkan pada keuntungan yang minim bahkan cenderung rugi. Sering kita dengar petani membuang hasil panennya karena harga di pasar tidak siginifikan. Bahkan, untuk sekadar mengganti ongkos panen saja tidak mencukupi.

Sudah saatnya kita serius memikirkan tentang subsidi panen.  Artinya pemerintah dengan segala sistim dan sub sistim yang ada baik di lingkungan pemerintah sendiri, BUMN maupun swasta bisa bersinergi untuk menjamin bahwa hasil panen petani dihargai dengan pantas.

Pengaturan panen antar daerah satu dengan yang lain dilakukan dengan cermat untuk menghindari over produk disatu daerah namun minim produk di daerah yang lain. Sudah sepantasnya sinergi antara APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi petani di era otonomi daerah ini sehingga tidak terkesan jalan sendiri-sendiri antara pusat dan  daerah.

Kalau kondisi panen petani untuk produk apapun bisa dikendalikan mungkin bisa melalui mekanisme untuk mendorong ekspor misalnya, maka harga panen akan stabil setidaknya tidak jatuh ataupun terjun bebas.

Ketika hasil panen melimpah mapun dengan membangun sub sistim hilir dari pertanian yang berfungsi menampung dan mengolah hasil primer pertanian kita menjadi produk-produk sekunder yang tentunya memiliki elastisitas harga yang yang lebih menjanjikan karena masuk ke industri produk pertanian olahan, tidak hanya menjadi konsumsi rumah tangga secara langsung saja.

Kita masih lemah pada industrialisasi hilir pertanian. Lihatlah produk-produk olahan pertanian di supermarket banir produk olahan impor hampir merata di produk pertanian. Harga panen yang pantas dan minimal bisa menutup BEP produksi pertanian, maka sistim distribusi pupuk serahkan saja kepada mekanisme pasar.

Petani akan membeli pupuk non subsidi yang mahal seklaipun asalkan hasil panen bernilai lebih. Apa gunanya pupuk disubsidi, tapi ketika panen petani tidak menikmati.

Yang menikmati tetaplah tikus-tikus yang memanfaatkan celah dan lobang mekanisme subsidi untuk menggarong keuangan negara dengan cara bertindak curang dan korup.  Maju terus industry pertanian Indonesia, jadilah tuan rumah di negeri sendiri. (*)

MOST READ

BERITA TERBARU

/