alexametrics
25C
Probolinggo
Sunday, 17 January 2021

Perangkat Desa di Kab Pasuruan Pertanyakan Kenaikan Tunjangan

BANGIL, Radar Bromo – Tak jelasnya rencana kenaikan tunjangan membuat sejumlah aparatur desa di Kabupaten Pasuruan, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Mereka mempertanyakan pengajuan kenaikan yang sempat diusulkan ke legislatif.

Ketua PPDI Kabupaten Pasuruan, Sonhaji menguraikan, usulan kenaikan tunjangan aparatur desa sempat diajukannya beberapa waktu lalu. Kenaikan itu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan aparatur desa.

Sebab, dengan pendapatan yang didapatkan saat ini, penghasilan yang diperoleh aparatur desa, jauh dari sejahtera. Bahkan, bila dibandingkan dengan UMK saat ini, nilainya begitu mencolok.

“Kami datang ke sini, untuk mempertanyakan kejelasan kenaikan tunjangan yang kami usulkan,” timpalnya.

Menurut Sonhaji, pendapatan yang diperoleh aparatur desa, tak sampai Rp 2,7 juta. Jumlah tersebut, diperoleh dari penghasilan tetap, yang nilainya Rp 2,02 juta per bulan. Sementara, untuk tunjangan yang diterima, sebesar Rp 650 ribu per bulannya.

Nilai tunjangan itu, belum termasuk pemotongan untuk BPJS Kesehatan yang harus dibayar secara mandiri oleh aparatur desa. “Kalau dihitung, pendapatan kami sangat minim. Apalagi, kami menerimanya setiap tiga bulan sekali, bahkan bisa sampai empat bulan sekali,” sambung dia.

Ia berharap, adanya kenaikan tunjangan tersebut. Setidaknya, ada kenaikan hingga Rp 850 ribu per bulan. Sehingga, tunjangan yang didapatkan Rp 1,5 juta per bulannya. “Karena, tunjangan tersebut, juga untuk membayar BPJS Kesehatan. Kami berharap, wakil rakyat serius mendukung kenaikan tunjangan kami. Ada lebih dari 3 ribu aparatur desa, yang menunggu jawaban legislatif atas permohonan kami,” imbuhnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Kasiman mengatakan, jika komisi I mendukung untuk kenaikan tunjangan tersebut. Buktinya, usulan kenaikan tunjangan tersebut, disampaikan ke pandangan umum fraksi-fraksi.

“Sebelum jenengan minta pun, sebenarnya kami sudah berfikir dan berusaha untuk menaikkan tunjangan perangkat,” bebernya.

Ia menambahkan, bakal mengupayakan. Hanya saja, pihaknya juga meminta untuk aparatur desa bersabar. Karena, upaya kenaikan tunjangan tersebut, disesuaikan pula dengan kemampuan keuangan daerah.

Senada juga disampaikan Rudi Hartono, anggota komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan. pihaknya juga meminta rekan-rekannya serius untuk memperjuangkan kenaikan tunjangan aparatur desa tersebut. Sebab, beban kerja aparatur desa, terbilang berat.

Besarnya tunjangan, tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja mereka. “Apalagi, UMK di Kabupaten Pasuruan naik. Jadi, upaya untuk menaikkan tunjangan aparatur desa ini, benar-benar harus diperjuangkan,” tandasnya. (one/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU