KPU-Bawaslu Kota Pasuruan Nonaktifkan Badan Ad Hoc Sementara

PASURUAN, Radar Bromo – Tidak hanya menunda beberapa tahapan Pilwali 2020 Kota Pasuruan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan juga menonaktifkan masa kerja seluruh badan ad hoc yang sudah dibentuk.

Komisioner KPU Kota Pasuruan Nanang Abidin mengatakan, mulai April, seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak terhitung dalam masa kerja. “Dinonaktikan per bulan April, sesuai dengan instruksi KPU RI,” terang Nanang.

Kendati demikian, badan ad hoc penyelenggara itu dinonaktifkan hanya untuk sementara. Hal itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Sehingga, kegiatan tahapan Pilwali 2020 di tingkat kecamatan dan kelurahan ditiadakan. “Penonaktifan ini berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan,” tambah Nanang.

Menurut dia, PPK yang sudah dilantik lebih dulu memang terhitung sudah bekerja selama sebulan. Karenanya mereka akan tetap menerima honor atau gaji. Namun, honor tidak lagi diberikan selama masa kerja mereka dinonaktifkan.

“Kalau PPS, setelah pelantikan sudah ditiadakan kegiatannya seperti bimtek. Jadi, terhitung belum ada masa kerja untuk PPS,” jelasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Moh Anas menyampaikan, pihaknya juga memberhentikan sementara masa kerja badan ad hoc pengawas. Baik Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ataupun Panitia Pengawas Kelurahan (Panwaskel).

“Panwascam sudah bekerja selama tiga bulan dari 10 bulan masa kerja. Sedangkan Panwaskel baru bekerja setengah bulan dari masa kerjanya selama delapan bulan,” ujar Anas.

Karena itu, dua badan ad hoc itu dipastikan tetap menerima honor. Namun, disesuaikan dengan masa kerjanya selama ini. Sedangkan honor Panwaskel diberikan, namun tidak dihitung satu bulan penuh.

“Hari ini kami keluarkan SK-nya tentang pemberhentian sementara. Berlaku mulai 31 Maret 2020 sampai ada petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu RI,” tandasnya. (tom/hn)