alexametrics
25C
Probolinggo
Wednesday, 27 January 2021

APBD Kota Pasuruan Tahun 2021 Diprediksi Defisit Rp 287 M Lebih

PASURUAN, Radar Bromo– DPRD Kota Pasuruan baru memulai pembahasan R-APBD 2021 Kota Pasuruan. Dalam R-APBD itu, pendapatan Kota Pasuruan pada 2021 diestimasi lebih rendah dibandingkan tahun 2020.

Disebutkan, pendapatan daerah diestimasi Rp 780.282.164.267. Pendapatan itu bahkan lebih rendah dari belanja yang mencapai Rp 1.067.407.610.694. Hal itu diungkapkan Pjs Wali Kota Pasuruan Ardo Sahak saat membacakan pengantar nota keuangan R-APBD 2021 pada Sidang Paripurna I, Kamis (26/11).

Sebanyak 82,84 persen pendapatan daerah masih menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 646.420.205.720. Selebihnya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 132.381.958.547 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1,5 Miliar.

“Kontribusi dana transfer terhadap pendapatan daerah masih cukup dominan dibandingkan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah. Tingkat ketergantungan Pemkot Pasuruan terhadap dana transfer pusat cukup tinggi. Sehingga perlu upaya pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD selain yang sudah ada,” kata Ardo.

Di sisi lain, akumulasi belanja daerah Kota Pasuruan relatif lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang ada. Ardo menyebut, ada beberapa pos belanja yang sudah dianggarkan. Yakni belanja operasi Rp 877.395.508.658. Anggaran itu meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal dianggarkan senilai Rp 187.012.102.036 dan belanja tidak terduga senilai Rp 3.000.000.000.

Dengan begitu, kata Ardo, pendapatan daerah masih lebih rendah dibandingkan dengan belanja daerah. Sehingga, terdapat defisit anggaran yang cukup besar. Yaitu mencapai Rp 287.125.446.427.

Untuk menutup defisit anggaran tersebut, diperlukan sumber penerimaan pembiayaan daerah. “Diproyeksikan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu dan penerimaan dana cadangan. SiLPA tahun lalu senilai Rp 238.258.369.427 dan penerimaan dana cadangan senilai Rp 50.367.077.000,” jelas Ardo.

Dia juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemkot dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada 2021. Antara lain kemampuan keuangan daerah dan potensi wilayah, kinerja pembangunan yang telah dicapai, tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021 serta pelaksanaan program pengurangan kemiskinan.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan menerangkan, penyusunan R-APBD kali ini memang berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya, kali ini dihadapkan dengan situasi pandemi.

Karena itu, pihaknya terus mendorong eksekutif untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. Mulai dari realokasi anggaran untuk menangani Covid-19, hingga beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan tahun lalu, baik karena revisi ataupun regulasi baru.

“Banyak daerah yang akhirnya mengalami keterlambatan dalam menyusun R-APBD 2021. Semestinya sudah selesai pada September, tetapi akhirnya sampai November. Keterlambatan ini kami khawatirkan akan dampak pada pembangunan di tahun depan. Maka, kami mendorong dan berharap penyusunan R-APBD 2021 ini bisa diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan Banmus,” tutur Ismail. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU