alexametrics
25.1 C
Probolinggo
Wednesday, 25 May 2022

Angka Buta Huruf di Kota Pasuruan Didominasi di Atas 40 Tahun

PASURUAN, Radar Bromo – Kota Pasuruan belum sepenuhnya bebas dari persoalan buta huruf. Masih ditemukan warga yang belum bisa membaca dan menulis. Padahal, kemampuan baca tulis merupakan ukuran paling mendasar dalam pendidikan. Syarat mutlak untuk bisa menghimpun informasi atau pengetahuan juga sebagian besar melalui baca tulis.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, kota dengan empat kecamatan ini dihuni 208.006 jiwa. Di tahun yang sama diketahui, terdapat sekitar 3,96 penduduk usia 15 tahun ke atas di kota ini yang buta huruf. Kategori buta huruf ini mengacu tidak adanya kemampuan warga dalam membaca maupun menulis.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan Sri Kadarwati merinci, angka buta huruf berdasarkan kelamin. Penduduk laki-laki yang buta huruf sebesar 3,36 persen. Sedangkan penduduk perempuan yang buta huruf sebesar 4,54 persen. “Jadi persentase buta huruf pada penduduk perempuan lebih tinggi dibanding angka buta huruf laki-laki,” kata Wati –sapaan Sri Kadarwati.

Sementara jika dibedakan dalam kelompok umur, angka buta huruf lebih didominasi warga berusia 40 tahun ke atas. Seperti warga berusia 40 hingga 49 tahun, 3,95 persennya tercatat buta huruf. Lalu warga 50 hingga 59 tahun, sebesar 5,20 persen yang buta huruf.

“Buta huruf pada warga yang usianya di atas 60 tahun memang cukup tinggi, sebesar 18,04 persen yang buta huruf di kelompok umur ini,” tambah Wati.

Kabar baiknya lagi, warga dengan usia produktif mulai 20 hingga 39 tahun sudah 100 persen terbebas dari buta huruf. Mengapa kabar baik? Karena di tahun 2019, masih ada warga usia 20 hingga 29 tahun yang buta huruf. Padahal penduduk kelompok umur itu tergolong masa produktif yang memerlukan kemampuan baca tulis untuk menunjang aktivitasnya bekerja.

Pegiat Literasi Ugik Endarto menilai kondisi itu sebagai sebuah ironi. Mengingat dunia pendidikan saat ini, masalah buta huruf semestinya sudah bisa diselesaikan. Karena secara geografis, luas wilayah di kota santri ini sangat terjangkau. Di sisi lain, fasilitas pendidikan sebanyak 66 sekolah dasar negeri di Kota Pasuruan merupakan modal penting dalam mengentaskan persoalan buta huruf.

“Institusi sekolah di Kota Pasuruan yang hari ini juga sudah cukup banyak bisa menunjang agar seluruh masyarakat kota melek huruf,” kata Ugik.

Di samping itu, dia menyebut pemkot seharusnya memiliki formula kebijakan untuk mempercepat pengentasan buta huruf. Dengan begitu, pembangunan yang berlangsung tidak hanya menyentuh infrastruktur saja. Melainkan juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) demi kemajuan daerah.

“Sekarang dunia sudah mulai masuk ke ranah digital. Ini juga bisa jadi plaform dalam memaksimalkan upaya pengentasan buta huruf. Harusnya masalah paling mendasar soal buta huruf harus benar-benar tidak ada,” tuturnya. (tom/fun)

PASURUAN, Radar Bromo – Kota Pasuruan belum sepenuhnya bebas dari persoalan buta huruf. Masih ditemukan warga yang belum bisa membaca dan menulis. Padahal, kemampuan baca tulis merupakan ukuran paling mendasar dalam pendidikan. Syarat mutlak untuk bisa menghimpun informasi atau pengetahuan juga sebagian besar melalui baca tulis.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, kota dengan empat kecamatan ini dihuni 208.006 jiwa. Di tahun yang sama diketahui, terdapat sekitar 3,96 penduduk usia 15 tahun ke atas di kota ini yang buta huruf. Kategori buta huruf ini mengacu tidak adanya kemampuan warga dalam membaca maupun menulis.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan Sri Kadarwati merinci, angka buta huruf berdasarkan kelamin. Penduduk laki-laki yang buta huruf sebesar 3,36 persen. Sedangkan penduduk perempuan yang buta huruf sebesar 4,54 persen. “Jadi persentase buta huruf pada penduduk perempuan lebih tinggi dibanding angka buta huruf laki-laki,” kata Wati –sapaan Sri Kadarwati.

Sementara jika dibedakan dalam kelompok umur, angka buta huruf lebih didominasi warga berusia 40 tahun ke atas. Seperti warga berusia 40 hingga 49 tahun, 3,95 persennya tercatat buta huruf. Lalu warga 50 hingga 59 tahun, sebesar 5,20 persen yang buta huruf.

“Buta huruf pada warga yang usianya di atas 60 tahun memang cukup tinggi, sebesar 18,04 persen yang buta huruf di kelompok umur ini,” tambah Wati.

Kabar baiknya lagi, warga dengan usia produktif mulai 20 hingga 39 tahun sudah 100 persen terbebas dari buta huruf. Mengapa kabar baik? Karena di tahun 2019, masih ada warga usia 20 hingga 29 tahun yang buta huruf. Padahal penduduk kelompok umur itu tergolong masa produktif yang memerlukan kemampuan baca tulis untuk menunjang aktivitasnya bekerja.

Pegiat Literasi Ugik Endarto menilai kondisi itu sebagai sebuah ironi. Mengingat dunia pendidikan saat ini, masalah buta huruf semestinya sudah bisa diselesaikan. Karena secara geografis, luas wilayah di kota santri ini sangat terjangkau. Di sisi lain, fasilitas pendidikan sebanyak 66 sekolah dasar negeri di Kota Pasuruan merupakan modal penting dalam mengentaskan persoalan buta huruf.

“Institusi sekolah di Kota Pasuruan yang hari ini juga sudah cukup banyak bisa menunjang agar seluruh masyarakat kota melek huruf,” kata Ugik.

Di samping itu, dia menyebut pemkot seharusnya memiliki formula kebijakan untuk mempercepat pengentasan buta huruf. Dengan begitu, pembangunan yang berlangsung tidak hanya menyentuh infrastruktur saja. Melainkan juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) demi kemajuan daerah.

“Sekarang dunia sudah mulai masuk ke ranah digital. Ini juga bisa jadi plaform dalam memaksimalkan upaya pengentasan buta huruf. Harusnya masalah paling mendasar soal buta huruf harus benar-benar tidak ada,” tuturnya. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/