alexametrics
31C
Probolinggo
Friday, 22 January 2021

Guru Non PNS di Kota Pasuruan Bakal Dapat Subsidi Upah

PASURUAN, Radar Bromo – Pemerintah terus mengakomodasi kebutuhan ekonomi berbagai profesi yang terdampak pandemi korona. Salah satunya ialah guru non PNS atau tenaga pendidik dan kependidikan honorer. Mereka akan mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1,8 juta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Pasuruan Mualif Arif menerangkan, bantuan itu diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Tujuannya untuk mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan para PTK non PNS.

“Besaran BSU tersebut yakni Rp1,8 juta yang diberikan sebanyak satu kali,” kata Ayik-sapaan Mualif Arif.

Dia menambahkan, verifikasi data penerima BSU dilakukan oleh kementerian melalui data pokok pendidikan (dapodik). Ada beberapa kriteria bagi PTK non PNS yang mendapatkan bantuan tersebut.

Pertama, terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Lalu, tidak pernah menerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan dan tidak pernah menerima kartu prakerja. Selain itu, BSU diberikan kepada PTK non PNS yang pendapatannya di bawah Rp 5 juta.

BSU tersebut diberikan kepada guru honorer, baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun tenaga pendidik honorer di perguruan tinggi. Sasaran penerima BSU tersebut harus berstatus non PNS meliputi dosen, guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Ayik mengaku belum mengetahui secara pasti berapa banyak penerima BSU di Kota Pasuruan. Akan tetapi, pihaknya mencatat jumlah guru non PNS di Kota Pasuruan sekitar 2.136. Meliputi guru di jenjang pendidikan SD hingga SMP negeri, maupun swasta.

“Bantuannya akan dicairkan bertahap oleh pemerintah pusat dan sekarang masih proses,” pungkasnya. (tom/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU