alexametrics
24.8 C
Probolinggo
Saturday, 2 July 2022

Perlu Tambah Personel Satpol PP untuk Atasi Anjal dan Gepeng di Kota

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Anak-anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih berkeliaran di Kota Pasuruan. Kehadiran mereka meresahkan dan mengundang sorotan DPRD. Pemkot Pasuruan bakal menambah personel Satpol PP untuk menangani masalah itu.

Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyatakan pemkot akan berusaha menangani anjal dan gepeng secara maksimal. Salah satu caranya adalah menambah personel satuan polisi pamong praja (satpol PP). ”Penambahan tenaga itu untuk membantu petugas,” katanya.

Adi Wibowo mengungkapkan itu untuk menjawab sorotan fraksi-fraksi di DPRD Kota Pasuruan terkait penanganan anjal dan gepeng. Sebenarnya, lanjut alumnus Universitas Jember itu, penanganan sudah dilakukan oleh satpol PP. melalui operasi simpatik. Baik imbauan, sosialisasi, sampai pemulangan ke rumah masing-masing. Termasuk, pembinaan di panti sosial.

DIBAHAS: Suasana rapat paripurna di DPRD Kota Pasuruan, Rabu (28/4) pagi. (Foto: Istimewa)

Namun, tentu saja, penanganan semacam itu tidak cukup. Pemerintah akan lebih intensif dalam menuntaskan persoalan anjal dan gepeng. Mereka yang pernah terjaring razia satpol PP tidak kembali ke jalanan.

”Ke depan, dilakukan pelatihan keterampilan dan wirausaha secara terbatas,” ujar Adi saat menanggapi pemandangan fraksi-fraksi Selasa (27/4).

Sebelumnya, anggota Fraksi Gabungan Hanura Nasdem PDIP Muhammad Sulaiman menilai penanganan anjal dan gepeng selama ini kurang maksimal. Kondisi tersebut dipicu keterbatasan personel satpol PP. ”Jumlah pasukan satpol PP belum ideal,” ungkapnya.

Fraksi HNP juga mempertanyakan penanganan yang dilakukan pemkot terhadap anjal dan gepeng. Sulaiman menyebut, keberadaan anjal dan gepeng meresahkan masyarakat. Khususnya pengguna jalan. Untuk itu, perlu formula khusus agar tidak semata bersifat represif, tapi juga betul-betul bermanfaat bagi mereka.

Secara terpisah, Kabid Trantib Satpol PP Kota Pasuruan Nur Fadholi membenarkan soal terbatasnya jumlah personel itu. Sejauh ini, anggota satpol PP hanya 24 orang. Mereka tidak hanya menangani anjal dan pengemis. Banyak pula tugas lain, seperti penertiban reklame liar hingga penataan PKL.

Idealnya, sebut Fadholi, jumlah personel setidaknya 80 orang. Setiap sif ada 20 petugas. Sebab, dalam sehari tugas mereka dibagi masing-masing delapan jam. Satu regu ada yang libur. Namun, selama ini, dengan jumlah 24 petugas, kinerja mereka tidak maksimal.

”Selama ini setiap sif sekitar 5 orang. Kami upayakan semaksimal mungkin, tapi dengan kondisi yang terbatas ini tetap saja kurang maksimal,” katanya. (tom/far)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Anak-anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih berkeliaran di Kota Pasuruan. Kehadiran mereka meresahkan dan mengundang sorotan DPRD. Pemkot Pasuruan bakal menambah personel Satpol PP untuk menangani masalah itu.

Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyatakan pemkot akan berusaha menangani anjal dan gepeng secara maksimal. Salah satu caranya adalah menambah personel satuan polisi pamong praja (satpol PP). ”Penambahan tenaga itu untuk membantu petugas,” katanya.

Adi Wibowo mengungkapkan itu untuk menjawab sorotan fraksi-fraksi di DPRD Kota Pasuruan terkait penanganan anjal dan gepeng. Sebenarnya, lanjut alumnus Universitas Jember itu, penanganan sudah dilakukan oleh satpol PP. melalui operasi simpatik. Baik imbauan, sosialisasi, sampai pemulangan ke rumah masing-masing. Termasuk, pembinaan di panti sosial.

DIBAHAS: Suasana rapat paripurna di DPRD Kota Pasuruan, Rabu (28/4) pagi. (Foto: Istimewa)

Namun, tentu saja, penanganan semacam itu tidak cukup. Pemerintah akan lebih intensif dalam menuntaskan persoalan anjal dan gepeng. Mereka yang pernah terjaring razia satpol PP tidak kembali ke jalanan.

”Ke depan, dilakukan pelatihan keterampilan dan wirausaha secara terbatas,” ujar Adi saat menanggapi pemandangan fraksi-fraksi Selasa (27/4).

Sebelumnya, anggota Fraksi Gabungan Hanura Nasdem PDIP Muhammad Sulaiman menilai penanganan anjal dan gepeng selama ini kurang maksimal. Kondisi tersebut dipicu keterbatasan personel satpol PP. ”Jumlah pasukan satpol PP belum ideal,” ungkapnya.

Fraksi HNP juga mempertanyakan penanganan yang dilakukan pemkot terhadap anjal dan gepeng. Sulaiman menyebut, keberadaan anjal dan gepeng meresahkan masyarakat. Khususnya pengguna jalan. Untuk itu, perlu formula khusus agar tidak semata bersifat represif, tapi juga betul-betul bermanfaat bagi mereka.

Secara terpisah, Kabid Trantib Satpol PP Kota Pasuruan Nur Fadholi membenarkan soal terbatasnya jumlah personel itu. Sejauh ini, anggota satpol PP hanya 24 orang. Mereka tidak hanya menangani anjal dan pengemis. Banyak pula tugas lain, seperti penertiban reklame liar hingga penataan PKL.

Idealnya, sebut Fadholi, jumlah personel setidaknya 80 orang. Setiap sif ada 20 petugas. Sebab, dalam sehari tugas mereka dibagi masing-masing delapan jam. Satu regu ada yang libur. Namun, selama ini, dengan jumlah 24 petugas, kinerja mereka tidak maksimal.

”Selama ini setiap sif sekitar 5 orang. Kami upayakan semaksimal mungkin, tapi dengan kondisi yang terbatas ini tetap saja kurang maksimal,” katanya. (tom/far)

MOST READ

BERITA TERBARU

/