alexametrics
24.5 C
Probolinggo
Wednesday, 6 July 2022

PPKM, Beban Tagihan PJU Kota Pasuruan Turun

PASURUAN, Radar Bromo – Selama empat bulan terakhir, beban Penerangan Jalan Umum (PJU) yang harus dibayarkan Pemkot Pasuruan turun drastis. Rata-rata per bulannya hanya Rp 600 jutaan.

Kepala UPT PJU Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan Muhammad Yusuf mengungkapkan, beban PJU Pemkot menurun drastis selama Juli–Oktober. Pihaknya hanya perlu membayar tagihan sebesar Rp 2,8 miliar. Sehingga kalau di rata-rata, setiap bulannya Rp 600 jutaan.

“Sejak PJU dipadamkan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), tagihan PJU turun. Pada Juli Rp 683 juta, Agustus Rp 768 juta, September Rp 693 juta, dan Oktober Rp 689 juta,” ungkapnya.

Padahal, saat PJU belum dipadamkan pada Januari–Juni, rata-rata tagihan sekitar Rp 700 juta–Rp 800 juta. Tagihan yang turun ini membuat anggaran yang sudah dialokasikan selama sembilan bulan dalam APBD 2021 masih tersisa Rp 1,2 miliar dari anggaran semula Rp 6 miliar.

Karena itulah, dalam P-APBD 2021 ini pihaknya hanya mengalokasikan tambahan anggaran untuk tagihan PJU selama dua bulan saja sebesar Rp 1,5 miliar. Sebab, pihaknya mengacu pada tahun lalu di mana tiap bulannya berkisar Rp 800 juta. Sehingga dibuat rata-rata Rp 750 juta.

“Sebenarnya di awal tahun kami hanya mengalokasikan sembilan bulan saja dan tiga bulan sisa ditambah di P-APBD. Tapi, ternyata masih ada sisa Rp 1,2 miliar. Jadi kami cuma tambah anggaran untuk dua bulan saja,” terang Yusuf. (riz/hn)

PASURUAN, Radar Bromo – Selama empat bulan terakhir, beban Penerangan Jalan Umum (PJU) yang harus dibayarkan Pemkot Pasuruan turun drastis. Rata-rata per bulannya hanya Rp 600 jutaan.

Kepala UPT PJU Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan Muhammad Yusuf mengungkapkan, beban PJU Pemkot menurun drastis selama Juli–Oktober. Pihaknya hanya perlu membayar tagihan sebesar Rp 2,8 miliar. Sehingga kalau di rata-rata, setiap bulannya Rp 600 jutaan.

“Sejak PJU dipadamkan karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), tagihan PJU turun. Pada Juli Rp 683 juta, Agustus Rp 768 juta, September Rp 693 juta, dan Oktober Rp 689 juta,” ungkapnya.

Padahal, saat PJU belum dipadamkan pada Januari–Juni, rata-rata tagihan sekitar Rp 700 juta–Rp 800 juta. Tagihan yang turun ini membuat anggaran yang sudah dialokasikan selama sembilan bulan dalam APBD 2021 masih tersisa Rp 1,2 miliar dari anggaran semula Rp 6 miliar.

Karena itulah, dalam P-APBD 2021 ini pihaknya hanya mengalokasikan tambahan anggaran untuk tagihan PJU selama dua bulan saja sebesar Rp 1,5 miliar. Sebab, pihaknya mengacu pada tahun lalu di mana tiap bulannya berkisar Rp 800 juta. Sehingga dibuat rata-rata Rp 750 juta.

“Sebenarnya di awal tahun kami hanya mengalokasikan sembilan bulan saja dan tiga bulan sisa ditambah di P-APBD. Tapi, ternyata masih ada sisa Rp 1,2 miliar. Jadi kami cuma tambah anggaran untuk dua bulan saja,” terang Yusuf. (riz/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/