alexametrics
24.9 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Pemkot Pasuruan Usulkan 18 Raperda Tahun 2020, Ini di Antaranya

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pasuruan, menerima 18 usulan program pembentukan peraturan daerah (perda) tahun 2021. Usulan itu seluruhnya berasal dari eksekutif.

Dari 18 usulan program perda yang diajukan, empat di antaranya usulan wajib. Yakni, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Perubahan APBD 2021 dan APBD 2022. “Ada 15 usulan Raperda non-APBD dari eksekutif,” ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pasuruan Helmi.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan mengatakan, pihaknya kini tengah menunggu kesiapan Bapemperda untuk melakukan pembahasan Raperda bersama Pemkot. Termasuk, Raperda yang menjadi prioritas untuk dibahas lebih dulu. “Usulannya sudah diajukan dari Pemkot dan sekarang menunggu kesiapan Bapemperda. Mana saja yang jadi prioritas pembahasan,” jelas Ismail.

Adapun tiga Raperda yang dibahas sejak periode DPRD sebelumnya, namun baru disahkan beberapa waktu lalu. Antara lain, Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perubahan atas Perda Nomor 2/2012 tentang Pembentukan Perda; dan Pencabutan Perda Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan Air Tanah. “Tiga Raperda itu sebelumnya sudah dibahas oleh DPRD periode yang lalu. Tapi, kemarin baru disahkan,” ungkap politisi PKB itu.

Sementara itu, Helmi memastikan telah menerima draf Raperda yang diusulkan tahun ini. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menyiapkan beberapa Raperda yang bakal dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). “Inisiatif dewan yaitu Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kemungkinan masih ada dua raperda inisiatif dewan yang akan segera kami susulkan,” kata Helmi. (tom/rud/fun)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pasuruan, menerima 18 usulan program pembentukan peraturan daerah (perda) tahun 2021. Usulan itu seluruhnya berasal dari eksekutif.

Dari 18 usulan program perda yang diajukan, empat di antaranya usulan wajib. Yakni, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Perubahan APBD 2021 dan APBD 2022. “Ada 15 usulan Raperda non-APBD dari eksekutif,” ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pasuruan Helmi.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan mengatakan, pihaknya kini tengah menunggu kesiapan Bapemperda untuk melakukan pembahasan Raperda bersama Pemkot. Termasuk, Raperda yang menjadi prioritas untuk dibahas lebih dulu. “Usulannya sudah diajukan dari Pemkot dan sekarang menunggu kesiapan Bapemperda. Mana saja yang jadi prioritas pembahasan,” jelas Ismail.

Adapun tiga Raperda yang dibahas sejak periode DPRD sebelumnya, namun baru disahkan beberapa waktu lalu. Antara lain, Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perubahan atas Perda Nomor 2/2012 tentang Pembentukan Perda; dan Pencabutan Perda Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan Air Tanah. “Tiga Raperda itu sebelumnya sudah dibahas oleh DPRD periode yang lalu. Tapi, kemarin baru disahkan,” ungkap politisi PKB itu.

Sementara itu, Helmi memastikan telah menerima draf Raperda yang diusulkan tahun ini. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menyiapkan beberapa Raperda yang bakal dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). “Inisiatif dewan yaitu Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kemungkinan masih ada dua raperda inisiatif dewan yang akan segera kami susulkan,” kata Helmi. (tom/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/