alexametrics
24 C
Probolinggo
Sunday, 28 February 2021
Desktop_AP_Top Banner

ASN Pemkot yang Jadi Terdakwa Korupsi SDN Gentong Divonis 1 Tahun

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

PURWOREJO, Radar Bromo – Majelis Hakim PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis Muhammad Rizal bersalah. Dia terbukti melakukan korupsi proyek rehabilitasi SDN Gentong. Rizal pun divonis hukuman 1 tahun penjara.

Tidak hanya itu. Dengan tegas, Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana mengungkap keterlibatan dua pihak lain dalam kasus korupsi yang menyeret Rizal. Dia bahkan meminta JPU Kejari Pasuruan untuk menindaklanjuti para pihak yang terlibat.

Terdakwa Rizal sendiri, mengikuti sidang pembacaan putusan secara virtual daring di Lapas IIB Pasuruan, Senin (25/1). Sebelum membacakan amar putusan, majelis hakim lebih dulu menguraikan unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa.

Majelis hakim pun menyampaikan beberapa pertimbangan sebelum memutus perkara tersebut. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim berkeyakinan tindak pidana korupsi itu terjadi atas perbuatan terdakwa Muhammad Rizal selaku PPK, Dedy Maryanto selaku pemborong, dan Soebandrio selaku kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan saat itu.

Terdakwa Korupsi SDN Gentong Dituntut 1 Tahun 3 Bulan

“Majelis hakim mempersilakan kepada JPU untuk menindaklanjuti para pihak yang terlibat dalam perkara ini,” kata Majelis Hakim yang diketuai oleh Cokorda Gede Arthana.

Terdakwa juga disebut memperoleh keuntungan senilai Rp 85 juta dalam proyek yang berlangsung pada 2012 silam. Sementara hasil pekerjaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi dalam RAB yang dibuat oleh konsultan perencana. Sehingga, menyebabkan bangunan roboh dan memakan dua korban meninggal pada 2019.

“Dalam hal ini, majelis hakim berkeyakinan bahwa keuntungan yang didapat terdakwa tersebut merupakan keuntungan yang tidak sah dan harus dikembalikan kepada negara,” jelas Hakim.

Majelis hakim juga menyatakan seluruh unsur dalam pasal dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi. Sehingga, terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Majelis hakim juga sependapat dengan pembelaan terdakwa yang dinilai sebuah pengakuan secara jujur.

“Di antaranya, terdakwa tidak pernah menunjuk Dedy Maryanto sebagai pelaksana, melainkan mendapat perintah dari Soebandrio selaku Kepala Dinas Pendidikan saat itu yang katanya mendapat intervensi dari Wali Kota Pasuruan (Hasani), di mana Dedy adalah keponakan wali kota,” ujar hakim.

Karena itu, semua yang dilakukan terdakwa didasarkan adanya perintah atasan. Rizal sendiri saat itu baru bekerja di Dinas Pendidikan selama setahun. Sehingga, tidak berani menolak perintah atasannya. Rizal juga mengaku tidak pernah menerima uang dari Dedy Maryanto maupun dana upah sebagaimana yang didakwakan JPU.

“Dalam kesaksian ahli di sidang pidum, penyebab utama robohnya bangunan adalah akibat struktur beton balok ring tidak kuat. Sebab, campuran beton semennya sedikit dan kurang kerikil. Sehingga mutu beton rendah dan tidak sesuai spesifikasi,” beber hakim.

Lantaran itu, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara itu. “Berdasarkan pengakuan jujur terdakwa, sekali lagi, majelis hakim mempersilakan JPU untuk tidak ragu-ragu memproses secara tindak pidana korupsi dan mengajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan perkara ini,” kata hakim.

Kendati demikian, majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan terdakwa yang menyebut seluruh dakwaan JPU tidak terbukti dan kabur. Majelis hakim justru menilai tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Sehingga, harus dijatuhi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun hal yang memberatkan bagi terdakwa, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Melainkan juga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap jujur, mengakui kesalahan, serta menyesali perbuatannya. Kedua, terdakwa telah mengembalikan semua kerugian negara. Ketiga, kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarganya sangat dibutuhkan karena menjadi tulang punggung.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp 50 juta,” kata hakim.

Apabila denda itu tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Setelah amar putusan dibacakan, majelis hakim mempersilakan terdakwa untuk bersikap. Seketika, Rizal menyatakan pikir-pikir.

Pertanyaan serupa dilemparkan kepada JPU Widodo Pamudji, namun pihaknya langsung menerima putusan itu. Walaupun, vonis yang dijatuhkan hakim itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU pada terdakwa. Yaitu, 1 tahun 3 bulan. (tom/hn)

Mobile_AP_Rectangle 1

PURWOREJO, Radar Bromo – Majelis Hakim PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis Muhammad Rizal bersalah. Dia terbukti melakukan korupsi proyek rehabilitasi SDN Gentong. Rizal pun divonis hukuman 1 tahun penjara.

Tidak hanya itu. Dengan tegas, Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana mengungkap keterlibatan dua pihak lain dalam kasus korupsi yang menyeret Rizal. Dia bahkan meminta JPU Kejari Pasuruan untuk menindaklanjuti para pihak yang terlibat.

Terdakwa Rizal sendiri, mengikuti sidang pembacaan putusan secara virtual daring di Lapas IIB Pasuruan, Senin (25/1). Sebelum membacakan amar putusan, majelis hakim lebih dulu menguraikan unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa.

Mobile_AP_Half Page

Majelis hakim pun menyampaikan beberapa pertimbangan sebelum memutus perkara tersebut. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim berkeyakinan tindak pidana korupsi itu terjadi atas perbuatan terdakwa Muhammad Rizal selaku PPK, Dedy Maryanto selaku pemborong, dan Soebandrio selaku kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan saat itu.

Terdakwa Korupsi SDN Gentong Dituntut 1 Tahun 3 Bulan

“Majelis hakim mempersilakan kepada JPU untuk menindaklanjuti para pihak yang terlibat dalam perkara ini,” kata Majelis Hakim yang diketuai oleh Cokorda Gede Arthana.

Terdakwa juga disebut memperoleh keuntungan senilai Rp 85 juta dalam proyek yang berlangsung pada 2012 silam. Sementara hasil pekerjaan proyek tidak sesuai dengan spesifikasi dalam RAB yang dibuat oleh konsultan perencana. Sehingga, menyebabkan bangunan roboh dan memakan dua korban meninggal pada 2019.

“Dalam hal ini, majelis hakim berkeyakinan bahwa keuntungan yang didapat terdakwa tersebut merupakan keuntungan yang tidak sah dan harus dikembalikan kepada negara,” jelas Hakim.

Majelis hakim juga menyatakan seluruh unsur dalam pasal dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi. Sehingga, terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Majelis hakim juga sependapat dengan pembelaan terdakwa yang dinilai sebuah pengakuan secara jujur.

“Di antaranya, terdakwa tidak pernah menunjuk Dedy Maryanto sebagai pelaksana, melainkan mendapat perintah dari Soebandrio selaku Kepala Dinas Pendidikan saat itu yang katanya mendapat intervensi dari Wali Kota Pasuruan (Hasani), di mana Dedy adalah keponakan wali kota,” ujar hakim.

Karena itu, semua yang dilakukan terdakwa didasarkan adanya perintah atasan. Rizal sendiri saat itu baru bekerja di Dinas Pendidikan selama setahun. Sehingga, tidak berani menolak perintah atasannya. Rizal juga mengaku tidak pernah menerima uang dari Dedy Maryanto maupun dana upah sebagaimana yang didakwakan JPU.

“Dalam kesaksian ahli di sidang pidum, penyebab utama robohnya bangunan adalah akibat struktur beton balok ring tidak kuat. Sebab, campuran beton semennya sedikit dan kurang kerikil. Sehingga mutu beton rendah dan tidak sesuai spesifikasi,” beber hakim.

Lantaran itu, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dalam perkara itu. “Berdasarkan pengakuan jujur terdakwa, sekali lagi, majelis hakim mempersilakan JPU untuk tidak ragu-ragu memproses secara tindak pidana korupsi dan mengajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi terhadap pihak-pihak yang terkait langsung dengan perkara ini,” kata hakim.

Kendati demikian, majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan terdakwa yang menyebut seluruh dakwaan JPU tidak terbukti dan kabur. Majelis hakim justru menilai tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Sehingga, harus dijatuhi hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun hal yang memberatkan bagi terdakwa, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan perbuatan terdakwa tidak hanya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Melainkan juga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap jujur, mengakui kesalahan, serta menyesali perbuatannya. Kedua, terdakwa telah mengembalikan semua kerugian negara. Ketiga, kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarganya sangat dibutuhkan karena menjadi tulang punggung.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp 50 juta,” kata hakim.

Apabila denda itu tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Setelah amar putusan dibacakan, majelis hakim mempersilakan terdakwa untuk bersikap. Seketika, Rizal menyatakan pikir-pikir.

Pertanyaan serupa dilemparkan kepada JPU Widodo Pamudji, namun pihaknya langsung menerima putusan itu. Walaupun, vonis yang dijatuhkan hakim itu lebih rendah dibanding tuntutan JPU pada terdakwa. Yaitu, 1 tahun 3 bulan. (tom/hn)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2