alexametrics
25 C
Probolinggo
Thursday, 4 March 2021
Desktop_AP_Top Banner

DPRD Kota Pasuruan Hanya Usulkan Satu Raperda Tahun 2021

Mobile_AP_Top Banner
Desktop_AP_Leaderboard 1

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Belasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diusulkan untuk dibahas dan disahkan tahun ini. DPRD akan menetapkan belasan Raperda itu ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Pasuruan Helmi menjelaskan pihaknya sudah menerima usulan draf dari Pemkot Pasuruan. Total, ada 19 draf Raperda dengan tiga Raperda wajib berkaitan dengan APBD. “Selebihnya ada Raperda baru maupun pencabutan Perda yang sudah ada,” ujarnya.

Helmi mengatakan, dari 16 usulan Raperda non-APBD, ada satu raperda inisiatif dewan. Yaitu berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia menilai, adanya Perda tentang BUMD sebagai upaya mendorong perkembangan ekonomi daerah. Nantinya, regulasi itu diharapkan bisa menjadi acuan dalam pengelolaan BUMD sehingga pendapatan asli daerah (PAD) ke depannya akan lebih terangkat.

“Karena dari tahun ke tahun, PAD Kota Pasuruan ini kecil. Ada ketergantungan keuangan ke provinsi dan pusat yang besar. Makanya perlu ada upaya agar potensi PAD bisa dikelola lebih maksimal,” bebernya.

Sejauh ini, pihaknya tengah menyiapkan penyusunan Prolegda. Helmi menuturkan pihaknya dan Pemkot juga segera mengonsultasikannya ke Pemprov Jawa Timur. Diharapkan, semua draf Raperda yang diusulkan bisa disetujui dalam Prolegda.

“Kalau sudah masuk Prolegda baru nanti kami petakan mana yang perlu dibahas lebih dulu,” ujarnya. (tom/fun)

Mobile_AP_Rectangle 1

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Belasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diusulkan untuk dibahas dan disahkan tahun ini. DPRD akan menetapkan belasan Raperda itu ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Pasuruan Helmi menjelaskan pihaknya sudah menerima usulan draf dari Pemkot Pasuruan. Total, ada 19 draf Raperda dengan tiga Raperda wajib berkaitan dengan APBD. “Selebihnya ada Raperda baru maupun pencabutan Perda yang sudah ada,” ujarnya.

Helmi mengatakan, dari 16 usulan Raperda non-APBD, ada satu raperda inisiatif dewan. Yaitu berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia menilai, adanya Perda tentang BUMD sebagai upaya mendorong perkembangan ekonomi daerah. Nantinya, regulasi itu diharapkan bisa menjadi acuan dalam pengelolaan BUMD sehingga pendapatan asli daerah (PAD) ke depannya akan lebih terangkat.

Mobile_AP_Half Page

“Karena dari tahun ke tahun, PAD Kota Pasuruan ini kecil. Ada ketergantungan keuangan ke provinsi dan pusat yang besar. Makanya perlu ada upaya agar potensi PAD bisa dikelola lebih maksimal,” bebernya.

Sejauh ini, pihaknya tengah menyiapkan penyusunan Prolegda. Helmi menuturkan pihaknya dan Pemkot juga segera mengonsultasikannya ke Pemprov Jawa Timur. Diharapkan, semua draf Raperda yang diusulkan bisa disetujui dalam Prolegda.

“Kalau sudah masuk Prolegda baru nanti kami petakan mana yang perlu dibahas lebih dulu,” ujarnya. (tom/fun)

Mobile_AP_Rectangle 2
Desktop_AP_Skyscraper
Desktop_AP_Leaderboard 2
Desktop_AP_Half Page

MOST READ

Desktop_AP_Rectangle 1

BERITA TERBARU

Desktop_AP_Rectangle 2