Bosda SD-SMP di Kota Pasuruan Digelontor Rp 10,5 Miliar

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Pasuruan, terus berupaya menyukseskan program wajib belajar selama 12 tahun. Salah satunya dengan kembali mengalokasikan anggaran untuk bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA). Dinas P dan K menggelontorkan Rp 10,5 miliar tahun ini.

Kasubag Perencanaan pada Dinas P dan K Kota Pasuruan, Sutrisno mengungkapkan, pemkot kembali menggelontorkan BOSDA untuk SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Anggaran Bosda tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 3,5 miliar. Kenaikan nya hingga lipat tiga dibanding tahun 2019.

Ia merinci, untuk lembaga SD/MI dan Ponpes baik negeri maupun swasta dialokasikan senilai Rp 6.758.160.000. Setiap siswa akan menerima bantuan senilai Rp 230 ribu per tahun. Sementara untuk lembaga SMP/MTS/Ponpes baik swasta maupun negeri, dialokasikan senilai Rp 3.797.420.000. Setiap siswa akan menerima Rp 340 ribu per tahun.

“Ada kenaikan untuk anggaran BOSDA tahun ini. Sebab tahun lalu untuk SD/MI/Ponpes negeri swasta hanya dapat Rp 200 ribu. Sedangkan untuk SMP/Mts/Ponpes negeri swasta hanya dapat Rp 300 ribu per tahun per siswa,” ungkapnya.

Tris-sapaan akrabnya menjelaskan, mekanisme pencairannya tidak berbeda dengan tahun lalu. Yakni, untuk sekolah negeri, dilakukan sesuai kebutuhan sebab sistem pemberian BOSDA dalam bentuk belanja langsung. Sedangkan, lembaga swasta dilakukan setiap triwulan, karena pemberiannya dalam bentuk hibah.

Menurutnya, anggaran BOSDA ini hanya boleh digunakan untuk penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa. Misalnya, penyediaan kapur, papan tulis, lembar jawaban kerja (LJK) untuk ulangan dan sebagainya.

“Ini harus digunakan untuk program yang berkaitan dengan KBM siswa. Sebab ini salah satu dari upaya pemkot menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. Mekanisme pencairan ke setiap lembaga tidak berbeda dengan tahun lalu,” terang Tris. (riz/fun)