alexametrics
28.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 May 2022

Pelanggaran PKL di Kota Pasuruan Meningkat

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Kepatuhan pedagang kaki lima (PKL) di Kota terhadap peraturan daerah (perda) perlu terus dipupuk. Selama ini banyak PKL yang harus berurusan dengan Satpol PP karena melanggar peraturan. Salah satunya berjualan di lokasi terlarang.

Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Pasuruan Muhammad Nur Fadholi mengatakan, operasi terhadap PKL liar rutin dilakukan agar mereka berjualan di tempat yang diperbolehkan dan tidak sampai mengganggu ketertiban maupun pengguna jalan. Sepanjang 2020, pihaknya menemukan 55 PKL liar.

“Jumlah ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tahun 2019 hanya 45 PKL yang kami amankan. Tentu kami lebih mengedepankan langkah persuasif dalam hal ini,” ujarnya.

Menurutnya, PKL yang ketahuan melanggar, barang dagangannya diangkut petugas Satpol PP. Tindakan ini dilakukan karena mereka sudah berulang kali melanggar. Bahkan, ada yang diketahui telah ditegur lebih dari tiga kali. Mereka berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan, seperti fasilitas publik di alun-alun atau di areal dekat trotoar.

Namun PKL masih bisa mengambil barang daganganya dengan membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulang. Meski demikian, kadang ada PKL yang kembali melanggar. Kondisi ini disebabkan tidak ada efek jera. Satpol PP tidak bisa memberikan sanksi bagi PKL, kecuali teguran atau mengangkut barang dagangan milik mereka.

“PKL itu bebas berjualan asalkan mematuhi aturan. Misalnya, tidak berjualan di Alun-alun Kota Pasuruan dan Terminal Wisata karena masuk areal publik. Selain itu, di trotoar juga tidak boleh karena tempat untuk pejalan kaki,” jelas Fadholi. (riz/rud/fun)

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Kepatuhan pedagang kaki lima (PKL) di Kota terhadap peraturan daerah (perda) perlu terus dipupuk. Selama ini banyak PKL yang harus berurusan dengan Satpol PP karena melanggar peraturan. Salah satunya berjualan di lokasi terlarang.

Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Pasuruan Muhammad Nur Fadholi mengatakan, operasi terhadap PKL liar rutin dilakukan agar mereka berjualan di tempat yang diperbolehkan dan tidak sampai mengganggu ketertiban maupun pengguna jalan. Sepanjang 2020, pihaknya menemukan 55 PKL liar.

“Jumlah ini meningkat jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tahun 2019 hanya 45 PKL yang kami amankan. Tentu kami lebih mengedepankan langkah persuasif dalam hal ini,” ujarnya.

Menurutnya, PKL yang ketahuan melanggar, barang dagangannya diangkut petugas Satpol PP. Tindakan ini dilakukan karena mereka sudah berulang kali melanggar. Bahkan, ada yang diketahui telah ditegur lebih dari tiga kali. Mereka berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan, seperti fasilitas publik di alun-alun atau di areal dekat trotoar.

Namun PKL masih bisa mengambil barang daganganya dengan membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulang. Meski demikian, kadang ada PKL yang kembali melanggar. Kondisi ini disebabkan tidak ada efek jera. Satpol PP tidak bisa memberikan sanksi bagi PKL, kecuali teguran atau mengangkut barang dagangan milik mereka.

“PKL itu bebas berjualan asalkan mematuhi aturan. Misalnya, tidak berjualan di Alun-alun Kota Pasuruan dan Terminal Wisata karena masuk areal publik. Selain itu, di trotoar juga tidak boleh karena tempat untuk pejalan kaki,” jelas Fadholi. (riz/rud/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/