Kasus Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Turun Separo

PASURUAN, Radar Bromo – Jumlah kasus ketenagakerjaan yang ditangani Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, sepanjang 2019 hanya 57 kasus. Jumlah ini menurun drastis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 101 kasus.

“Dari segi jumlah penurunannya cukup signifikan. Selain memang konflik kemungkinan menurun, juga ada kesadaran dari perusahaan dan pekerja agar permasalahan bisa diselesaikan secara internal,” ujar Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Disnaker Kabupaten Pasuruan, Imam Ghozali.

Menurutnya, pihaknya juga rutin memberikan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja. Yakni, jika ada konflik atau bibit permasalahan, bisa segera ditangani dan dilakukan musyawarah agar bisa segera selesai.

Namun, jika tidak bisa diselesaikan secara internal, maka dilaporkan untuk bisa dimediasi oleh Disnaker. Ghozali mengatakan, untuk kasus ketenagakerjaan yang ditangani memang beragam. Namun, setidaknya ada tiga kategori mulai dari permasalahan hak, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan permasalahan kepentingan.

Kasus paling tinggi terkait masalah PHK. Tercatat mencapai 70 persen. “Kasus PHK ini memang bermacam-macam. Seperti haknya yang tidak bisa diterima pekerja, sehingga perlu mediasi di Disnaker,” ujarnya.

Kedua, kasus permasalahan hak hingga 21 persen. Masalah hak ini, biasanya gaji tidak ataupun tunjangan hari raya (THR) yang besarannya tidak sesuai. Terakhir, masalah kepentingan sebanyak 9 persen. Masalah ini biasanya, karyawan yang ingin diangkat menjadi pengawai kontrak dan sebagainya.

Imam Ghozali mengatakan, dari Disnaker sifatnya sebagai mediator dengan mendatangkan karyawan dan pemberi kerja atau perusahaan. “Jika tetap tidak ada kesepakatan dan Disnaker sudah memberikan anjuran dari mediator, maka terserah dari tenaga kerja atau perusahaan jika masih tidak sepakat bisa melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Surabaya,” ujarnya. (eka/rud)