alexametrics
26C
Probolinggo
Friday, 23 April 2021
Desktop_AP_Top Banner

Banyak Jabatan di Pemkot Pasuruan Diisi Plt, Apa Kata Gus Ipul?

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

PASURUAN, Radar Bromo- Pelantikan Saifulah Yusuf–Adi Wibowo sebagai wali kota–wakil kali kota Pasuruan sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Sebab, masyarakat menaruh harapan besar kepada Gus Ipul panggilan Saifullah Yusuf untuk memajukan Kota Pasuruan ke depan.

Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan Farid Misbah menyebut, sederet pengalaman Gus Ipul menjadi modal besar untuk menyelesaikan setumpuk permasalahan di Kota Pasuruan. Seperti pengalamannya duduk di kursi DPR RI, menteri, hingga dua periode sebagai wakil gubernur Jawa Timur.

“Tentu dengan scope Kota Pasuruan, secara matematis lebih kecil. Pengalamannya itu diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang ada. Apa yang baik ditingkatkan dan yang belum beres diselesaikan,” ungkap Farid.

Dia menguraikan beberapa persoalan yang ada di Kota Pasuruan. Antara lain, rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang stagnan meski sudah bertahun-tahun digagas. Bahkan, sampai saat ini pembebasan lahan saja belum tuntas. Di samping itu, kata Farid, pemkot juga harus memprioritaskan revisi Perda RTRW.

“Kami di kantor utara (DPRD) sudah sangat siap untuk membahas itu. Dengan selesainya pembahasan RTRW dan dibarengi dengan RDTRK tentu ada gambaran yang lebih jelas mengenai arah pembangunan Kota Pasuruan ke depan,” kata Politisi Partai Hanura itu.

Hal itu dinilai penting lantaran secara langsung berkaitan dengan potensi ekonomi di Kota Pasuruan. Apabila JLU sudah ada, kesenjangan sosial yang terjadi di kawasan utara bisa lebih terangkat. Di samping itu, adanya RTRW dan RDTRK juga akan lebih menarik investor untuk datang ke Kota Pasuruan.

“Selama RTRW belum selesai dan JLU belum beres, tentu akan sangat berat menaikkan investasi di Kota Pasuruan. Jika sudah seperti itu, akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara lebih luas, kemiskinan, dan pengangguran bisa terkena imbasnya,” urainya.

Lebih lanjut, Farid juga menekankan pengisian jabatan kosong harus segera diprioritaskan di lingkungan Pemkot Pasuruan. Menurutnya, kondisi tersebut akan memengaruhi kinerja pemerintah secara umum. Sekalipun ada Pelaksana Tugas (Plt), kinerjanya tak akan maksimal. Sebab, pejabat Plt memiliki kewenangan yang terbatas.

“Jadi, lebih dulu menata elemen di bawahnya karena banyak yang kosong. Jabatan-jabatan yang kosong itu kami harap bisa segera diisi,” pungkas Farid.

Sementara itu, Gus Ipul sendiri mengaku sudah mempelajari kondisi SDM di lingkungan Pemkot Pasuruan. Dia juga mengaku prihatin dengan banyaknya jabatan yang diisi Plt, bahkan tak sedikit yang dibiarkan kosong. Kondisi itu tidak hanya terjadi pada jabatan eselon dua. Melainkan juga pada jabatan eselon tiga dan empat.

“Selama ini terkesan tidak diurus, sehingga proses regenerasi itu mati,” kata Gus Ipul di hadapan awak media saat berkunjung ke Kantor PWI Pasuruan, Kamis (25/2).

Pada tingkat eselon dua saja, 20 posisi yang diisi pejabat definitif dari 33 jabatan yang ada. Sementara 11 sisanya diemban Plt, 2 jabatan kosong yaitu Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan serta Staf Ahli Hukum Politik dan Pemerintahan.

Sedangkan pada eselon tiga, dari 121 jabatan ada 93 pejabat definitif, 24 Plt, dan 4 jabatan kosong. Lalu pada eselon empat, ada 35 jabatan yang kosong, 43 Pl,t dan 386 pejabat definitif.

“Ini persoalan serius karena berkaitan dengan penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Kalau ada jabatan yang kosong, jadi siapa yang kerja? Tapi beginilah kondisi SDM pemkot saat ini, makanya perlu segera dikonsolidasikan. Yang bisa diisi, segera diisi. Yang masih belum karena aturan ya kami menyesuaikan,” beber Gus Ipul.

Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Pasuruan Soemarjono menyinggung realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil. Sehingga, pemkot selama ini lebih banyak tergantung pada pembiayaan dari Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat. Menurutnya, realisasi PAD dari tahun ke tahun tak mengalami kenaikan signifikan.

“Sejak kami menjabat di DPRD pada 2014, tiap tahun tidak ada kenaikan signifikan. Terakhir pada 2020 hanya di kisaran Rp 130 juta,” ujarnya.

Karena itu, diperlukan inovasi dan terobosan yang maksimal untuk mengelola aset yang menjadi potensi PAD. Agar capaiannya bisa terus mengalami kenaikan ke depannya.

“Jadi sektor-sektor yang di dalamnya ada potensi PAD harus dikelola dengan baik agar tidak stagnan,” terang anggota Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan itu.

Di samping itu, pihaknya juga berharap agar Pemkot Pasuruan ke depan memiliki kemauan untuk kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Soemarjono menyinggung beberapa temuan BPK yang seolah menjadi pengulangan selama dua tahun terakhir. Terutama pendataan aset yang belum tuntas sepenuhnya.

“Kami bahkan sempat memanggil eksekutif terkait ini, tapi alasannya karena terbentur regulasi baru,” kata Soemarjono.

Seharusnya, perubahan regulasi tidak menjadi persoalan berarti. Asalkan, Pemkot memiliki data yang valid terhadap aset-aset yang dimiliki. Termasuk yang dikelola Pemkot sendiri atau yang dialihsewakan pada pihak ketiga.

“Kalau database aset itu sudah valid, tentunya perubahan regulasi bukan jadi kendala,” pungkasnya. (tom/hn/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

PASURUAN, Radar Bromo- Pelantikan Saifulah Yusuf–Adi Wibowo sebagai wali kota–wakil kali kota Pasuruan sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Sebab, masyarakat menaruh harapan besar kepada Gus Ipul panggilan Saifullah Yusuf untuk memajukan Kota Pasuruan ke depan.

Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan Farid Misbah menyebut, sederet pengalaman Gus Ipul menjadi modal besar untuk menyelesaikan setumpuk permasalahan di Kota Pasuruan. Seperti pengalamannya duduk di kursi DPR RI, menteri, hingga dua periode sebagai wakil gubernur Jawa Timur.

“Tentu dengan scope Kota Pasuruan, secara matematis lebih kecil. Pengalamannya itu diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang ada. Apa yang baik ditingkatkan dan yang belum beres diselesaikan,” ungkap Farid.

Mobile_AP_Half Page

Dia menguraikan beberapa persoalan yang ada di Kota Pasuruan. Antara lain, rencana pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang stagnan meski sudah bertahun-tahun digagas. Bahkan, sampai saat ini pembebasan lahan saja belum tuntas. Di samping itu, kata Farid, pemkot juga harus memprioritaskan revisi Perda RTRW.

“Kami di kantor utara (DPRD) sudah sangat siap untuk membahas itu. Dengan selesainya pembahasan RTRW dan dibarengi dengan RDTRK tentu ada gambaran yang lebih jelas mengenai arah pembangunan Kota Pasuruan ke depan,” kata Politisi Partai Hanura itu.

Hal itu dinilai penting lantaran secara langsung berkaitan dengan potensi ekonomi di Kota Pasuruan. Apabila JLU sudah ada, kesenjangan sosial yang terjadi di kawasan utara bisa lebih terangkat. Di samping itu, adanya RTRW dan RDTRK juga akan lebih menarik investor untuk datang ke Kota Pasuruan.

“Selama RTRW belum selesai dan JLU belum beres, tentu akan sangat berat menaikkan investasi di Kota Pasuruan. Jika sudah seperti itu, akan mempengaruhi kondisi ekonomi secara lebih luas, kemiskinan, dan pengangguran bisa terkena imbasnya,” urainya.

Lebih lanjut, Farid juga menekankan pengisian jabatan kosong harus segera diprioritaskan di lingkungan Pemkot Pasuruan. Menurutnya, kondisi tersebut akan memengaruhi kinerja pemerintah secara umum. Sekalipun ada Pelaksana Tugas (Plt), kinerjanya tak akan maksimal. Sebab, pejabat Plt memiliki kewenangan yang terbatas.

“Jadi, lebih dulu menata elemen di bawahnya karena banyak yang kosong. Jabatan-jabatan yang kosong itu kami harap bisa segera diisi,” pungkas Farid.

Sementara itu, Gus Ipul sendiri mengaku sudah mempelajari kondisi SDM di lingkungan Pemkot Pasuruan. Dia juga mengaku prihatin dengan banyaknya jabatan yang diisi Plt, bahkan tak sedikit yang dibiarkan kosong. Kondisi itu tidak hanya terjadi pada jabatan eselon dua. Melainkan juga pada jabatan eselon tiga dan empat.

“Selama ini terkesan tidak diurus, sehingga proses regenerasi itu mati,” kata Gus Ipul di hadapan awak media saat berkunjung ke Kantor PWI Pasuruan, Kamis (25/2).

Pada tingkat eselon dua saja, 20 posisi yang diisi pejabat definitif dari 33 jabatan yang ada. Sementara 11 sisanya diemban Plt, 2 jabatan kosong yaitu Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan serta Staf Ahli Hukum Politik dan Pemerintahan.

Sedangkan pada eselon tiga, dari 121 jabatan ada 93 pejabat definitif, 24 Plt, dan 4 jabatan kosong. Lalu pada eselon empat, ada 35 jabatan yang kosong, 43 Pl,t dan 386 pejabat definitif.

“Ini persoalan serius karena berkaitan dengan penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Kalau ada jabatan yang kosong, jadi siapa yang kerja? Tapi beginilah kondisi SDM pemkot saat ini, makanya perlu segera dikonsolidasikan. Yang bisa diisi, segera diisi. Yang masih belum karena aturan ya kami menyesuaikan,” beber Gus Ipul.

Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Pasuruan Soemarjono menyinggung realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil. Sehingga, pemkot selama ini lebih banyak tergantung pada pembiayaan dari Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat. Menurutnya, realisasi PAD dari tahun ke tahun tak mengalami kenaikan signifikan.

“Sejak kami menjabat di DPRD pada 2014, tiap tahun tidak ada kenaikan signifikan. Terakhir pada 2020 hanya di kisaran Rp 130 juta,” ujarnya.

Karena itu, diperlukan inovasi dan terobosan yang maksimal untuk mengelola aset yang menjadi potensi PAD. Agar capaiannya bisa terus mengalami kenaikan ke depannya.

“Jadi sektor-sektor yang di dalamnya ada potensi PAD harus dikelola dengan baik agar tidak stagnan,” terang anggota Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan itu.

Di samping itu, pihaknya juga berharap agar Pemkot Pasuruan ke depan memiliki kemauan untuk kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Soemarjono menyinggung beberapa temuan BPK yang seolah menjadi pengulangan selama dua tahun terakhir. Terutama pendataan aset yang belum tuntas sepenuhnya.

“Kami bahkan sempat memanggil eksekutif terkait ini, tapi alasannya karena terbentur regulasi baru,” kata Soemarjono.

Seharusnya, perubahan regulasi tidak menjadi persoalan berarti. Asalkan, Pemkot memiliki data yang valid terhadap aset-aset yang dimiliki. Termasuk yang dikelola Pemkot sendiri atau yang dialihsewakan pada pihak ketiga.

“Kalau database aset itu sudah valid, tentunya perubahan regulasi bukan jadi kendala,” pungkasnya. (tom/hn/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2