alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Thursday, 11 August 2022

Efek Domino Pencabutan Kuota Pupuk Subsidi, Harga Apel Tutur Anjlok

TUTUR, Radar Bromo – Memasuki akhir tahun, petani apel di Kabupaten Pasuruan mengeluhkan harga apel yang anjlok. Jika biasanya harga dikisaran Rp 10-12 ribu per kilonya, sudah 2 bulan ini anjlok hingga ke harga Rp 5 ribu per kilonya.

Heri Subhan, ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tutur mengatakan, penurunan harga apel sudah terasa anjlok sejak 2-3 bulan terakhir ini. Ditambah saat memasuki musim hujan yang berbarengan dengan panen buah lainnya.

Heri menjelaskan, anjloknya harga apel jelas merugikan petani. Ini, lantaran karena terlalu murah dan petani tidak bisa balik modal.

Anjloknya harga apel ini paling terasa lantaran kualitas panen apel memang kurang maksimal. Hal ini terasa dari proses awal lantaran kekurangan pupuk. “Setelah pupuk subsidi tidak ada lagi di Tutur, harga pupuk yang dibeli petani cukup mahal. Jadi pupuk dikurangi dan rupanya berimbas pada kualitas panen apel,” terangnya.

Diketahui, pemerintah pusat mencabut kuota pupuk subsidi untuk Kecamatan Tutur dan Tosari di Kabupaten Pasuruan sejak awal 2019 lalu.

Akibatnya, kualitas kulit apel kurang bersih dan mengakibatnya harga anjlok. “Untuk yang kurang bagus bisa seharga Rp 5 ribu, yang kulit apelnya lebih bagus juga tidak bagus harganya masih turun di harga Rp 6-7 ribu per kilonya,” terangnya.

Para petani berharap tahun depan pupuk subsidi tidak lagi dibatasi untuk petani buah. Ini, lantaran petani harus merogoh kocek lebih tinggi untuk modal.

Misalnya untuk Pupuk Urea jika subsidi seharga Rp 90 ribu per 50 kg. Maka, jika nonsubsidi mencapai Rp 250 ribu per 50 kg. Hal ini membuat banyak petani apel yang mengurangi pupuk dan mengakibatkan kualitas apel tidak maksimal.

Alfi Khasanah, sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan mengatakan, dari Pemkab Pasuruan sudah mengupayakan agar blokir pupuk subsidi kepada petani nonpangan bisa dibuka yaitu di Kecamatan Tosari dan Tutur.

“Selain sudah 4 kali mengajukan surat permintaan agar blokir dibuka. Juga kita sudah bertemu dengan DPR RI terkait hal tersebut,” ungkapnya.

Namun, Dinas Pertanian mengatakan, sudah ada sinyal positif bahwa tahun 2020 mendatang, pencabutan blokir kuota untuk 2 kecamatan dibuka. Sehingga, pupuk subsidi bisa tersalurkan ke petani setempat. (eka/mie)

TUTUR, Radar Bromo – Memasuki akhir tahun, petani apel di Kabupaten Pasuruan mengeluhkan harga apel yang anjlok. Jika biasanya harga dikisaran Rp 10-12 ribu per kilonya, sudah 2 bulan ini anjlok hingga ke harga Rp 5 ribu per kilonya.

Heri Subhan, ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tutur mengatakan, penurunan harga apel sudah terasa anjlok sejak 2-3 bulan terakhir ini. Ditambah saat memasuki musim hujan yang berbarengan dengan panen buah lainnya.

Heri menjelaskan, anjloknya harga apel jelas merugikan petani. Ini, lantaran karena terlalu murah dan petani tidak bisa balik modal.

Anjloknya harga apel ini paling terasa lantaran kualitas panen apel memang kurang maksimal. Hal ini terasa dari proses awal lantaran kekurangan pupuk. “Setelah pupuk subsidi tidak ada lagi di Tutur, harga pupuk yang dibeli petani cukup mahal. Jadi pupuk dikurangi dan rupanya berimbas pada kualitas panen apel,” terangnya.

Diketahui, pemerintah pusat mencabut kuota pupuk subsidi untuk Kecamatan Tutur dan Tosari di Kabupaten Pasuruan sejak awal 2019 lalu.

Akibatnya, kualitas kulit apel kurang bersih dan mengakibatnya harga anjlok. “Untuk yang kurang bagus bisa seharga Rp 5 ribu, yang kulit apelnya lebih bagus juga tidak bagus harganya masih turun di harga Rp 6-7 ribu per kilonya,” terangnya.

Para petani berharap tahun depan pupuk subsidi tidak lagi dibatasi untuk petani buah. Ini, lantaran petani harus merogoh kocek lebih tinggi untuk modal.

Misalnya untuk Pupuk Urea jika subsidi seharga Rp 90 ribu per 50 kg. Maka, jika nonsubsidi mencapai Rp 250 ribu per 50 kg. Hal ini membuat banyak petani apel yang mengurangi pupuk dan mengakibatkan kualitas apel tidak maksimal.

Alfi Khasanah, sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan mengatakan, dari Pemkab Pasuruan sudah mengupayakan agar blokir pupuk subsidi kepada petani nonpangan bisa dibuka yaitu di Kecamatan Tosari dan Tutur.

“Selain sudah 4 kali mengajukan surat permintaan agar blokir dibuka. Juga kita sudah bertemu dengan DPR RI terkait hal tersebut,” ungkapnya.

Namun, Dinas Pertanian mengatakan, sudah ada sinyal positif bahwa tahun 2020 mendatang, pencabutan blokir kuota untuk 2 kecamatan dibuka. Sehingga, pupuk subsidi bisa tersalurkan ke petani setempat. (eka/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/