alexametrics
29.4 C
Probolinggo
Monday, 15 August 2022

Gugus Tugas Sudah Dikerahkan untuk Tangani PMK

PASURUAN, Radar Bromo – Selama menangani wabah penyakit kuku dan mulut (PMK), Pemkab Pasuruan diminta untuk membentuk satuan petugas. Tujuannya untuk agar penanganan PMK bisa cepat.

Pemkab Pasuruan sebenarnya telah membentuk Gugus Tugas seperti penangan Covid-19. Gugu Tugas itu sendiri dibentuk pada 31 Mei lalu. Sebelum akhirnya PMK merebak ke berbagai daerah. Gugus Tugas itu ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Pasuruan Nomor 524.35/809/HK/424.013/2022.

Dalam surat keputisan tersebut disebutkan, bahwa Gugus Tugas memiliki beberapa tugas. Diantaranya pengarah, penasihat, penanggung jawab, pelaksana dan pengawasan.

Diana Lukita Rahayu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan mengatakan, permintaan warga untuk membuat satgas sebenarnya telah dibentuk jauh hari yang lalu. Pembentukannya sudah disetujui bupati dengan dikeluarkannya surat keputusan. “Kami sudah membentuknya,” katanya.

Ia menambahkan, dengan dibentuknya gugus tugas tersebut, semua pihak ikut dalam melakukan penanganan PMK. Sebab, dalam gugus tugas itu mencakup Forkopimka. “Semua pihak kami libatkan. Hingga di bawah Forkopimka kami libatkan. Kami tidak bisa sendiri untuk menangani. Butuh kordinasi dan kolaborasi,” jelasnya.

Mengenai tambah banyaknya kasus PMK, ia menjelaslan, masih banyak peternak yang tidak patuh. Misalnya soal jual beli ternak. Mereka masih masih saja melakukannya dan akhirnya membuat PMK semakin banyak. Bukan hanya itu, juga adanya peternak memberikan makan sisa pakan dari ternak terjangkit keternak yang sehat. Inilah yang menjadi penyebab penularan.

PASURUAN, Radar Bromo – Selama menangani wabah penyakit kuku dan mulut (PMK), Pemkab Pasuruan diminta untuk membentuk satuan petugas. Tujuannya untuk agar penanganan PMK bisa cepat.

Pemkab Pasuruan sebenarnya telah membentuk Gugus Tugas seperti penangan Covid-19. Gugu Tugas itu sendiri dibentuk pada 31 Mei lalu. Sebelum akhirnya PMK merebak ke berbagai daerah. Gugus Tugas itu ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Pasuruan Nomor 524.35/809/HK/424.013/2022.

Dalam surat keputisan tersebut disebutkan, bahwa Gugus Tugas memiliki beberapa tugas. Diantaranya pengarah, penasihat, penanggung jawab, pelaksana dan pengawasan.

Diana Lukita Rahayu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan mengatakan, permintaan warga untuk membuat satgas sebenarnya telah dibentuk jauh hari yang lalu. Pembentukannya sudah disetujui bupati dengan dikeluarkannya surat keputusan. “Kami sudah membentuknya,” katanya.

Ia menambahkan, dengan dibentuknya gugus tugas tersebut, semua pihak ikut dalam melakukan penanganan PMK. Sebab, dalam gugus tugas itu mencakup Forkopimka. “Semua pihak kami libatkan. Hingga di bawah Forkopimka kami libatkan. Kami tidak bisa sendiri untuk menangani. Butuh kordinasi dan kolaborasi,” jelasnya.

Mengenai tambah banyaknya kasus PMK, ia menjelaslan, masih banyak peternak yang tidak patuh. Misalnya soal jual beli ternak. Mereka masih masih saja melakukannya dan akhirnya membuat PMK semakin banyak. Bukan hanya itu, juga adanya peternak memberikan makan sisa pakan dari ternak terjangkit keternak yang sehat. Inilah yang menjadi penyebab penularan.

MOST READ

BERITA TERBARU

/