DINAMIKA di Kota Pasuruan begitu kompleks, sementara pemerintahan daerah memiliki keterbatasan anggaran. Sehingga dalam menyusun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), harus optimal.
Agar arah pembangunan lebih spesifik sesuai visi-misi kepala daerah dan terukur dan selaras dengan kebijakan nasional.
Tantangannya, memang sepanjang tahun 2025 ini ada efisiensi yang bakal berlanjut hingga di tahun 2026. Inilah mengapa saat pembahasan APBD 2026, legislatif di parlemen di penghujung 2025 tidak secepat seperti di tahun sebelumnya, yang biasanya di bulan ke sebelas sudah selesai dibahas. Namun baru di tahun 2025 ini pembahasan APBD tuntas di Desember.
“Karena kami ingin APBD 2026 ini berjalan optimal. Mana yang diperlukan dan mana yang harus dikepras dan kami ingin spesifik,” beber Wakil Ketua 1 DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan.
Politisi PKB ini menilai, pemerintah memiliki ranah yang berbeda dalam membangun bangsa ini.
Selain program pemerintah pusat yang harus berjalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga ada rencana segala pembangunan fisik akan tersentralisasi.
Inilah yang harus ditangkap dan disiapkan pemerintah daerah, agar pembangunan dan program spesifik.
Berkurangnya anggaran tak boleh jadi alasan keterbatasan untuk membangun. Solusinya, pemerintah daerah harus memanfaatkan potensi yang ada.
Misalnya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Namun dewan berharap tidak sampai membebankan masyarakat yang berlebihan.
Identifikasi dan intensifikasi diperlukan. Misalnya Ismail melihat seperti parkir atau retribusi di sektor lain yang menjadi ceruk baru.
Begitu juga dengan jemput bola ke pemerintah pusat seperti ke kementerian.
“Ini yang harus intens dilakukan karena sekarang semuanya kembali ke pemerintah pusat. Kita harus pandai mencari peluang yang benar-benar dibutuhkan daerah. Termasuk belanja daerah yang lebih baik dilakukan di awal tahun, untuk menghindari sisa lebih anggaran (Silpa) yang besar,” beber Ismail.
Ini pula yang membuat transfer keuangan daerah (TKD) Kota Pasuruan di 2026, ada pengurangan yang cukup signifikan. Jangan sampai silpa besar dan akan mempengaruhi TKD di tahun berikutnya.
“Kami berada di sisi pemerintah dan mendukung penuh program- serta pembangunan kepala daerah dan wakilnya. Komunikasi yang intens di tingkat daerah hingga ke pusat harus sejalan, seiring pandai mencari peluang, Maka program yang membuat IPM bisa tinggi,” terang Ismail. (ran/fun/*)
Editor : Abdul Wahid