alexametrics
26C
Probolinggo
Friday, 23 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Ada RUU Pemilu Baru, Berapa Tahun Masa Jabatan Gus Ipul-Mas Adi?

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

PASURUAN, Radar Bromo – Masa jabatan Saifullah Yusuf dan Adi Wibowo dipastikan berlangsung hingga lima tahun. Ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Itu artinya, masa jabatannya mulai 2021 hingga 2026.

Namun dalam UU Pilkada, disebutkan bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2020 bakal menjabat sampai 2024. Sebab, pada tahun itu akan digelar pilkada serentak.

Keputusan Mendagri tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada serentak 2020 di Jawa Timur dibacakan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jawa Timur Jempin Marbun. Pada sesi kedua itu, ada enam kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik. Selain wali kota dan wakil wali kota Pasuruan, juga wali kota dan wakil wali kota Blitar, bupati dan wakil bupati Jember, Malang, Blitar, dan Kabupaten Mojokerto.

BERSAMA KELUARGA KECIL: Saifullah Yusuf dan Adi Wibowo dengan masing-masing keluarganya. (Foto: Biro Humas Pemprov Jatim for Jawa Pos Radar Bromo)

“Kepada masing-masing diktum kesatu, yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Jempin.

Dia melanjutkan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud akan memegang jabatan selama lima tahun. “Dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai lima tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan lima tahun,” tambahnya.

Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari menuturkan, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 itu memang diatur dalam Pasal 201 ayat 7 UU Pilkada. Dia menyebut, UU Pilkada hanya mengatur soal teknis pelaksanaan pilkada saja. Sedangkan untuk akhir masa jabatan (AMJ), tetap mengikuti Keputusan Mendagri.

“Jadi ini dua hal yang berbeda. AMJ itu tetap dihitung lima tahun. Apabila dilantik 2021, berarti masa jabatannya sampai 2026. Di UU Pemilu dan Pilkada tidak diatur detail, hanya disebutkan pada 2024 dilaksanakan pemilu serentak,” kata Royce.

Dalam draf RUU Pemilu, disebutkan mengenai kompensasi yang akan diberikan pemerintah bagi kepala daerah yang masa jabatannya tidak sampai lima tahun. Ketentuan mengenai kompensasi yang juga disebutkan dalam Keputusan Mendagri saat pelantikan kemarin berlaku apabila pilkada serentak digelar 2024. Sebab dengan begitu, masa jabatan yang semestinya berlangsung hingga lima tahun menjadi lebih cepat.

“Tapi kami juga belum tahu bagaimana pastinya, karena ini kan masih dalam pembahasan (DPR RI) juga,” ujarnya. (tom/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

PASURUAN, Radar Bromo – Masa jabatan Saifullah Yusuf dan Adi Wibowo dipastikan berlangsung hingga lima tahun. Ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Itu artinya, masa jabatannya mulai 2021 hingga 2026.

Namun dalam UU Pilkada, disebutkan bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2020 bakal menjabat sampai 2024. Sebab, pada tahun itu akan digelar pilkada serentak.

Keputusan Mendagri tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada serentak 2020 di Jawa Timur dibacakan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jawa Timur Jempin Marbun. Pada sesi kedua itu, ada enam kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik. Selain wali kota dan wakil wali kota Pasuruan, juga wali kota dan wakil wali kota Blitar, bupati dan wakil bupati Jember, Malang, Blitar, dan Kabupaten Mojokerto.

Mobile_AP_Half Page

BERSAMA KELUARGA KECIL: Saifullah Yusuf dan Adi Wibowo dengan masing-masing keluarganya. (Foto: Biro Humas Pemprov Jatim for Jawa Pos Radar Bromo)

“Kepada masing-masing diktum kesatu, yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Jempin.

Dia melanjutkan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud akan memegang jabatan selama lima tahun. “Dan apabila yang bersangkutan memegang jabatan tidak sampai lima tahun yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk masa jabatan lima tahun,” tambahnya.

Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari menuturkan, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 itu memang diatur dalam Pasal 201 ayat 7 UU Pilkada. Dia menyebut, UU Pilkada hanya mengatur soal teknis pelaksanaan pilkada saja. Sedangkan untuk akhir masa jabatan (AMJ), tetap mengikuti Keputusan Mendagri.

“Jadi ini dua hal yang berbeda. AMJ itu tetap dihitung lima tahun. Apabila dilantik 2021, berarti masa jabatannya sampai 2026. Di UU Pemilu dan Pilkada tidak diatur detail, hanya disebutkan pada 2024 dilaksanakan pemilu serentak,” kata Royce.

Dalam draf RUU Pemilu, disebutkan mengenai kompensasi yang akan diberikan pemerintah bagi kepala daerah yang masa jabatannya tidak sampai lima tahun. Ketentuan mengenai kompensasi yang juga disebutkan dalam Keputusan Mendagri saat pelantikan kemarin berlaku apabila pilkada serentak digelar 2024. Sebab dengan begitu, masa jabatan yang semestinya berlangsung hingga lima tahun menjadi lebih cepat.

“Tapi kami juga belum tahu bagaimana pastinya, karena ini kan masih dalam pembahasan (DPR RI) juga,” ujarnya. (tom/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2