Gunakan Aplikasi untuk Cek Zonasi PPDB SMA/SMK Pasuruan

PASURUAN, Radar Bromo – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK di Pasuruan tahun ini juga mempertimbangkan sistem zonasi. Untuk melihatnya, bisa lewat aplikasi.

Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Pasuruan menyebut kepastian domisili calon siswa bisa dicek melalui sistem. Sehingga, bisa dipastikan calon siswa memang berdomisili asli di tempat tersebut.

Kepala Pendidikan Menengah (Dikmen) Wilayah Pasuruan Indah Yudiani mengungkapkan, saat ini total pagu untuk SMA Kota Pasuruan sebanyak 1.152 pelajar dan SMA Kabupaten sebanyak 2.664 pelajar. Sementara untuk SMK di Kota Pasuruan, total pagunya sebanyak 1.224 siswa dan SMK Kabupaten sebanyak 10.008 siswa.

Untuk tahun ini, ada tiga jalur penerimaan. Yaitu, melalui jalur siswa tidak mampu sebanyak 25 persen, zonasi sebanyak 50 persen, dan prestasi akademik sebanyak 25 persen.

Untuk zonasi, mekanismenya dengan menghitung jarak terdekat domisili calon siswa dengan sekolah yang dituju. Untuk menghitung jarak ini, pemprov sudah bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Kota Surabaya dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi ini bisa menghitung jarak domisili dengan sekolah yang dituju menggunakan satuan meter.

Selanjutnya, pendaftar akan di-ranking mulai dari yang paling dekat hingga terjauh. Meski penghitungannya menggunakan aplikasi, namun pihaknya memastikan jika penghitungan jarak ini cukup teliti.

“Tidak ada mekanisme khusus dalam sistem zonasi. Yang lebih diprioritaskan adalah siswa yang jaraknya paling dekat dengan sekolah. Misalnya si A berjarak 100 meter sementara si B berjarak 102 meter, maka yang diambil adalah si A,” ungkapnya.

Saat penghitungan jarak domisili dengan sekolah yang dituju ini, pihaknya juga melihat kartu keluarga (KK) yang dikirim oleh calon siswa. Nanti aplikasi akan melihat untuk memastikan KK ini asli atau tidak. Jika KK ini diketahui tidak asli, maka otomatis akan ditolak oleh sistem tersebut.

Namun, jika calon siswa tidak memiliki KK sebagai bukti domisili, mereka bisa mengirim berupa surat keterangan (SK) domisili yang diketahui oleh desa atau kelurahan. Dalam SK ini harus menyatakan jika calon siswa ini memang warga di situ dan telah tinggal minimal satu tahun. Jika belum satu tahun, maka tidak akan diterima.

“Saya yakin jika pihak desa atau kelurahan tidak mungkin gegabah dalam mengeluarkan SK Domisili. Apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang. Kalau temporer, tidak mungkin di kasih,” sebut Indah. (riz/mie)