alexametrics
31.9 C
Probolinggo
Thursday, 29 July 2021

Tak Longgarkan Aturan meski PPKM Darurat Diperpanjang

PASURUAN, Radar Bromo – Lonjakan kasus Covid-19 belum terkendali. Pemerintah akhirnya menambah masa berlaku PPKM Darurat. Kebijakan itu diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Penerapan kebijakan di daerah tidak berbeda dengan sebelumnya. Tidak ada pelonggaran aturan. Ketentuan dalam PPKM Darurat tetap berlaku ketat.

Pemerintah masih menerapkan pembatasan-pembatasan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri. Misalnya, perkantoran di sektor nonesensial menerapkan kerja dari rumah (work from home)100 persen. Sedangkan sektor esensial boleh beroperasi. Dengan ketentuan hanya 50 persen karyawan di kantor. Adapun sektor kritikal boleh beroperasi 100 persen.

Selama PPKM Darurat, pembelajaran juga tetap harus dilakukan via daring. Tidak pembelajaran tatap muka. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dilarang untuk sementara. Lalu, pusat perbelanjaan juga ditutup.

Namun ada pengecualian bagi untuk supermarket, dan pasar swalayan. Pemerintah memperbolehkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan. Khusus yang menjual kebutuhan sehari-hari beroperasi hingga pukul 20.00. Namun tetap dengan pembatasan 50 persen pengunjung.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan Kokoh Arie Hidayat mengatakan, pihaknya tetap mengacu ketentuan yang ditetapkan selama PPKM Darurat. Termasuk ketika diperpanjang dalam lima hari kedepan. Menurutnya, pembatasan yang ditetapkan pemerintah tetap berlaku. “Prinsipnya, PPKM Darurat Diperpanjang, jadi kami masih mengikuti ketentuan itu,” kata Kokoh.

Beberapa ketentuan yang selama ini diterapkan, juga tetap berlaku selama PPKM Darurat diperpanjang. Antara lain penyekatan di belasan titik jalan. Untuk menekan mobilitas masyarakat. Kemudian juga operasi yustisi. Kokoh memastikan, penegakan disiplin protokol kesehatan tetap dilakukan. Bahkan saat ini terus ditingkatkan agar masyarakat kota semakin sadar akan pentingnya mencegah penyebaran Covid-19.

“Karena kesadaran masyarakat itu sangat penting dalam upaya pengendalian pandemi,” katanya.

Pemkot Pasuruan tetap melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam membangun disiplin protokol kesehatan. Sebagaimana yang sudah berjalan selama sepekan terakhir. Operasi yustisi yang dilakukan juga dibarengi dengan penerapan sanksi. Para pelanggar langsung diarahkan menjalani sidang di tempat. Mereka yang terbukti melanggar protokol kesehatan, dijatuhkan hukuman. Yaitu berupa denda. Besarannya, Rp 20 ribu bagi pelanggar perorangan. Kemudian Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu untuk pelaku usaha.

“Termasuk penyekatan jalan itu juga masih diberlakukan. Prinsipnya ini demi keselamatan bersama. Agar penyebaran Covid-19 bisa segera terkendali,” ujarnya. (tom/fun)

PASURUAN, Radar Bromo – Lonjakan kasus Covid-19 belum terkendali. Pemerintah akhirnya menambah masa berlaku PPKM Darurat. Kebijakan itu diperpanjang hingga 25 Juli mendatang. Penerapan kebijakan di daerah tidak berbeda dengan sebelumnya. Tidak ada pelonggaran aturan. Ketentuan dalam PPKM Darurat tetap berlaku ketat.

Pemerintah masih menerapkan pembatasan-pembatasan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri. Misalnya, perkantoran di sektor nonesensial menerapkan kerja dari rumah (work from home)100 persen. Sedangkan sektor esensial boleh beroperasi. Dengan ketentuan hanya 50 persen karyawan di kantor. Adapun sektor kritikal boleh beroperasi 100 persen.

Selama PPKM Darurat, pembelajaran juga tetap harus dilakukan via daring. Tidak pembelajaran tatap muka. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dilarang untuk sementara. Lalu, pusat perbelanjaan juga ditutup.

Namun ada pengecualian bagi untuk supermarket, dan pasar swalayan. Pemerintah memperbolehkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan. Khusus yang menjual kebutuhan sehari-hari beroperasi hingga pukul 20.00. Namun tetap dengan pembatasan 50 persen pengunjung.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pasuruan Kokoh Arie Hidayat mengatakan, pihaknya tetap mengacu ketentuan yang ditetapkan selama PPKM Darurat. Termasuk ketika diperpanjang dalam lima hari kedepan. Menurutnya, pembatasan yang ditetapkan pemerintah tetap berlaku. “Prinsipnya, PPKM Darurat Diperpanjang, jadi kami masih mengikuti ketentuan itu,” kata Kokoh.

Beberapa ketentuan yang selama ini diterapkan, juga tetap berlaku selama PPKM Darurat diperpanjang. Antara lain penyekatan di belasan titik jalan. Untuk menekan mobilitas masyarakat. Kemudian juga operasi yustisi. Kokoh memastikan, penegakan disiplin protokol kesehatan tetap dilakukan. Bahkan saat ini terus ditingkatkan agar masyarakat kota semakin sadar akan pentingnya mencegah penyebaran Covid-19.

“Karena kesadaran masyarakat itu sangat penting dalam upaya pengendalian pandemi,” katanya.

Pemkot Pasuruan tetap melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam membangun disiplin protokol kesehatan. Sebagaimana yang sudah berjalan selama sepekan terakhir. Operasi yustisi yang dilakukan juga dibarengi dengan penerapan sanksi. Para pelanggar langsung diarahkan menjalani sidang di tempat. Mereka yang terbukti melanggar protokol kesehatan, dijatuhkan hukuman. Yaitu berupa denda. Besarannya, Rp 20 ribu bagi pelanggar perorangan. Kemudian Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu untuk pelaku usaha.

“Termasuk penyekatan jalan itu juga masih diberlakukan. Prinsipnya ini demi keselamatan bersama. Agar penyebaran Covid-19 bisa segera terkendali,” ujarnya. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU