alexametrics
29.4 C
Probolinggo
Monday, 15 August 2022

Aturan Baru Beli Migor Pakai Aplikasi, Pedagang: Tambah Ribet!

PASURUAN, Radar Bromo – Pemerintah mulai menyosialisasikan aturan baru tentang cara pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR). Masyarakat yang membeli minyak goreng diwajibkan menunjukkan NIK (nomor induk kependudukan) atau memindai QR code melalui aplikasi PeduliLindungi. Namun, kebijakan tersebut dinilai terlalu ribet dan menambah pekerjaan bagi pedagang.

Beberapa pedagang yang ditemui Jawa Pos Radar Bromo di Pasar Besar Kota Pasuruan bukannya tidak tahu dengan rencana aturan tersebut. Mereka bahkan sudah mengetahuinya. Namun, bagi pedagang maupun pembeli, aturan semacam itu terlalu ribet.

”Kalau sampai terjadi, pasti semakin ribet. Nambahi pekerjaan saja. Yang seharusnya kami tinggal terima uang, malah nunggu pembeli nge-scan dulu,” kata Heri, salah seorang pedagang.

Belum lagi ketika kondisi pasar sedang ramai pembeli. Bisa-bisa justru menimbulkan antrean lantaran satu persatu pembeli masih harus memindah QR code di aplikasi.

Padahal, menurutnya, selama beberapa waktu terakhir dirinya tak lagi kesulitan mencari pasokan minyak goreng curah. Memang ketika awal-awal terjadi kelangkaan minyak goreng, dirinya harus setor NPWP dan NIK agar bisa kulakan. Tapi, itu hanya berlaku sekali. Sampai saat ini, pasokan minyak goreng curah sudah lancar.

”Sehari saya ambil 7 sampai 10 jeriken. Masing-masing berisi 20 kilogram,” jelasnya.

Selain pasokan yang sudah lancar, lanjut Heri, harga jual minyak goreng curah juga sudah mendekati harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Yakni, sebesar Rp 14.000 per liter atau setara Rp 15.500 per kilogram. Heri kini menjual minyak goreng curah seharga Rp 14.500 per kilogram.

PASURUAN, Radar Bromo – Pemerintah mulai menyosialisasikan aturan baru tentang cara pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR). Masyarakat yang membeli minyak goreng diwajibkan menunjukkan NIK (nomor induk kependudukan) atau memindai QR code melalui aplikasi PeduliLindungi. Namun, kebijakan tersebut dinilai terlalu ribet dan menambah pekerjaan bagi pedagang.

Beberapa pedagang yang ditemui Jawa Pos Radar Bromo di Pasar Besar Kota Pasuruan bukannya tidak tahu dengan rencana aturan tersebut. Mereka bahkan sudah mengetahuinya. Namun, bagi pedagang maupun pembeli, aturan semacam itu terlalu ribet.

”Kalau sampai terjadi, pasti semakin ribet. Nambahi pekerjaan saja. Yang seharusnya kami tinggal terima uang, malah nunggu pembeli nge-scan dulu,” kata Heri, salah seorang pedagang.

Belum lagi ketika kondisi pasar sedang ramai pembeli. Bisa-bisa justru menimbulkan antrean lantaran satu persatu pembeli masih harus memindah QR code di aplikasi.

Padahal, menurutnya, selama beberapa waktu terakhir dirinya tak lagi kesulitan mencari pasokan minyak goreng curah. Memang ketika awal-awal terjadi kelangkaan minyak goreng, dirinya harus setor NPWP dan NIK agar bisa kulakan. Tapi, itu hanya berlaku sekali. Sampai saat ini, pasokan minyak goreng curah sudah lancar.

”Sehari saya ambil 7 sampai 10 jeriken. Masing-masing berisi 20 kilogram,” jelasnya.

Selain pasokan yang sudah lancar, lanjut Heri, harga jual minyak goreng curah juga sudah mendekati harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Yakni, sebesar Rp 14.000 per liter atau setara Rp 15.500 per kilogram. Heri kini menjual minyak goreng curah seharga Rp 14.500 per kilogram.

MOST READ

BERITA TERBARU

/