alexametrics
25C
Probolinggo
Sunday, 17 January 2021

Usai Dilantik, Ribuan KPPS yang Bertugas di Pilwali Dirapid Test

PURWOREJO, Radar Bromo– Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi penyebaran virus korona ditengah momentum Pilwali Pasuruan 2020. Terutama pada saat pemungutan suara berlangsung, 9 Desember mendatang. Karena itu, seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas diwajibkan rapid test lebih dulu.

Sebelumnya, ribuan petugas KPPS dilantik. Mereka akan bertugas selama sebulan demi suksesnya Pilwali Pasuruan 2020. Usai pelantikan, ribuan KPPS menjalani rapid test di kantor KPU di Jalan Panglima Sudirman, Kamis (26/11) hingga hari ini. Pemeriksaan cepat itu diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyelenggaran yang terindikasi terpapar virus korona.

Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari menerangkan, rapid test itu tidak hanya wajib bagi KPPS. Melainkan juga petugas keamanan dari unsure Linmas. Sebab, petugas keamanan itu juga akan ditempatkan di masing-masing TPS selama pemungutan suara.

“Hari ini dan besok seluruh KPPS maupun Linmas menjalani rapid test,” ungkap Royce.

Dia menambahkan, jumlah penyelenggara di tingkat TPS yang diharuskan rapid test jumlahnya mencapai 3.213 orang. Meliputi 2.499 orang KPPS dan 714 orang petugas Linmas. Mereka nantinya bertugas menyebar di 357 TPS. Masing-masing TPS, terdiri dari 7 KPPS dan 2 Linmas.

“Ini salah satu upaya KPU dalam memastikan seluruh putugas penyelanggara, seperti KPPS hingga linmas benar-benar sehat dan tidak terjangkit Covid-19. Disamping juga penerapan protokol kesehatan yang ketat,” kata Royce.

Komisioner KPU Kota Pasuruan Divisi Sosdiklih dan Parmas, Nanang Abidin menambahkan, apabila ada penyelenggaran yang dinyatakan reaktif, tidak langsung digantikan. “Mereka akan diminta untuk menjalani isolasi mandiri hingga hasil pemeriksaan berikutnya negatif,” jelas Nanang.

Akan tetapi, pihaknya juga bisa memproses penggantian petugas. Dengan catatan, penyelenggara tersebut mengundurkan diri. Maka, KPU akan menunjuk lembaga pendidikan untuk menentukan penggantinya. “Mekanisme penggantian bisa dilakukan jika yang bersangkutan itu mundur. Kami kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menentukan penggantinya,” pungkasnya. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU