alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Pasien Katarak di Kota Pasuruan Waswas Giliran Operasi

Di samping itu, Mn berharap tindakan operasi bisa dijalani sebelum masa berlakunya hasil pemeriksaan berakhir. Sebab, hasil pemeriksaan hanya berlaku sampai 3 bulan. ”Mumpung masih berlaku, saya berharap bulan depan bisa dioperasi. Daripada harus periksa dari awal lagi,” bebernya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan Dedy Tjahjo Poernomo menyayangkan adanya pembatasan kuota operasi katarak dari BPJS. Menurutn dia, kebijakan tersebut sudah sangat tidak berpihak pada masyarakat.

”Percuma saja pemerintah membuat kebijakan subsidi iuran BPJS kalau ternyata pelayanannya dipersulit. Pasien Covid-19 yang biayanya besar saja bisa kok diatasi. Kenapa operasi katarak yang murah malah rumit,” ungkap legislator Golkar itu.

Apalagi dengan batasan kuota hanya enam kali tindakan operasi untuk sekelas rumah sakit pelat merah. Dia membandingkan tindakan operasi di rumah sakit swasta saja bisa dilakukan terhadap 100 pasien per bulan. Jadi, batasan enam pasien per bulan di RSUD dr R Soedarsono sangat tidak seimbang dengan jumlah pasien yang membutuhkan operasi.

”Kalau secara kapasitas saya rasa rumah sakit kita siap. Punya dokter mata muda dengan semangat yang masih tinggi. Ketersediaan alat juga memadai. Terus kenapa kok kuota dibatasi?” katanya terheran.

 

RSUD Layani Lebih dari Enam Pasien, BPJS Lihat Pelayanan

Direktur RSUD dr R Soedarsono dr Burhan mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebab, pembatasan kuota operasi katarak memang sudah ditentukan BPJS. Sehingga rumah sakit juga tidak bisa serta-merta melakukan tindakan terhadap pasien. Sebab, hal itu akan berimplikasi pada pengajuan klaim pembiayaan pasien ke BPJS.

”Memang sudah ditentukan kuotanya hanya enam per bulan. Tapi, dengan kapasitas tenaga dan alat, sebenarnya kami siap menangani lebih dari itu,” terang Burhan.

Di samping itu, Mn berharap tindakan operasi bisa dijalani sebelum masa berlakunya hasil pemeriksaan berakhir. Sebab, hasil pemeriksaan hanya berlaku sampai 3 bulan. ”Mumpung masih berlaku, saya berharap bulan depan bisa dioperasi. Daripada harus periksa dari awal lagi,” bebernya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan Dedy Tjahjo Poernomo menyayangkan adanya pembatasan kuota operasi katarak dari BPJS. Menurutn dia, kebijakan tersebut sudah sangat tidak berpihak pada masyarakat.

”Percuma saja pemerintah membuat kebijakan subsidi iuran BPJS kalau ternyata pelayanannya dipersulit. Pasien Covid-19 yang biayanya besar saja bisa kok diatasi. Kenapa operasi katarak yang murah malah rumit,” ungkap legislator Golkar itu.

Apalagi dengan batasan kuota hanya enam kali tindakan operasi untuk sekelas rumah sakit pelat merah. Dia membandingkan tindakan operasi di rumah sakit swasta saja bisa dilakukan terhadap 100 pasien per bulan. Jadi, batasan enam pasien per bulan di RSUD dr R Soedarsono sangat tidak seimbang dengan jumlah pasien yang membutuhkan operasi.

”Kalau secara kapasitas saya rasa rumah sakit kita siap. Punya dokter mata muda dengan semangat yang masih tinggi. Ketersediaan alat juga memadai. Terus kenapa kok kuota dibatasi?” katanya terheran.

 

RSUD Layani Lebih dari Enam Pasien, BPJS Lihat Pelayanan

Direktur RSUD dr R Soedarsono dr Burhan mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebab, pembatasan kuota operasi katarak memang sudah ditentukan BPJS. Sehingga rumah sakit juga tidak bisa serta-merta melakukan tindakan terhadap pasien. Sebab, hal itu akan berimplikasi pada pengajuan klaim pembiayaan pasien ke BPJS.

”Memang sudah ditentukan kuotanya hanya enam per bulan. Tapi, dengan kapasitas tenaga dan alat, sebenarnya kami siap menangani lebih dari itu,” terang Burhan.

MOST READ

BERITA TERBARU

/