Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkot Pasuruan Susun SPK bagi Calon PPPK Paro Waktu

F
Penulis: Fahrizal Firmani❯
Ilustrasi
Ilustrasi

PASURUAN, Radar Bromo - Proses penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paro waktu, terus bergulir.


Advertisement

Pemkot menyebut, saat ini sedang dalam tahap penyusunan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan mereka. Ditargetkan, pertengahan Desember, SK oleh wali kota sudah terbit.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan, Supriyanto menuturkan SK bagi 1974 pegawai honorer yang diusulkan menjadi PPPK paro waktu, sedang berproses.

Tahapan verifikasi berkas calon PPPK paro waktu, telah rampung. Dan tidak ada masalah.

Advertisement

Pertsetujuan teknis (pertek) dari badan kepegawaian negara (BKN) juga sudah turun.

Saat ini, BKD tengah fokus menyelesaikan SPK bagi calon PPPK paro waktu itu.

Sehingga jika tidak ada kendala, maka pertengahan Desember, SK wali kota bagi pengangkatan mereka bisa turun.

Advertisement

"Pertek dari BKN baru turun pekan lalu. Saat ini, kami masih menyusun SPK-nya. Baru nanti bisa terbit SK pengangkatannya," jelasnya.

Mantan Camat Purworejo ini menyebut, SK wali kota bagi calon PPPK paro waktu ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Karena banyak tahapan yang harus dilalui. Sebab, pengajuannya ini serentak secara nasional, maka pertek dari BKN baru turun.

"Tapi insyaallah tidak sampai lewat tahun anggaran 2025. Sebelum tahun berakhir, SK pengangkatan bisa diberikan," jelas Supri-sapaannya. (riz/one)

Advertisement

Artikel Terkait

BKN Uji Coba ASN Dekat Keluarga, DPR Minta Tetap Pegang Aturan Penempatan Nasional

BKN Uji Coba ASN Dekat Keluarga, DPR Minta Tetap Pegang Aturan Penempatan Nasional

Komisi II DPR RI mendukung uji coba penempatan ASN sesuai domisili yang diinisiasi BKN. Namun, kebijakan tersebut diingatkan tetap harus men

Sebelum Dipilih Wali Kota, Calon Sekda Kota Probolinggo Tunggu Restu BKN

Sebelum Dipilih Wali Kota, Calon Sekda Kota Probolinggo Tunggu Restu BKN

Jika prosesnya sudah disetujui oleh BKN sesuai dengan ketentuan, maka dikembalikan ke wali kota untuk menentukan sekda definitif yang akan d

Pemkot Pasuruan Klaim Bisa Hemat Rp 74 Miliar Jika PPPK Ditanggung Pemerintah Pusat

Pemkot Pasuruan Klaim Bisa Hemat Rp 74 Miliar Jika PPPK Ditanggung Pemerintah Pusat

Gaji seluruh PPPK penuh waktu ini disebut nantinya akan ditanggung oleh APBN. Badan anggaran (Banggar) DPR RI telah menyapakati anggaran unt

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer