alexametrics
23.7 C
Probolinggo
Thursday, 7 July 2022

DPRD Kota Pasuruan: Raperda PBG Perlu Diperjelas

PASURUAN, Radar Bromo – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) masih berlangsung di DPRD Kota Pasuruan. DPRD meminta penjelasan lebih detail soal raperda usulan Pemkot Pasuruan. Salah satunya, raperda tentang persetujuan bangunan gedung (PBG).

Ketua Fraksi PKS R Imam Joko Sih Nugroho berharap bakal perda PBG yang merupakan regulasi pengganti Perda IMB mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Fraksinya meminta raperda PBG diperjelas di beberapa bagian. Misalnya, objek bangunan yang termasuk pengecualian.

Imam berpendapat. Kota Pasuruan memiliki banyak bangunan bercorak keagamaan. Mulai pondok pesantren, madrasah, sekolah Kristen, sekolah Katolik, dan bangunan pendidikan keagamaan lainnya.

”Semuanya merupakan sarana pendidikan yang bercorak keagamaan. Fraksi kami mengusulkan sarana pendidikan yang bercorak keagamaan tersebut juga menjadi bagian yang dikecualikan dari pengenaan retribusi persetujuan bangunan gedung,” paparnya.

Ketua Fraksi PKB Abdullah Junaidi menyinggung kewajiban adanya analisis dampak lalu lintas dalam setiap rencana pembangunan sebagaimana PP Nomor 30/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara, dalam Raperda PBG tidak ada persyaratan itu.

Sebelumnya, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menyatakan pentingnya penyesuaian IMB ke PBG yang direalisasikan melalui peraturan daerah. Dengan adanya Perda PBG, segala urusan yang berkaitan dengan kegiatan retribusi bangunan gedung diatur jelas. Mulai nama, objek, golongan retribusi, besar tarif, dan sebagainya.

PASURUAN, Radar Bromo – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) masih berlangsung di DPRD Kota Pasuruan. DPRD meminta penjelasan lebih detail soal raperda usulan Pemkot Pasuruan. Salah satunya, raperda tentang persetujuan bangunan gedung (PBG).

Ketua Fraksi PKS R Imam Joko Sih Nugroho berharap bakal perda PBG yang merupakan regulasi pengganti Perda IMB mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Fraksinya meminta raperda PBG diperjelas di beberapa bagian. Misalnya, objek bangunan yang termasuk pengecualian.

Imam berpendapat. Kota Pasuruan memiliki banyak bangunan bercorak keagamaan. Mulai pondok pesantren, madrasah, sekolah Kristen, sekolah Katolik, dan bangunan pendidikan keagamaan lainnya.

”Semuanya merupakan sarana pendidikan yang bercorak keagamaan. Fraksi kami mengusulkan sarana pendidikan yang bercorak keagamaan tersebut juga menjadi bagian yang dikecualikan dari pengenaan retribusi persetujuan bangunan gedung,” paparnya.

Ketua Fraksi PKB Abdullah Junaidi menyinggung kewajiban adanya analisis dampak lalu lintas dalam setiap rencana pembangunan sebagaimana PP Nomor 30/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara, dalam Raperda PBG tidak ada persyaratan itu.

Sebelumnya, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf menyatakan pentingnya penyesuaian IMB ke PBG yang direalisasikan melalui peraturan daerah. Dengan adanya Perda PBG, segala urusan yang berkaitan dengan kegiatan retribusi bangunan gedung diatur jelas. Mulai nama, objek, golongan retribusi, besar tarif, dan sebagainya.

MOST READ

BERITA TERBARU

/